PARTOGI PANGARIBUAN Dirut Jend. Perdagangan Luar Negeri Tersangka KORUPSI

Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (30/7). Ia terbukti terlibat dalam kasus suap dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Dirjen Perdagangan Luar Negeri resmi kami tetapkan sebagai tersangka. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah melewati 12 jam lebih pemeriksaan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal saat ditemui Republika di Polda Metro Jaya, Kamis (30/7).

Partogi ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti lebih dari dua. Barang bukti tersebut antara lain keterangan saksi, sinkronisasi alat bukti yang ditemukan polisi saat penggledahan serta bukti aliran dana di rekening Partogi.

Partogi ditetapkan sebagai tersangka tepat pada pukul 23.30. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Mudjiono, Partogi menandatangani surat penetapan tersangkanya.

"Ia menerima penetapan tersangkanya. Dihadapan saya dia langsung tanda tangan. Di dampingi dua pengacara," ujar Mudjiono.

Selain menetapkan tersangka terhadap Partigo, Satgas Khusus untuk kasus suap Dwelling Time ini telah menetapkan tiga orang tersangka. Tiga orang tersebut adalah MU selaku salah satu staff, ME selaku broker dan I selaku Kasubdit Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

MU dan ME sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (29/7). Besok pagi, I akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan interpol. I akan dijemput paksa dari luar negeri.

Letnan Satu TNI AGUSTINUS PAKPAHAN Tewas

Letnan Satu Agustinus Pakpahan, 27, anggota TNI yang bertugas di Kodam III Siliwangi, tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciawi-Sukabumi, pukul 21.00 WIB tadi malam.

Padahal, dia akan melangsungkan pernikahan dengan gadis pujaannya pada 15 Oktober 2011 mendatang. Saat itu Agus tengah mengantar undangan nikah ke teman-teman dan kerabat.

Sementara itu, kekasih Agus, Triana Irmasari Purba, masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi karena mengalami luka. Sedangkan belasan korban tabrakan beruntun lainnya dirawat di rumah sakit PMI Bogor.

Triana mengungkapkan, saat kecelakaan dia dibonceng sepeda motor oleh calon suaminya itu. Dia dan Agus usai mengantarkan undangan pernikahan kepada rekan-rekannya yang tinggal di Bogor.

Namun, sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba Honda Beat nomor polisi F 3352 VG yang dikendarai calon suaminya dihantam truk angkutan air mineral. Agustinus tewas seketika.

"Padahal calon suami saya mengendarai motornya pelan-pelan," ungkap Triana seraya mengusap air mata saat ditemui di RSUD Ciawi.

Tabrakan Beruntun
Berdasarkan pantauan di lapangan, kecelakaan beruntun itu berawal saat mobil pengangkut air mineral bermerk Aqua dengan nopol D 9772 MK, yang datang dari arah Sukabumi menuju Ciawi menabrak sebuah angkutan kendaraan (angkot) dari arah berlawanan.

Terjadilah tabrakan beruntun di Jalan Raya HS Sukma Kilometer 2. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi itu tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak pengendara sepeda motor. Agus tewas di lokasi karena perutnya terlindas ban truk pengangkut aqua itu. 

Arif, saksi mata, mengatakan tabrakan beruntun itu melibatkan 13 kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua. Korban kecelakaan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit ciawi.

Sementar itu, sopir truk Aqua diamankan oleh pihak kepolisian. Kejadian ini masih dalam pemyelidikan Polres Bogor Kota.

DIPERIKSA BARESKRIM KASUS KORUPSI UPS, AHOK MALAH NYATAKAN AKAN HIBAHKAN 500 MILYAR UANG PEMPROV DKI UNTUK POLDA METRO JAYA

Sangat Menjijikkan Manuver Licik Ahok Ini! Karena Uang Yang Digunakan Untuk Mengiming-Imingi Polisi Supaya Kasus Ahok Aman Adalah UANG RAKYAT Bukan Uang Bapak Moyangnya Ahok!...
DAHSYAAAAAT!!! DIPERIKSA BARESKRIM KASUS KORUPSI UPS, AHOK MALAH NYATAKAN AKAN HIBAHKAN 500 MILYAR (SETENGAH TRILYUN!) UANG PEMPROV DKI UNTUK POLDA METRO JAYA!
Rencana Ahok, Hibah Rp 500 Miliar untuk Polda Metro Jaya
Rabu, 29 Juli 2015 18:4

Saya kutip dari Tribun Jakarta :

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai dana hibah yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 32 miliar pada 2015 kepada Polda Metro Jaya bukan sesuatu yang fantastis.
Bahkan, Ahok berencana menambah dana hibah untuk Polda Metro Jaya.
Hibah tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan pusat kendali CCTV di Mapolda Metro Jaya, kemudian membangun pusat pemantauan CCTV hingga ke sub sektor. Selain itu, uang hibah tersebut pun akan digunakan untuk membangun Kantor Mapolres Jakarta Pusat, dan lainnya.
"Kita nanti mau kasih setengah triliun rupiah (Rp 500 miliar) kok. Kita juga mau bangunin kantor besar di Kemayoran. Pokoknya patokannya kalau masih di bawah harga UPS masih murah," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (29/7/2015).
Ahok memang pernah merencanakan membangun kantor polisi di Kemayoran dalam rangka memberikan bangunan yang layak untuk Mapolres Jakarta Pusat saat ini.
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengungkapkan bila ada 14 orang anggota kepolisian di Polres Jakarta Pusat stres akibat markas kepolisian Jakarta Pusat terlalu sempit tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggungnya.
Dikatakannya untuk sekelas Markas Kepolisian ditingkat Polres, Mapolres Jakarta Pusat yang berada di Jalan Kramat Raya sudah sangat kumuh sekali. Bahkan untuk parkir kendaraan operasional kepolisian pun harus menggunakan jalan raya.
"Di Kemayoran ada disiapkan PPK (Pusat Pengelolaan Komplek) Kemayoran. Bangun di sana supaya ada tempat istirahat kepolisian semua," kata Ahok.
Keterangan foto: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/7/2015). Ahok diperiksa Bareskrim sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Alasan Ahok Terindikasi Korupsi "BPK" : Yang Pilih saya Masyarakat Bukan BPK

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak peduli dengan hasil itu.

"Saya enggak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI bukan BPK, disclaimer, WDP atau WTP," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Predikat dari BPK itu dianggap tidak penting oleh Ahok. Dia mencontohkan, era Fauzi Bowo selalu mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin dia terpilih kembali menjadi gubernur. Berbeda dengan Ahok yang sedang memperbaiki sistem tapi malah mendapat WDP.

"Sekarang kami sedang perbaiki jadi WDP. Enggak apa-apa, saya mau disclaimer juga nggak apa-apa kok. Foke (Fauzi Bowo) yang dapat WTP juga kalah dengan kami. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong," tegas dia.

Karena itu, Ahok meminta BPK membuat standar yang jelas dalam mengaudit anggaran pemda. Jangan sampai orang yang mark up, tapi sesuai aturan justru tidak dinilai sebagai masalah.

"Saya protes tidak terima, mereka kemarin nggak kasih saya ngomong. Kayaknya DPRD sengaja mengatur supaya saya nggak ngomong, padahal seharusnya begitu disampaikan BPK itu saya harus ikut ngomong paling tidak terima kasih. Sudah siapkan pidatonya, enggak boleh tiba-tiba. Ya sudah saya ikuti, saya enggak punya hak interupsi, saya bukan anggota DPRD. Semua ditutup kemarin," tutup Ahok.

Ahok Tantang BPK

Ahok juga tidak habis pikir dengan sikap BPK. Ahok menantang BPK untuk memeriksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuka hati. "Mulai sekarang, periksa saja DKI sekencang mungkin. Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara," ujar Ahok.

Bagi Ahok, pemeriksaan mendalam itu tidak menjadi masalah. Asalkan, BPK bersikap adil dengan menerapkan standar pemeriksaan yang sama dengan daerah lain.

"Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan oleh BPK. Dia punya dasar pemeriksaan yang sama," pinta Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan akan mengumpulkan daerah mana yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tapi justru WTP itu berujung penjara bagi kepala desa.

"Saya mau tahu ini. Biar kita terbuka selesaikan masalah republik ini. Supaya beres sama-sama. Jangan BPK merasa kayak Allah Maha Kuasa saja di Republik ini," ujar dia. (Bob/Yus)

KPK Tangkap Tangan Hakim Korupsi di Medan

Lima objek tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tiba di Gedung KPK, Jumat (10/7/2015) dini hari. Mereka tiba di Gedung KPK menumpangi mobil tahanan KPK, setelah diterbangkan dari Medan sejak pukul 20.00 WIB.

Saat masuk ke gedung KPK, mereka hanya menunduk tanpa menanggapi pertanyaan wartawan. Namun, kericuhan sempat terjadi saat kelimanya masuk ke lobi gedung KPK.

Sekitar delapan orang pengacara yang sejak sore menunggu kedatangan mereka di ruang tunggu memaksa masuk melewati pintu steril KPK. Mereka langsung dihadang oleh petugas keamanan dan seketika terjadi ricuh.

Petugas keamanan pun berhasil mencegah mereka masuk dan memaksanya kembali duduk di ruang tunggu. Diketahui, salah satu yang ditangkap tangan KPK adalah seorang pengacara. Sore tadi, pengacara Afrian Bondjol, salah satu dari delapan pengacara tersebut mendatangi Gedung KPK. Ia merupakan pengacara di bawah naungan kantor pengacara OC Kaligis.

Ia mengaku kedatangannya untuk mengkonfirmasi kabar yang menyebutkan bahwa salah satu objek tangkap tangan di Kantor PTUN di Medan merupakan koleganya di kantor pengacara yang sama. "Maksud kedatangan saya ini di sini untuk meminta kejelasan mengenai berita yang saat ini beredar," ujar Afrian.

Pengacara tersebut diketahui bernama Yagaro Bastara Guntur atau yang akrab disapa Geri. Afrianto membenarkan bahwa Geri merupakan kolega kerjanya.

"Memang ada salah satu anggota kita bernama Geri. Kita belum jelas, tapi beritanya simpang siur," kata Afrian. 

Dalam tangkap tangan di Kantor PTUN Medan, KPK menangkap tangan lima orang yang terdiri dari tiga hakim, seorang panitera, dan seorang pengacara, Kamis siang.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, diduga tangkap tangan itu berkaitan dengan transaksi uang dalam pengurusan sengketa di PTUN Medan. KPK pun menyita ribuan dollar AS dalam pecahan 100 dollar bersamaan dengan tangkap tangan lima orang tersebut.

Hasil Audit BPK Gubernur DKI Ahok Berpotensi Merugikan Negara Triliunan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengungkapkan, Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun. Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI.

Temuan itu ialah aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset. Selain itu, pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana bantuan operasional pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.

Temuan lainnya yang perlu diwaspadai Pemprov DKI ialah penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Hal lain yang menyebabkan DKI dapat opini WDP karena Pemprov DKI dianggap kurang bisa menjaga aset dan berakibat pada beralihnya aset ke pihak ketiga. Akibatnya, hal itu berpotensi merugikan daerah senilai Rp 3,58 triliun.

Vietnam Mengusir Keturunan Cina, Karena Sudah Mengancam Kepentingan Negara Mereka

Akhir-Akhir ini di Vietnam meledak gerakan anti Cina. Rakyat Vietnam sudah muak dan jijik dengan pendatang Cina, yang menjadi parasit, bahkan mereka mulai mau menjajah negeri Vietnam. Berbagai sektor mereka kuasai. Inilah yang menjadi faktor meledaknya gerakan anti- Cina di Vietnam yang semakin besar. Kondisi ini yang mendorong Beijing bertindak cepat menyelamatkan warganya. Lima kapal angkut dikirim mengevakuasi warga keturunan Cina dari negara Asia Tenggara itu.

Sudah satu kapal yang tiba membawa pulang tiga ribu warga Cina di Vietnam. Satu kapal itu diberangkatkan dari Provinsi Hainan kemarin (18/5). Tak hanya melalui jalur laut, pemerintah Cina juga bergerak cepat lewat udara. Menggunakan pesawat carter, 16 warganya yang dalam kondisi kritis akibat aksi kekerasan demonstran anti-Cina diterbangkan keluar Vietnam.

Akibat kerusuhan yang pecah pertengahan akhir pekan lalu, dua warga Cina tewas. Seratus lainnya dikabarkan cedera. Beberapa insiden kekerasan terparah terjadi di Provinsi Ha Tinh, pantai tengah Vietnam. Perusahaan asing, khususnya yang dikelola warga Cina dan Taiwan, dibakar, dijarah, serta dirusak para demonstran. Kemarahan mereka dipicu oleh langkah Beijing membangun kilang minyak dan menyiagakan perlengkapan pengeboran di Laut Cina Selatan yang diklaim kedua negara sebagai wilayah teritorialnya.

Demonstrasi yang berujung kerusuhan itu diawali dari dibukanya keran protes anti-Cina oleh pemerintah Vietnam 11 Mei lalu. Padahal, sebelumnya demonstrasi dilarang di negeri komunis itu. Kebijakan itu berbuntut blunder karena demonstrasi semakin tak terkendali dan melibatkan tokoh-tokoh oposisi di dalam negeri Vietnam.

Akhirnya Sabtu (17/5) pemerintah Hanoi mengirimkan pesan berantai kepada seluruh pengguna telepon seluler. Isinya bahwa Perdana Menteri Nguyen Tan Dung memperingatkan warganya untuk tidak terlibat dalam demonstrasi ilegal, karena dianggap mengganggu ketenteraman publik.

Menteri Keamanan Publik Tran Dai Quang seperti dikutip VNA Sabtu (17/5) menyayangkan penyerangan terhadap warga Tionghoa di Vietnam. Puluhan polisi juga terluka saat berupaya mengendalikan kemarahan massa.

Meski demikian, situasi di Laut Cina Selatan tetap saja panas. Kedua pihak belum memperlihatkan tanda-tanda menarik diri untuk meredam ketegangan. VNA melansir Cina terus memperlihatkan agresivitasnya dengan mengirim lebih banyak kapal perang ke wilayah dekat pengeboran minyak. Vietnam mendesak Cina segera menarik fasilitas kilangnya dari wilayah sengketa.

Nguyen Van Trunng, petugas di Departemen Pengawas Maritim menyatakan, Cina menempatkan 119 kapal di wilayah sengketa pada Sabtu pagi. Armada tersebut termasuk kapal perang, patroli laut, dan kapal nelayan. Beberapa di antaranya bahkan memprovokasi dengan menabrak kapal Vietnam dan menembakinya dengan meriam air.

Cina punya pendapat sendiri soal pendirian sikapnya. Beijing menyatakan, tindakannya adalah respons dari provokasi kapal Vietnam yang mengganggu operasional pengeboran minyak lepas pantai. Beijing menyatakan telah memberlakukan "zona pengusiran" dengan radius tiga mil dari sekitar kilang. Kilang itu dikelola perusahaan migas negara CNOOC.

"Kami tidak menciptakan masalah, tapi kami tidak takut menghadapi masalah ini," tegas Jenderal Fang Fenghui, kepala staf jenderal Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkong (PLA), Kamis (15/5) saat melawat ke Amerika Serikat. "Kalau menyangkut teritori, sikap kami tegas. Kami tidak akan mundur satu langkah pun," tandas Fang.

Beijing juga menyatakan akan meninjau ulang sejumlah kerja sama bilateral kedua negara. Selain itu, travel warning dikeluarkan untuk warga Tiongkok yang akan berkunjung ke Vietnam. KTT ASEAN pertengahan Mei lalu juga membahas secara khusus sengketa wilayah di Laut China Selatan yang melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Tiongkok tersebut.

Namun, perhimpunan bangsa Asia Tenggara itu tidak mengambil langkah frontal karena ingin menjaga hubungan baik dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Alhasil, tidak ada sikap tegas dari ASEAN untuk bernegosiasi dengan Beijing.

Cina terus melakukan langkah-langkah agresifitasnya dan ingin memperluas pengaruhnya militer ke Cina Selatan. Tindakan pemerintah Cina ini menimbulkan sentimen anti Cina. Termasuk aksi menentang penguasaan oleh berbagai perusahan Cina di Vietnam.

Kondisi di Vietnam sama dengan di Indonesia, dimana kelompok komunitas melakukan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonom Indonesia. Di mana konglomerat Cina sudah menguasai 85 persen ekonomi Indonesia. Kapan di Indonesia lahir gerakan anti Cina?

JOKOWI : Tambah Utang Dari Luar Negeri Menguntungkan

Saya kutip dari Tribun Jakarta @ Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah suntikan dana dari luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam negeri.

Dengan tambahan dana asing, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan membebani negara dengan utang luar negeri.

"Sudah kita hitung keuntungan dan manfaat untuk pendanaan ini jauh (lebih murah) dari bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," ujar Jokowi di di acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha " Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi" bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di JCC, Jakarta, Kamis (9/6/2015).

Presiden Jokowi memaparkan penggalangan dana berasal dari negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, negara Jerman, dan Amerika Serikat.

"Kerja keras menggalang dana investasi terutama dari Jepang, Korea, dari Tiongkok, dari Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan uang yang akan dikucurkan dari negara lain, bukan untuk konsumsi masyarakat melainkan untuk pembangunan negara."Pendaan ini untuk investasi meningkatkan produktifitas, bukan utang untuk konsumtif, bukan untuk subsidi BBM," tegas Jokowi.

Dari data Bank Indonesia posisi Utang Luar Negeri Indonesiapada akhir triwulan I tahun 2015 berjangka panjang mencapai 254,4 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik 129,7 miliar dollar AS atau 97,7 persen dari total Utang Luar Negeri sektor publik dan Utang Luar Negeri sektor swasta sebesar 124,7 miliar dollar AS atau 75,4 persen dari total Utang Luar Negeri swasta.

Jawaban Soal Anak SD Pembohong Bisa jadi Presiden

Apakah ini sebuah sindiran?

Saya kutib dari tribun@ Sebelumnya, Menteri Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006.

Anies menjelaskan, penerapan Kurikulum 2013 tidak diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan. Ia juga menyebut substansi pelaksanaan kurikulum tersebut tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Kurikulum 2013 telah diterapkan di 6.221 sekolah sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh Tanah Air pada tahun pelajaran 2014/2015.

Sementara itu, Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yakni tiga bulan setelah Kurikulum 2013dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Rencana Presiden Joko Widodo memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Jika Presiden Joko Widodo memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satunya melalui Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2015, maka Jokowi wajib dilengseran.

Peringatan keras itu dilontarkan Ketua Front Pancasila dan Anti PKI, Muhammad Nur Lubis dalam keterangannya kepada intelijen (08/07).

“Kalau sampai Jokowi minta maaf kepada PKI, ini tidak bisa dimaafkan. Kalau memanfaatkan berarti selama ini negara bersalah. Padahal yang salah itu PKI. Kalau Pancasila sudah dilanggar wajib dilengserkan,” tegas Muhammad Nur Lubis.

Menurut Nur Lubis, di era Pemerintahan Jokowi ada kecenderungan sejumlah pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan mengungkapkan bahwa PKI itu korban HAM. “Lihat saja sekarang ada penggalian mayat yang diduga korban dalam peristiwa 1965. Arahnya, yang disalahkan orang-orang anti-PKI,” tegas Nur Lubis.

Nur Lubis mengingatkan, bahwa antek-antek PKI maupun simpatisannya akan berlindung di balik isu HAM. “Padahal orang-orang PKI itu anti-HAM, anti-Panasila,” tegas Nur Lubis.

Tak hanya itu, Nu Lubis juga mensinyalir, di bawah Pemerintahan Jokowi ada upaya untuk mengaburkan peristiwa kekejaman PKI. “Kalau sampai ada pengaburan sejarah kekejaman PKI maupun permintaan maaf maka tuduhan Jokowi ‘anak PKI’ itu ada benarnya juga,” jelas Lubis.

Kata Nur Lubis, semua pihak harus mewaspadai cara-cara PKI yang berambisi menguasai negara dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu. “Bisa saja melalui undang-undang, penghapus TAP MPRS No. 25/1966 tentang larangan komunisme dan pembubaran PKI. Gerakan ini sudah nampak ada,” pungkas Lubis.

Pesawat Hercules Jatuh di Medan Korban Berjatuhan

Satu pesawat milik TNI jatuh menimpa perumahan padat penduduk di Kota Medan, Selasa (30/6/2015). Guntur, warga yang melihat kejadian tersebut mengatakan, ia melihat tiba-tiba pesawat menukik dari ketinggian.

Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari korban selamat. sampai saat ini jam 2.30 sudah 30 mayat ditemukan oleh pemadam juga yang dibantu oleh Anggota TNI dan juga masyarakat sebagai relawan. 

Pesawat jenis Hercules milik TNI AU diperkirakan jatuh di Keluarahan Simalingkar B Kecamatan Medan Selayang, KotaMedan, Selasa (30/6/2015).

Lokasi jatuh pesawat jenis angkut militer ini persis dekat Bandara Lanud Soewondo eks Bandara Polonia Medan.

Belum diketahui penyebab pesawat itu jatuh dan apakah terdapat korban selamat dalam peristiwa nahas tersebut.

Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari korban selamat.

Menurut seorang warga bernama Guntur yang kebetulan melihat kejadian berada di dalam kediamannya di Jalan Pales melihat pesawat Hercules itu menukik di daerah perumahan.

Sampai saat ini jam 2.27 WIB sudah 30 korban di temukan.

Harimau Sumatera Dibunuh Dibuat Jadi Tambul Tuak

Foto-foto yang di posting di laman Facebook https://www.facebook.com/aldosutomo?fref=nf sangat meresahkan, disamping Hewan Langka Harimau Sumatera tersebut adalah dilindungi oleh pemerintah, tidak jelas disebutkan apa penyebab kenapa Harimau Tersebut di bunuh. 

Kalangan pemerhati lingkungan di Sumatera Utara (Sumut) kini dihebohkan dengan pembunuhan seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae). Di laman Facebook terpampang foto sejumlah orang memegang harimau yang baru saja dibunuh. Cuman yang jelas di laman Facebook tersebut yang sudah banyak di sahrekan banyak yang menyatakan "Tabbul harimau.....jln ercis tomuan" yang artinya "Tambul Untuk Minum Tuak di Jl. Ercis Tomuan". 

Ada lima foto yang terlihat di laman Grup Facebook dengan akun Ikatan Anak Siantar (Ikan Asin). Pantauan Senin (29/6/2015) siang, grup itu beranggotakan 26 ribu akun lebih.

Dalam aktivitas terakhir hari ini, sekitar pukul 00.55 WIB, akun Manullang Aldosutomo menampilkan lima foto tentang harimau yang terlihat baru dibunuh. Ada genangan darah di samping harimau tersebut.

Di foto itu terlihat, setidaknya ada 11 orang yang berada di sekitar harimau itu, termasuk anak-anak. Ada yang memegang kepala harimau itu, ada juga yang memegang handphone berkamera menjepret aktivitas itu.

Belum diperoleh keterangan pasti di mana dan kapan pembunuhan harimau ini terjadi. Akun yang memposting foto-foto itu hanya menuliskan "Tabul harimau.....jln ercis tomuan." Tabul harimau merujuk pada ungkapan tambul harimau, atau makanan pendamping saat minum tuak. Sementara Jln ercis tomuan, yang mengacu ke Jalan Ercis, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Tapi warga sekitar menyatakan tidak ada aktivitas pembunuhan harimau di sana. Orang-orang yang berada di foto juga tidak dikenal, demikian juga rumah yang terlihat menggunakan wallpaper itu.

"Di sini tidak ada yang mengenal orang-orang yang difoto itu," kata salah seorang warga, Marlon Sidabutar.

Pihak berwenang masih belum memberikan keterangan terkait informasi ini. Namun diketahui beberapa pihak tengah menelusuri lokasi dan juga sosok yang ada di foto tersebut.

Pekan lalu publik dihebohkan dengan kasus pembakaran orangutan di Kalimantan Tengah yang fotonya muncul di Facebook melalui akun Polo Panitia Hari Kiamat. Dua orang berhasil diamankan polisi dalam kasus itu.

Jokowi Jelas-Jelas Sudah Menjual Indonesia

"Ijinkan Warga Asing Miliki Properti, Jokowi Gadaikan NKRI, Kedaulatan RI Tamat"

Dengan mengijinkan warga negara asing memiliki properti di Indonesia, sama saja Presiden Joko Widodo telah menggadaikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Sahirul Alem menanggapi rencana Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

“Kalau bidang properti sudah dibolehkan dikuasai asing, maka tamatlah kedaulatan NKRI,” kata Sahirul Alem kepada intelijen (24/6).

 

Menurut Alem, kebijakan yang membolehkan pihak asing memiliki properti tersebut telah melukai Pancasila dan UUD 1945. “Jokowi harus menjaga kedaulatan NKRI ini dari kekuasaan asing. Kebijakan asing membolehkan memiliki properti itu telah melukai Pancasila dan UUD 45,” tegas Alem.

Kata Alem, kebijakan itu bukan untuk menarik investor di Indonesia tetapi bisa juga untuk kejahatan di Indonesia. “Lihat saja beberapa warga Cina di Indonesia, melakukan kejahatan. Mereka beralasan hidup di Indonesia murah dan nyaman. Kalau sampai mempunyai properti, bisa jadi warga Indonesia terusir,” jelas Alem.

Diberitakan, Presiden Jokowi akan mengizinkan warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi PP 41/1996.

Hal tersebut disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) di Istana Merdeka, Jakarta (23/06). ” “Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” ujar Teten dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/6).

Tomi Suharto : Sebentar Lagi Cina Membangun Pangkalan Militer di Indonesia

Dikutip dari JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) 

-Putra Presiden ke-2, Soeharto, Hutomo Mandala Putra mengkritisi hal-hal yang sedang disorot publik. Meski tidak menyebut, pernyataan Tommy seperti terkait dengan rencana kerjasama PT Telkom-Singtel, Singapura dan izin kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia.

Dalam hal kerjasama PT Telkom-Singtel, Tommy melalui akun twitternya @HutomoMP_9 menyebutkan, bahwa kerjasama dengan pihak luar merupakan hal biasa, tetapi harus diantisipasi secara ketat. (Baca : Tommy Soeharto Benarkan Akun twitter @HutomoMP_9 Adalah Miliknya)

"Kerja sama dgn Pihak Luar Itu biasa sebagai Jalinan Hubungan Antar Negara, Namun Pemerintah Wajib Menerapkan aturan Ketat untuk Antisipasi," kata Tommy di akun twiternya. (Baca : Banjir Tenaga Kerja Kasar Asal China, Menaker Diminta Bertindak)

Sedangkan dalam hal izin pemilikan property oleh orang asing Tommy berkomentar kritis. "Sepertinya Bukan Hanya Properti, Sebentar Lagi Asing Asing Itu akan di Izinkan membangun Pangkalan Militer nya di wilayah2 NKRI," ujarnya dalam akun twitter. (Baca : Semua Diserahkan ke Asing, Syahwat Neoliberalisme Jokowi Kuat)

Tommy juga menambahkan dalam postingannya dengan mengatakan, "Bahasanya merestui Padahal Menjual Perlahan" Bukan tidak suka dengan Asing, Tapi inilah cara Asing Menjajah NKRI Perlahan," tulis Tommy

Ribuan Buruh Indonesia di PHK malah TENAGA KERJA CHINA berdatangan ke Indonesia

Hati-Hati.... Indonesia sudah di ambang Kehancungan..... Ribuan Buruh INDONESIA DI PHK malah TENAGA KERJA dari CHINA berdatangan Ke Negeri Pancasila ini,,, Mana Pengawas Warga asing....?

Wooow bentar lagi kayaknya RRI bakal Jadi RRC......

Diam-diam tanpa sepengetahuan khalayak ramai, ribuan pekerja Cina yang tidak terdidik dan berasal dari “kasta” yang paling rendah mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka diketahui mulai ada di Bayah (Pandeglag, Banten) dan Papua.

Menurut sumber eramuslim yang dekat dengan pimpinan proyek di Bayah, para pekerja Cina yang datang ini jarang bisa baca tulis. Mereka sehari-hari berbahasa Cina dan sama sekali tidak mengerti kebersihan atau sopan santun, salah satunya mereka biasa buang air besar di sembarang tempat dan buang air kecil di mana-mana tanpa ada rasa malu sedikit pun.

Tentu saja, membanjirnya tenaga kerja asal Cina di Indonesia tanpa memiliki izin yang lengkap dan keterampilan itu menakutkan dan perlu diwaspadai. Bukan saja akan berdampak pada jumlah pengangguran di Indonesia, tapi juga bisa menjadi pintu masuk Cina untuk menjajah Indonesia, seperti ditakutkan Presiden Cina Xi Jinping terhadap aktivitas muslim Uighur di negaranya.

Seperti diberitakan The Guardian, Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan, agama yang ada di Cina tidak boleh dipengaruhi asing. Seluruh warga dan agama mana pun harus berjanji hanya setia untuk negara. “Kita harus mengelola urusan agama sesuai dengan hukum dan sesuai dengan keinginan kami,” kata Xi Jinping. Menurut dia, pasukan asing menggunakan agama untuk menyusup pada masayarakat Cina, sehingga dapat menguasai warga dan menjatuhkan partai yang berkuasa saat ini.

Karena itu, wajar jika DPR sebagai representasi dari suara rakyat tergugah mempersoalkan wabah tenaga kerja asal Cina. Menurut anggota Komisi I DPR, Dimyati Natakusumah, Komisi I DPR dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat ke Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, yang isinya permintaan agar keduanya segera menyelesaikan wabah ini.

“Saya sangat tidak setuju tenaga kerja asal Cina datang ke Banten tanpa dibekali keterampilan. Saya akan surati pemerintah dan BNP2TKI, karena ini sudah menyalahi aturan,” ujar Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin (23/6).

Sebenarnya, wabah ini sudah berlangsung sejak masa kampanye pemilihan presiden lalu. Pada September 2014 lalu, misalnya, jajaran kepolisian dari Polda Banten menangkap belasan tenaga kerja asal Cina di sekitar dermaga PT Cemindo Gemilang (PT Gama) Bayah.

“Belasan di antara mereka berhasil diamankan dan sisanya kabur,” kata seorang anggota Kepolisian Sektor Bayah ketika itu.

Seperti usul Gubernur DKI Jakarta Ahok yang menginginkan tembak di tempat buat pedagang kaki lima (PKL) yang melawan sewaktu lapaknya digusur, pemerintah pusat mestinya juga memberlakukan tembak di tempat buat pekerja asal Cina yang tidak jelas asal-usulnya.

Kasus Samad Direkayasa Untuk Melemahkan KPK

Seperti dilansir beritasatu.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Rumah Kaca sejak Februari lalu muncul untuk diperiksa di Bareskrim Rabu (24/6).

 

"Hari ini saya dapat panggilan walaupun di panggilan itu saya tidak mengerti. Saya anggap ini adalah rekayasa dan saya anggap kasus yang menimpa saya bagian dari kriminalisasi," kata Samad sebelum diperiksa.

 

Tapi, dia melanjutkan, sebagai warga yang baik maka dia datang mematuhi panggilan tersebut. "Saya anggap yang ada di surat panggilan saya ini sama sekali tidak punya dasar," tambahnya.

Seperti diketahui kasus ini adalah laporan sebuah LSM yang mengatasnamakan dirinya KPK Watch Indonesia. Pangkal masalahnya adalah pertemuan Samad terkait pihak yang berperkara di KPK.

 

Pasal yang dijeratkan pada Samad adalah Pasal 36 Ayat (1) junto Pasal 66 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, yaitu larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

 

Pertemuan itu, yang selalu dibantah Samad itu, belakangan muncul di tulisan blog media nasional berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Isi pertemuan itu, menurut blog tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi PDIP.

 

Pertemuan itu membahas sejumlah isu seperti penjajagan Samad menjadi Cawapres Jokowi dan termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi PDIP Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

 

Di bagian lain Samad juga telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Polda Sulselbar. Yaitu dalam kasus yang terjadi pada 2007 lalu saat Samad diduga telah memalsukan KTP dan KK milik seorang perempuan bernama Feriyani Lim untuk keperluan pembuatan paspor.

 

Jelang Lebaran, 2.500 Buruh Pabrik Sepatu Malah Kena PHK

Sekitar 2.500 buruh pabrik sepatu PT Chingluh Indonesia (PT CI) di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka mendapat pesangon dari pimpinan perusahaan.

"Secara tertulis memang belum ada laporan tapi sudah mendengar dari buruh," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Tangerang Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu (24/06/2015).

Deni mengaku belum mendapatkan laporan tertulis yang disampaikan perusahaan memproduksi sepatu untuk ekspor itu. Dalam laporan lisan perusahaan dan para buruh bahwa PT CI mengalami kerugian sehingga bangkrut.

Namun, pihaknya akan mengutus petugas untuk mendatangi perusahaan tersebut sebagai klarifikasi terhadap PHK massal yang dilakukan PT CI.

Dia mengatakan sejak tiga bulan terakhir ini, memang para buruh sebagian sudah dirumahkan dan kegiatan pabrik mulai berhenti beroperasi.

Sedangkan perusahaan memberikan pesangon kepada para buruh dengan nominal yang bervariasi sesuai jabatan dan masa kerja.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi mengatakan PHK yang dilakukan perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan pemerintah.

"PHK yang dilakukan PT CI itu tidak melalui prosedur yang benar," kata Supriyadi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Citra Raya itu.

Dia mengatakan PHK massal itu harus mendapatkan izin setelah melalui Pengadilan Hubungan Industrial, tidak begitu saja diberikan kepada para buruh.

Pihaknya menduga bahwa tindakan PHK dan pemberian pesangon tersebut sebagai upaya menghindari dari pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Hakim Jangan Main-Main Putuskan Hukuman KASMIN SIMANJUNTAK

Tersangka Kasus Pencuri Uang Rakyat Bupati Toba Samosi KASMIN SIMANJUNTAK, dalam hal ini di persidangan Majelis hakim yang menangani perkara Bupati Toba Samosir noanaktif Pandapotan Kasmin Simanjuntak diminta jangan bermain dalam putusannya. Hakim harus memutus perkaranya sesuai fakta persidangan.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Khaidir Harahap mengatakan, vonis terhadap kepala daerah rentan adanya permainan.

Dia pun meminta agar hakim jangan mencoba-coba memberikan vonis ringan atau vonis bebas kepada politisi Partai Demokrat tersebut.

"Kasus ini telah menjadi perhatian publik. Hakim jangan coba-coba bermain karena akan berhadapan dengan publik. Kita mendukung putusan tegas harus diberikan dalam memberantas korupsi," kata Khaidir, ketika dikonfirmasi, Selasa (16/6/2015).

Khaidir menjelaskan, dalam kasus yang sama, setidaknya sudah ada lima orang yang vonis penjara diatas 3 tahun.

Karena dalam perkara kasus korupsi pembangunan PLTA Asahan III ini melibatkan banyak orang, terutama pejabat-pejabat di Pemkab Tobasa.

"Dari beberapa terdakwa yang divonis sebelumnya ini, rata-rata hukumannya tinggi. Jangan tiba-tiba untuk vonis Kasmin ini dihukum ringan. Kita akan awasi perjalanan sidangnya ini, kalau ada kejanggalan tentu kita tidak segan-segan melaporkannya," tegas Khaidir.

Selain itu, lanjut Khaidir, dia juga meminta agar kejaksaan jangan memberikan tuntutan ringan yang mengarahkan Kasmin divonis bebas.

Jaksa, katanya, harus juga memberikan tuntutan penjara yang setimpal dengan perbuatan Kasmin.

"Ini dilakukan agar ada efek jera kepada pelaku korupsi. Jadi, jangan ada permainan karena akan membuat pemberantasan korupsi tidak efektif nantinya," tutur Khaidir.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, tidak akan ada yang berani bermain dalam kasus ini. Menurutnya, Kejati Sumut tegas dalam sikapnya untuk memberantas korupsi.

"Saya rasa terlalu cepat juga membahas soal tuntutan. Karena persidangannya juga masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Soal tuntutan, tentu itu nanti akan melihat kepada fakta persidangan dan bukti-bukti," timpalnya.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Medan, Nelson Japasar Marbun mengatakan, pihaknya selalu transparan dalam menyidangkan dan memberikan vonis terhadap terdakwa korupsi. Dia pun meminta agar publik mempercayakan putusan kasus Kasmin ini kepada hakim.

"Silakan pantau bersama, tekat kita tetap untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada permainan, sidangnya juga terbuka untuk umum," tandasnya.

Sekadar diketahui, Kasmin didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dari penyimpangan yang terjadi dalam proyek pengadaan lahan acces road PLTA Asahan III, negara dirugikan Rp4.439.232.710.

Atas perbuatannya itu, Kasmin melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Kasmin juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

x

Pemerintah impor 270.000 sapi Australia jaga pasokan daging Ramadan

Inilah Jokowi Pendusta besar, pembohong besar..... janji akan STOP impor Sapi,.. tapi sekarang fakta bahwa 270.000 ekor sapi di mengimpor dari Australia.  Maka para peternak lokal / Indonesia akan semakin sulit memasarkan ternaknya. 

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memastikan, pemerintah akan mengimpor 270.000 sapi dari Australia untuk memenuhi daging saat puasa dan Lebaran. Pasalnya, jika harus mengandalkan produksi dalam negeri, tidak akan mencukupi.

"Untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran kita harus impor. Produksi dalam negeri tidak akan bisa mencukupi," ujar Gobel, disela melakukan sidak harga di Pasar Gede Solo.

Selain daging sapi, sejumlah komoditas juga harus dilakukan impor, seperti bawang putih. Sedangkan, untuk bawang merah dan cabai diperkirakan stok dalam negeri akan mencukupi. Menurutnya, di sejumlah daerah penghasil komoditas tersebut akan melakukan panen besar.

Untuk mengantisipasi melambungnya harga-harga kebutuhan pokok saat puasa dan Lebaran, Gobel menjelaskan, diperlukan sebuah perpres pengendalian harga yang mengaturnya. Selain untuk mengendalikan harga, Perpres Pengendalian Harga tersebut juga dimaksudkan agar para petani tidak dirugikan.

"Saya berharap sebelum puasa Perpres Pengendalian Harga sudah bisa dikeluarkan, sehingga harga kebutuhan pokok bisa diatur," ucapnya.

Sementara itu dari hasil peninjauan yang dia lakukan, harga kebutuhan bahan pokok menjelang puasa 2015 dalam kondisi aman dan terkendali. "Kalau ada dan kenaikan harga masih dalam batas kewajaran," katanya.

Sumber: http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-impor-270000-sapi-australia-jaga-pasokan-daging-ramadan.html
***
Tapi, Dulu... iya dulu... saat mau maju Pilpres nih, berita HEADLINE di TEMPO:

Jokowi: Indonesia Harus Berani Stop Impor Sapi

"Kita harus punya keberanian untuk beralih dari konsumsi ke produksi. Selama ini kita tidak berani berproduksi karena tidak ada kemauan," kata Jokowi di sela-sela blusukan di Pasar Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 29 Maret 2014.

Jokowi mengatakan Indonesia tidak usah takut kekurangan pasokan karena ada peternakan dengan produksi sapi yang cukup di Nusa Tenggara. Karena itu, kata Jokowi, swasembada daging sapi bisa terwujud jika program ini dikerjakan secara serius. "Bukan sesuatu yang sulit," ujar Jokowi.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/29/092566334/jokowi-indonesia-harus-berani-stop-impor-sapi
***
"Bukan sesuatu yang sulit" ... bukan sesuatu yang sulit untuk diingkari.. hehehe... sambil cengengesan.

Warga Cina Penghancur Rakyat dan Bangsa Pribumi Indonesia

Rakyat Indonesia menjadi melarat miskin dan sengsara. Tanpa masa depan yang jelas. Kecuali mereka hanya akan menjadi budak dan kacungnya Cina. Rakyat atau kaum pribumi dihancurkan secara sistematik. Dengan cara-cara kotor.

Mulai dengan cara ‘sogok dan suap’. Tidak ada penjabat yang tidak mempan dengan cara ‘sogok dan suap’. ‘Sogok dan suap’ dimulai dari berupa uang sampai dengan menggunakan peremuan. Sehingga semua pejabat dan penguasa negeri ini hidup dibawah telapak kaki Cina.

Rakyat sangat benci dan marah dengan ‘KKN (Korupsi, Kolusi, dan Napotisme). Tapi, semuanya berawal dari mana lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotime? Dari kelompok Cina. Rakyat membenci ‘korupsi’. Semua berawal dari ‘sogok dan suap’.

'Sogok dan suap' sudah menjadi aqidah Cina dalam mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik. Untuk menguasai negara Indonesia kelompok Cina, hanya bermodalkan keahlian menyogok dan menyuap para pejabat. Tidak ada yang lain. Maka pejabat mulai dari atas sampai bawah sudah terbiasa makan 'sogok dan suap' Cina.

Lihat semua kasus korupsi yang terjadi di Republik ini. Mulai dari kelas teri sampak kakap pasti melibatkan Cina. Mulai dari BLBI, Bank Centuri, import daging, sampai kelas teri semuanya melibatkan Cina. Sekarang hanya dengan jalan 'sogok dan suap', Cina sudah menguasai Indonesia.

Dibagian lain, rakyat dihancurkan dengan cara-cara kotor. Seperti melalui pelacuran, hiburan dan narkoba, dan minuman semua milik Cina. Lihat pusat-pusat pelacuran dan hiburan. Di mana tempat bisnis pelacuran dan hiburan sudah menjadi tempat peredaran narkoba di Jakarta. Siapa pemiliknya?

Pelacuran, hiburan malam, judi, narkoba semua mereka kontrol. Sampai-sampai penjara pun menjadi pusat bisnis narkoba. Gembong-gembong narkoba di penjara semua Cina. Ini sangat jelas. Proyek menghancurkan kaum pribumi dan rakyat Indonesia mereka jalankan dengan menggunakan pelacur, hiburan, narkoba, dan minuman.

Ahok saat sejumlah orang menolak pelacuran, dia ingin membuat lokalisasi pelacuran, dan bahkan akan membuat sertifikasi pelacur, dan menolak larangan minuman keras di Jakarta. Semua tujuannya menghancurkan kaum pribumi dan rakyat Indonesia. Persis seperti di Bangkok.

Tanah-tanah di Jakarta menurut mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, sudah 80 persen tanah di Jakarta di kuasai oleh Cina. Orang pribumi dan Betawi sudah digusur, dan digantikan oleh Cina. Lihat mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, sampai Tangerang, serta adanya apartemen yang menjamur, semuanya penghuninya Cina pendatang.

Jakarta yang menjadi pusat perputaran ekonomi dan keuangan yang hampir 85 persen, semuanya sudah berada di tangan Cina. Pusat bisnis, seperti Glodok, Mangga Dua, Kelapa Gading, Mall Ciputra, dan Mall Taman Anggrek, semuanya menjadi pusat ekonomi Cina. Bahkan, Tanah Abang dahulunya menjadi pusat ekonomi pribumi, sekarang milik Cina.

Semua asset dan sumber daya alam Indonesia menjadi milik Cina. Semua di mulai dengan ‘suap dan sogok’. Akhirnya Republik ini menjadi milik Cina. Seperti diungkapkan oleh DR.Sri Bintang Pamungkas, dari mulai dari Suharto, Abdurrahman Wahid, Mega, SBY, dan kemudian dikokohkan oleh Jokowi. Indonesia sudah menjadi milik Cina. Begitulah nasib Indoensia.

Anak keturunan pribumi bersiap-siaplah menjadi budak dan kuli Cina, bukan menjadi majikan, berdaulat dan berkuasa di negeri sendiri. Nasib mereka lebih hina dari apapun. Mereka dikejar-kejar seperti penjahat. Lihat nasib pedagang kaki lima. Mereka diperlakukan tidak beradab mirip penjahat.

Lebih menyakitkan lagi, orang-orang Cina itu, eksklusif dan tidak mau bergaul dengan rakyat pribumi. Karena, mereka melihat rakyat pribumi golongan kelas 'tiga'. Seperti barang najis terhadap pribumi.Sungguh ironi.

Bangkitlah rakyat dan kaum pribumi bebaskan negerimu dari penjajahan dan perbudakan Cina. Jangan dibiarkan negeri ini menjadi jajahan Cina.

Kemiskinan dan kemelaratan bukan lah takdir, tapi ada kondisi yang menciptakannya, yaitu para 'taoke' Cina yang sudah berhasil menggulung para pejabat dari pusat sampai daerah. Anehnya ada Cina yang sekarang membuat partai dan berpura-pura membela rakyat jelata?