Sistem Partai di Indonesia

1.Berdasarkan jumlah

A. Sistem partai Tunggal

Dibagi menjadi tiga yaitu: Partai totaliter yaitu terdapat satu partai yang menguasai seluruh aspek kahidupan masyarakat.Partai otoriter yaitu terdapat lebih dari satu partai, tetapi hanya satu partai yang digunakan penguasa untuk memobilisasi masyarakat dan mengeshkan kekuasaannya,partai yang lain dibatasi ruang geraknya. Dan partai tunggal dominan yaitu terdapat lebih dari satu partai tetapi hanya satu partai yang mendapat dukungan terus menerus.Sistem partai ini biasanya berlaku di dalam negara-negara Komunis seperti Cina dan Uni Soviet.

B. Sistem dua partai

Terdapat dua partai yang selalu bersaing untuk mendapatkan kewenangan memerintah melalui pemilu.Partai yang kalah akan menjadi oposisi yang loyal atau menjadi sparing partner. Sistem partai seperti ini dianut sebagian negera yang menggunakan paham liberal pemilihan di negara-negara tersebut mengguanakan sistem distrik. Negara yang menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dan Inggris. 

 

C. Sistem Multipartai

Dalam system multi partai tidak ada partai yang dominan .sistem berkambang pada masyarakat yang pluralis dalam budaya maupun sosial-ekonomi.Sistem partai seperti ini dianut oleh negara Belanda, Perancis, di dalam ssitem ini menganut partai mayoritas dan minoritas dan diikuti oleh lebih dari dua partai.

2.Berdasarkan Penggolongan dalam system kepartaian Integratif dan Kompetitif

Sistem kepartaian Integratif bersifat sectarian,tertutup dan diffused,sedangkan system kepartaian Kompetitif bersifat terbuka dan fungsinya terspesialisasi.

3. Berdasarkan jarak ideologi

Partai Politik, Kelompok kepentingan dan kelompok penekan

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah ,tanpa pada waktu yang sama ,berkehendak memperoloeh jabatan publik. Sedangkan Partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan public,yaitu jabatan politik maupun pemerintahan ,walaupun mungkin dalam beberapa hal partai revolusioner bertujuan untuk pembentukan jabatan publik baru.

Kelompok penekan dengan partai politik, Partai politik berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan tersebut dengan memilih walikota ,senator-senator dan wakil-wakil rakyat dan dengan memilih menteri-menteri serta kepala Negara. Sebaliknya kelompok penekan tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan secara langsung atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri,mereka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan sementara tidak terlibat di dalam nya.

 

D. Demokrasi dan Partai Politik 

 

Parlemen yang didalamnya merupakan kumpulan fraksi-fraksi partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun ada tiga penyebab partai politik tidak mampu mengembangkan demokrasi yaitu:

Pertama, nilai-nilai yang dominan dianut elit partai/politisi,berupa keyakinan bahwa partisipasi dianggap sebagai ancaman bagi kelnjutannya.

Kedua, gagasan prioritas pemerintah system perwakilan dinilai rendah.

Ketiga, ada keengganan elit-elit baru yang bekerja dalam system kepartaian membagi kekuasaan dengan kaum penuntut baru.

Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan criteria tertentu.

1.Tipologi berdasarkan criteria :komitmen partai terhadap Ideologi dan Kepentingan

a.Partai Proto
Partai proto yaitu faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

b.Partai Kader
Partai yang secara ketat membatasi keanggotaannya terbatas pada golongan kelas menengah.

c.Partai Massa
Partai yang dibentuk diluar lingkungan parlemen dan berorientasi pada golongan kelas menengah ke atas.

d.Partai Diktatorial
Sub tipe partai massa ,tetapi memiliki ideology yang lebih kaku dan radikal.

e.Partai cath-all
Gabungan dari partai kader dan partai massa

2.Tipologi berdasarkan Kriteria : Sumber dukungan ,Organisasi Internal dan cara-cara tindakannya.

a.Partai Komprehensif
Berorientasi pada pengikut

b.Partai Sektarian
Memakai kelas ,daerah,atau ideology sebagai daya tariknya.

c.Partai tertutup
Partai yang keanggotaannya bersifat terbatas

d.Partai terbuka
Partai yang kualifikasi keanggotaannya longgar

e.Partai Diffused
Partai yang menekankan integrasi,pengawasan permanen dan total,mobilisasi dan pembangunan institusi.

f.Partai Specialized
Partai yanh menekankan keperwakilan ,agregasi,pertimbangan dan perumusan kebijakan ,partisipasi dan control pemerintah untuk maksud terbatas dan periode tertentu.

3.Tipologi bedasarkan criteria : Asas dan orientasi

a.Partai Politik Pragmatis
Partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

b.Partai Politik Doktriner
Partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideology.

c.Partai Politik Kepentingan
Partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu,seperti petani,buruh ,etnis ,agama dan lingkungan hidup

4.Tipologi berdasarkan criteria: basis sosial dan Tujuan

>Berdasarkan basis sosial

1. Partai Politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat,seperi kelas atas,menengah,dan bawah.
2. Partai Politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu,seperti petani,buruh dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk Agama tertentu seperti islam,Katholik,Protestan,Hindu.
4. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu,seperti suku bangsa,bahasa ,daerah tertentu.

>Berdasarkan Tujuan

A.Partai perwakilan kelompok
Partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

B.Partai Pembinaan Bangsa
Partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan –kepentingan sempit

C.Partai Mobilisasi
Partai yang memobilisasi masyarakat kearah tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

Fungsi-Fungsi Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah instrumen politik memiliki beberapa macam fungsi partai politik diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi politik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

2. Rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik.

3. Partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Pemandu kepentingan, mengatur lalu lintas kepentingan yang seringkali bertentangan dan memiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya.

5. Komunikasi politik, partai politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

6. Pengendalian konflik, partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok.

7. Kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

8. Artikulasi kepentingan yaitu kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah

9. Persuasi yaitukegiatan pertain politik yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijakan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan tersebut.

10. Represi yaitu partai politik melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota.

11. Pembuatan kebijakan

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut pemilihan umum.

Sejarah Partai Politik

PARTAI POLITIK

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan,argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Partai Politik adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu ,dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan umum yang mereka susun.

Selain itu menurut Sigmun Neumann,menyatakan partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik

1. Asal usul partai politik

Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”mengemukakan tiga teori tentang asal-usul partai politik, yaitu :

a. Teori Kelembagaan

Teori ini mengatakan bahwa partai politik ada karena di bentuk oleh kalangan legislatif (dan atau eksekutif) karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan kontak dengan masyarakat sehubung dengan pengangkatannya, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik. Ketika partai politik bentukan pemerintah dianggap tidak bisa menampung lagi aspirasi masyarakat, maka pemimpin kecil masyarakat berusaha membentuk partai-partai lain.

b. Teori Situasi Historis

Teori ini menjelaskan tentang krisis situasi historis yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari struktur masyarakat tradisional kearah struktur masyarakat modern. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan yang menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik mengatasi krisis yang terjadi. Partai politik diharapkan dapat berakar kuat dalam masyarakat untuk dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Terbukanya partai bagi setiap anggota masyarakat dari berbagai golongan mengharapkan partai politik dapat menjadi alat integrasi bangsa. Dengan adanya partai politik juga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

c. Teori Pembangunan

Menurut teori ini partai politik lahir sebagai akibat dari adanya proses modernisasi sosial-ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Maka lahirlah partai politik, dengan harapan agar organisasi politik tersebut mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang ada.

Sejarah Partai Politik di Indonesia

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung.Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali PArtai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

Masa Merdeka (mulai 1945).Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

Pada tahun 2014 terdapat 14 partai politik yang terdiri dari partai nasional dan partai daerah.

Gereja Jangan Berpoltik Seperti HKBP "Luhut Binsar Panjaitan"

Baranews.co - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan para pimpinan gereja untuk tidak boleh ada ambisi-ambisi politik yang dimasukan dalam gereja.

"Gereja itu perannya bukan untuk berpolitik, gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan dimana saja di seluruh pelosok Indonesia," kata Luhut ketika membuka acara Sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke -33 di Bumi Tii Langga Kompleks Perkantoran Baa, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/9/2015).

Luhut meminta, gereja harus berperan menyatukan seluruh umat. GMIT menjadi organisasi yang sudah tua dan sangat diharapkan untuk bisa memainkan peran pemersatu. Tidak hanya itu, ia juga mengharapkan agar gereja mampu bekerja mencerdaskan jemaat.

"Saya harap dalam Sidang Sinode GMIT ke-33 ini harus bisa dikedepankan agenda ini dan Sinode GMIT harus punya warna, agar para Pendeta bisa mencerdaskan para jemaat, dan tidak hanya berkhotbah di mimbar saja," kata Luhut.

Menurut Luhut, gereja harus memainkan peran mendidik dan jangan hanya mau bertikai di dalam saja. "Saya senang karena sejauh yang saya pantau, GMIT merupakan organisasi gereja yang tua yang masih bersatu, jangan ikut-ikutan seperti HKBP," ujarnya.

Luhut mengaku terpukau dengan potensi pulau Rote yang berada di Selatan NKRI.

"Dari atas saya lihat Pulau Rote sangat indah, dan pemerintah mencanangkan pariwisata menjadi pusat penerimaan bangsa, sehingga pembangunan infrastruktur pariwisata, menjadi sangat penting sehingga saya berharap, NTT didorong agar pariwisatanya lebih bagus lagi," kata Luhut.

Disebutkan Luhut, perkembangan ekonomi harus didukung oleh mental manusianya, dan peran gereja sangat penting dal hal itu.

"Saya ingin melihat bahwa Rote ini menjadi pusat wisata yang bagus, juga dengan hasil rumput laut yang besar yang bisa menjadi industri. Juga perikanan, serta pertanian berkembang di sini sehingga daerah ini menjadi lebih makmur. Para Pendeta menjadi kunci untuk menyebarkan pendidikan," ujar Luhut.

Di tempat yang sama, Ketua Sinode GMIT Pendeta Robert Litelnoni mengatakan, Sidang Sinode GMIT merupakan momentum empat tahunan yang mengumpulkan semua majelis klasis, majelis jemaat, dan majelis sinode untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan selama empat tahun.

"Momentum ini juga sebagai wadah untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan strategis untuk perjalanan GMIT ke depan," jelas Litelnoni.

Gereja kata Litelnoni saat ini selalu berhadapan dengan dinamika kehidupan yang menuntut gereja untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Dalam konteks NTT, berbagai masalah saat ini yang juga menjadi masalah nasional seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, human trafficking, TKI/TKW, kekerasan tarhadap anak dan perempuan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta korupsi dan ketidak adilan, adalah bagian dari tugas dan penggilan gereja yang tidak bisa diabaikan.

"Kita tidak bisa berjuang sendiri mengahadapi persoalan jemaat, tetapi kita perlu sehati dan bergandengan tangan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Untuk bapak Presiden, kami berdoa kiranya beliau dapat berkujung ke daerah yang paling selatan ini yang menjadi pintu gerbang NKRI," harap Litelnoni.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan, kerukunan hidup di NTT terbina sudah sejak dahulu dan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya yang patut dijadikan contoh kerukunan di Indonesia.

"Di Rote Ndao dan bahkan di daerah-daerah lain di NTT, bangunan gereja berhimpitan dengan bangunan masjid. Dalam acara pembukaan ini saja, umat Islam dan umat dari gereja Katolik, juga turut serta dalam tarian-tarian dan paduan suara. Jika semua umat beriman meskipun berbeda namun hidup rukun, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya," kata Medah.

Medah yang juga adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT, mengatakan, jemaat GMIT saat ini sudah mencapai lebih dari 1 juta orang dengan jumlah pendeta lebih dari 1.000 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Rote Ndao Leonard Haning mengatakan, Rote Ndao sebagai daerah paling depan NKRI di bagian selatan, harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena itu dirinya berharap Presiden Joko Widodo bisa hadir dalam acara ini.

"Kami bersatu dengan masyarakat membangun dari pinggiran dan seirama dengan program nawacitanya Bapak Presiden," terangnya.

Acara pembukaan Sidang Sinode GMIT ke-33 itu dihadiri sekitar 6.000 orang dan diikuti oleh sejumlah pejabat di NTT. (Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere/kompas.com/bh).

JOKOWI : Tambah Utang Dari Luar Negeri Menguntungkan

Saya kutip dari Tribun Jakarta @ Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah suntikan dana dari luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam negeri.

Dengan tambahan dana asing, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan membebani negara dengan utang luar negeri.

"Sudah kita hitung keuntungan dan manfaat untuk pendanaan ini jauh (lebih murah) dari bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," ujar Jokowi di di acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha " Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi" bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di JCC, Jakarta, Kamis (9/6/2015).

Presiden Jokowi memaparkan penggalangan dana berasal dari negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, negara Jerman, dan Amerika Serikat.

"Kerja keras menggalang dana investasi terutama dari Jepang, Korea, dari Tiongkok, dari Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan uang yang akan dikucurkan dari negara lain, bukan untuk konsumsi masyarakat melainkan untuk pembangunan negara."Pendaan ini untuk investasi meningkatkan produktifitas, bukan utang untuk konsumtif, bukan untuk subsidi BBM," tegas Jokowi.

Dari data Bank Indonesia posisi Utang Luar Negeri Indonesiapada akhir triwulan I tahun 2015 berjangka panjang mencapai 254,4 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik 129,7 miliar dollar AS atau 97,7 persen dari total Utang Luar Negeri sektor publik dan Utang Luar Negeri sektor swasta sebesar 124,7 miliar dollar AS atau 75,4 persen dari total Utang Luar Negeri swasta.

Rencana Presiden Joko Widodo memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Jika Presiden Joko Widodo memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satunya melalui Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2015, maka Jokowi wajib dilengseran.

Peringatan keras itu dilontarkan Ketua Front Pancasila dan Anti PKI, Muhammad Nur Lubis dalam keterangannya kepada intelijen (08/07).

“Kalau sampai Jokowi minta maaf kepada PKI, ini tidak bisa dimaafkan. Kalau memanfaatkan berarti selama ini negara bersalah. Padahal yang salah itu PKI. Kalau Pancasila sudah dilanggar wajib dilengserkan,” tegas Muhammad Nur Lubis.

Menurut Nur Lubis, di era Pemerintahan Jokowi ada kecenderungan sejumlah pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan mengungkapkan bahwa PKI itu korban HAM. “Lihat saja sekarang ada penggalian mayat yang diduga korban dalam peristiwa 1965. Arahnya, yang disalahkan orang-orang anti-PKI,” tegas Nur Lubis.

Nur Lubis mengingatkan, bahwa antek-antek PKI maupun simpatisannya akan berlindung di balik isu HAM. “Padahal orang-orang PKI itu anti-HAM, anti-Panasila,” tegas Nur Lubis.

Tak hanya itu, Nu Lubis juga mensinyalir, di bawah Pemerintahan Jokowi ada upaya untuk mengaburkan peristiwa kekejaman PKI. “Kalau sampai ada pengaburan sejarah kekejaman PKI maupun permintaan maaf maka tuduhan Jokowi ‘anak PKI’ itu ada benarnya juga,” jelas Lubis.

Kata Nur Lubis, semua pihak harus mewaspadai cara-cara PKI yang berambisi menguasai negara dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu. “Bisa saja melalui undang-undang, penghapus TAP MPRS No. 25/1966 tentang larangan komunisme dan pembubaran PKI. Gerakan ini sudah nampak ada,” pungkas Lubis.

Kasus Samad Direkayasa Untuk Melemahkan KPK

Seperti dilansir beritasatu.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Rumah Kaca sejak Februari lalu muncul untuk diperiksa di Bareskrim Rabu (24/6).

 

"Hari ini saya dapat panggilan walaupun di panggilan itu saya tidak mengerti. Saya anggap ini adalah rekayasa dan saya anggap kasus yang menimpa saya bagian dari kriminalisasi," kata Samad sebelum diperiksa.

 

Tapi, dia melanjutkan, sebagai warga yang baik maka dia datang mematuhi panggilan tersebut. "Saya anggap yang ada di surat panggilan saya ini sama sekali tidak punya dasar," tambahnya.

Seperti diketahui kasus ini adalah laporan sebuah LSM yang mengatasnamakan dirinya KPK Watch Indonesia. Pangkal masalahnya adalah pertemuan Samad terkait pihak yang berperkara di KPK.

 

Pasal yang dijeratkan pada Samad adalah Pasal 36 Ayat (1) junto Pasal 66 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, yaitu larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

 

Pertemuan itu, yang selalu dibantah Samad itu, belakangan muncul di tulisan blog media nasional berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Isi pertemuan itu, menurut blog tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi PDIP.

 

Pertemuan itu membahas sejumlah isu seperti penjajagan Samad menjadi Cawapres Jokowi dan termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi PDIP Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

 

Di bagian lain Samad juga telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Polda Sulselbar. Yaitu dalam kasus yang terjadi pada 2007 lalu saat Samad diduga telah memalsukan KTP dan KK milik seorang perempuan bernama Feriyani Lim untuk keperluan pembuatan paspor.

 

Pemerintah impor 270.000 sapi Australia jaga pasokan daging Ramadan

Inilah Jokowi Pendusta besar, pembohong besar..... janji akan STOP impor Sapi,.. tapi sekarang fakta bahwa 270.000 ekor sapi di mengimpor dari Australia.  Maka para peternak lokal / Indonesia akan semakin sulit memasarkan ternaknya. 

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memastikan, pemerintah akan mengimpor 270.000 sapi dari Australia untuk memenuhi daging saat puasa dan Lebaran. Pasalnya, jika harus mengandalkan produksi dalam negeri, tidak akan mencukupi.

"Untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran kita harus impor. Produksi dalam negeri tidak akan bisa mencukupi," ujar Gobel, disela melakukan sidak harga di Pasar Gede Solo.

Selain daging sapi, sejumlah komoditas juga harus dilakukan impor, seperti bawang putih. Sedangkan, untuk bawang merah dan cabai diperkirakan stok dalam negeri akan mencukupi. Menurutnya, di sejumlah daerah penghasil komoditas tersebut akan melakukan panen besar.

Untuk mengantisipasi melambungnya harga-harga kebutuhan pokok saat puasa dan Lebaran, Gobel menjelaskan, diperlukan sebuah perpres pengendalian harga yang mengaturnya. Selain untuk mengendalikan harga, Perpres Pengendalian Harga tersebut juga dimaksudkan agar para petani tidak dirugikan.

"Saya berharap sebelum puasa Perpres Pengendalian Harga sudah bisa dikeluarkan, sehingga harga kebutuhan pokok bisa diatur," ucapnya.

Sementara itu dari hasil peninjauan yang dia lakukan, harga kebutuhan bahan pokok menjelang puasa 2015 dalam kondisi aman dan terkendali. "Kalau ada dan kenaikan harga masih dalam batas kewajaran," katanya.

Sumber: http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-impor-270000-sapi-australia-jaga-pasokan-daging-ramadan.html
***
Tapi, Dulu... iya dulu... saat mau maju Pilpres nih, berita HEADLINE di TEMPO:

Jokowi: Indonesia Harus Berani Stop Impor Sapi

"Kita harus punya keberanian untuk beralih dari konsumsi ke produksi. Selama ini kita tidak berani berproduksi karena tidak ada kemauan," kata Jokowi di sela-sela blusukan di Pasar Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 29 Maret 2014.

Jokowi mengatakan Indonesia tidak usah takut kekurangan pasokan karena ada peternakan dengan produksi sapi yang cukup di Nusa Tenggara. Karena itu, kata Jokowi, swasembada daging sapi bisa terwujud jika program ini dikerjakan secara serius. "Bukan sesuatu yang sulit," ujar Jokowi.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/29/092566334/jokowi-indonesia-harus-berani-stop-impor-sapi
***
"Bukan sesuatu yang sulit" ... bukan sesuatu yang sulit untuk diingkari.. hehehe... sambil cengengesan.

Jalaluddin Rahmat dan Ijazah Palsunya

Salah persepsi bahwa Jalaluddin Rakhmat telah menyelesaikan doktoralnya, menguntungkan posisinya di tengah komunitas Syiah. “Wrongly perceived to have completed his PhD a mistake which beneficial his position with him in the shi’is community”, tulis Zulkifli, Ph.D., dalam disertasinya “The Struggle of Shi’is in? Indonesia” di Universitas Leiden Belanda.

Bukan sekadar kesalahan biasa sebab selama ini ketika menyebut nama “Jalaluddin Rakhmat” maka embel-embel titel, “Prof. Dr.” Selalu melekat dan disebut pada forum-forum resmi nasional maupun internasional.

Bahkan penyebutan gelar bergengsi itu dilakukan oleh orang-orang akademisi dan intelektual terpandang, dengan gelar itu pula Jalaluddin diberi kesempatan untuk mengambil doktoral di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nampaknya, tidak sedikit yang terperangkat dalam kebohongan yang dilakukan Jalaluddin baik perorangan maupun institusi. Misalnya saja ketika Prof. Dr. H. Ahmad Sewang dan Prof. Dr. H.M. Qasim Mathar yang selalu menyebut Jalaluddin dengan gelar, Prof. Dr., bahkan tidak jarang dengan tambahan kiyai, sehingga nama lengkapnya tertulis, “Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat”, seperti pada spanduk acara “Kajian Terbatas Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat” di ruang sidang promosi PPs UIN Alauddin, 24 Februari 2011.

Jalaluddin Rakhmat sendiri mengakui bahwa dirinya sebagai lulusan S2 dari IOWA State University (1982), S3 Australian National University (ANU) serta dikukuhkan sebagai guru besar UNPAD Bandung pada Oktober 2001. (Rosyidi MA, ‘Dakwah Sufistik Kang Jalal’, 2004, hal. 31, 32, dan 41).

Begitu pula, UIN Alauddin Makassar dalam profil UIN tahun 2009, tentang PPs UIN Alauddin, menampilkan gambar JR sedang memberi kuliah dengan keterangan: Kuliah Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat MSc. (Profil UIN Alauddin 2009, hal.52.).

Media-media mainstream di Makassar pun seperti Harian Fajar, selalu menulis nama Jalaluddin Rakhmat dengan gelar Prof. Dr. (25-11-2009; 26-2-2011; 27-2-2011; 17-72011). Atau, Harian Tribun Timur (27-7-2011; 18-7-2011).

Bahkan, dalam biodata Jalaluddin yang kami dapatkan dari Universitas Paramadina disebutkan: Education Background: S1, Unpad (tanpa tahun); S2 IOWA State University 1981; S3 Australian National University 1997; S3 UIN Alauddin Makassar (tanpa tahun). Prof. Ahmad Sewang berkata, Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat adalah dosen PPs UIN Alauddin Makassar. (rekaman kajian terbatas, Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, 24 Feb. 2011).

Padahal penjelasan dan klarifikasi Rektor Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran.

Padahal penjelasan dan klarifikasi Rektor Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran; Untuk gelar Doktor (Dr), secara administratif kami belum menerima ijazahnya. Dikokohkan dengan keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) tanggal 14 Juni 2012, dengan nomor surat: 1061/E3.2/2012, terkait permohonan LPPI terhadap klarifikasi Ijazah Sdr. H. Jalaluddin Rakhmat lulusan Iowa State University (Master) dan Australian National University (ANU) (Doktor), bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan penyetaraan ijazah baik Master maupun Doktornya di Dikti, maka Dikti tidak mempunyai data tentang yang bersangkutan.

Namun, lagi-lagi, para pengikut Jalaluddin Rakhmat tetap percaya jika tokoh panutannya itu benar-benar bergelar guru besar dan doktor sebagaimana yang disampaikan oleh ketua IJABI Sulawesi Selatan sebagai penyambung lidah Jalaluddin Rakhmat pada tanggal 21 Mei 2012 di Harian Fajar, “Rektor Unpad hanya menyebutkan bahwa Bapak Jalaludin Rakhmat belum memiliki gelar Guru Besar di Unpad, bukan berarti beliau belum bergelar professor (dari Perguruan Tinggi lain). Karena seseorang yang menjadi dosen di sebuah PT tertentu bisa diangkat menjadi guru besar di PT lain, dan untuk gelar Doktor (Dr) secara administratif pihak Unpad belum menerima ijazahnya bukan berarti beliau belum doktor, tapi karena memang beliau belum menyerahkan ijazahnya.”

Pada waktu dan kesempatan lainnya, Ketua IJABI Sulsel Syamsuddin Baharuddin di Masjid Raya Makassar dalam acara bedah buku pada Bulan Ramadhan 1433 H yang disaksikan oleh Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus dan para peserta, “Mengenai ijazah Jalaludin Rakhmat, silahkan tanyakan ke UIN Alauddin Makassar. Tidak mungkin UIN Alauddin sebagai PT yang terkenal menerima JR dalam program doktoral by research tanpa persyaratan yang lengkap.” (5 Agustus 2012).

Selama saya aktif di Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar dari tahun 2011-2013, masalah Jalaluddin Rakhmat adalah salah satu agenda kerja LPPI dengan serius dan penuh perjuangan kami, terutama KH. M Said Abd Shamad telah menelusuri ke berbagai pihak tentang kepalsuan ijazah pendiri IJABI itu.

Dan ternyata memang benar adanya, karena itu, yang bersangkutan tidak pernah lagi menggunakan gelar palsunya. Tentang kebohongan suami Emilia Renita ini, antara lain kami dapat dari keterangan Prof. Dr. Utang Ranuwijaya dan Ust. Bukhari Lc., MA., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, ‘kepada penulis’ di Kantor MUI Pusat. Jln. Proklamasi 51, Jakarta, 7 Desember 2012 ba’da Jumat, “Menurut Prof. Dr. H. Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN) bahwa Kang Jalal pernah mengajar di PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka diminta kepadanya untuk memasukkan ijazah doktornya, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi maka JR diberhentikan sebagai dosen PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”

Juga, salah seorang tokoh ICMI Sulsel mengatakan kepada penulis bahwa salah seorang pengelola Jurnal Al-Qurba menyatakan bahwa ijazah doktor JR telah ditelusuri dan ternyata tidak ada. (17 Des 2012). *** Imam Syafi’i rahimahullah (W. 204 H) berkata, “Lam ara ahadan min ashabil ahwa’i akdzaba fid da’waa wa la asyhada biz-zur min ar-rafidhah.

Saya belum pernah melihat dari pengikut hawa nafsu ‘Islam sempalan’ yang paling lebih suka berdusta pada pengakuannya dan paling suka bersaksi palsu, tidak ada yang sama dengan Rafidhah-Syiah. (Al-Intishar lish Shahbi wal Al, hal. 129-130).

Wal hasil, telah terjadi keterangan yang saling kontradiksi tentang gelar guru besar dan ijazah doktoral Jalaludin Rakhmat dan yang bisa memberi keterangan lebih jelas tentang masalah gelar dan Ijazah Jalaluddin Rakhmat hanya UIN Alauddin dan Syamsuddin Baharuddin, ketua IJABI Sulsel.

Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rakhmat telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rakhmat telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya. Ia sendiri mengaku telah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad Bandung, Oktober 2001, namun karena dibantah oleh Rektor Unpad, maka Jalaludin Rakhmat melalui surat Syamsuddin Baharuddin berkelit dengan menulis bahwa gelar guru besarnya bisa saja dari perguruan tinggi lain.

Sejatinya, gelar guru besar yang legal di Indonesia itu hanya dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi tempat seseorang sebagai dosen tetap. Jadi pendiri IJABI itu telah menambah kedustaan baru atawa dusta di atas dusta demi menutup dusta lamanya.

Kini, Jalaluddin Rakhmat telah menyelesaikan program doktoral by research-nya karena awalnya diyakini telah bergelar guru besar di Unpad dan sudah merampungkan doktoralnya di Australian National University padahal itu hanya trik belaka agar mudah menggondol gelar di UIN Alauddin.

LPPI Makassar sudah bertahun-tahun mempermalasahkan ijazah dan gelar palsu itu, namun kasus ini seakan menguap begitu saja. Tapi kini ceritanya beda sebab, sebagai anggota DPR Pusat, semestinya harus steril dari prilaku buruk dan tukang palsu.

Kasus ini kembali mencuat, bahkan Jalaludin Rahmat dilaporkan ke Mahkamah Dewan karena menggunakan gelar Master dan Doktoral palsu serta ijazahnya yang ternyata belum ada legalisir dari Dikti.

Kabarnya, Mahkamah Kehormatan Dewan sudah memanggil Jalaluddin Rakhmat untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai pemalsuan ijazah dan gelar yang ia lakukan, dan anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat.

Ini penting sebab jika tokoh dan intelektual nasional dengan seenaknya menggunakan gelar dan ijazah palsu maka bagaimana rakyat biasa, padahal untuk mendapat gelar akademik setingkat doktor bukanlan pekerjaan mudah sebab harus menyita waktu yang panjang, dibarengi dengan ketekunan dan keuletan, plus kemampaun dana dan intelektual.

Selain itu, alasan utama mempermasalahkan Jalaluddin Rakhmat karena ia adalah tokoh utama penyebar ajaran Syiah di Indonesia, sebagai Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi yang berfaham dan getol menyebarkan ajaran Syiah.

Sedang Syiah telah dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Jatim sebagai ajaran yang perlu diwaspadai, yang ditolak dan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dan sebagai ajaran yang sesat lagi menyesatkan.

Wallahu A’lam

Bukan Jokowi Kalau Tidak Salah

Bukan Jokowi Kalau Tidak Salah?

JAKARTA (voa-islam.com) - Bukan Jokowi kalau tidak salah. Salah ucap, salah tanda tangan, dan salah lainnya. Beberapa waktu lalu, dia salah menandatangani, kemudian diralat.

Salah ucap, bilang mau keluar dari IMF, World Bank, ADB, dan PBB, kemudian diralat. Memang, barangkali pemimpin baru ini, kelasnya 'KW'?

Sepertinya, Presiden Jokowi tidak mengerti apa yang ditandatanganinya, mungkin stafnya juga tidak menjelaskan. Kemudian, salah ucap saat pidato, dan dengan retorika yang tinggi, bilang mau keluar dari IMF, World Bank, ADB, dan PBB, tapi kemudian malah ngutang IMF lagi?

Sekarang, Jokowi mendapatkan kritikan dari politikus PDIP Effendi Simbolon menilai pidato Presiden Jokowi yang menyebut Bung Karno lahir di Kota Blitar merupakan kesalahan fatal.

"Mudah-mudahan ini sebuah kesalahan yang manusiawi, ada kealpaan, slip tongeu (salah ucap), nanti kalau kita lihat teksnya menuliskan Proklamator Soekarno lahir di Blitar, itu kesalahan fatal," kata Effendi di Gedung DPR, Kamis (4/6/2015).

Menurut dia, seharusnya Jokowi langsung mengoreksi hal tersebut di hadapan khalayak jika teks pidato salah. "Lebih fatal lagi dibacakan Presiden yang bersangkutan tanpa dikoreksi," ujarnya.

"I dont read I sign (tidak membaca yang ditandatangani), mulai dari Kepres (mobil pejabat), teks pidato tidak di baca, kayak gini jadinya," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi dalam pidatonya menyambut hari Pancasila di Kota Blitar menyebut bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Padahal, Bung Karno lahir di Kota Surabaya Jawa Timur. Antara Blitar dan Surabya, jaraknya cukup jauh, meskipun kedua kota masih di Jawa Timur.

Nasib bangsa Indonesia yang menjadi korban penggiringan opini media mainstream yang menjadi 'begundal' Asing dan A Seng, menyesatkan rakyat, digiring memilih model pemimpin kelas 'KW'.

Anehnya mereka tidak ada yang bertanggungjawab secara moral. Diam sribu bahasa. Malah masih ada media di Jakarta yang membuat survei, bahwa Jokowi masih Ok. Bagaimana ini.