Ribuan Mahasiswa Demo Sampai Malam Di Depan Istana tidak Diliput Media

BEM-SI Hingga Malam Ini Masih Bertahan di Kawasan Monas  Jakarta– Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), masih bertahan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (28/10) malam.

BEM-SI ini pada pagi hingga petang tadi, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal mengawal negara Indonesia untuk lebih baik, selama pemerintahannya yang genap berusia satu tahun.

BEM-SI juga menggelar Sidang Rakyat, yang menghasilkan beberapa tuntutan, salah satunya adalah, pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari kedepan, harus mampu memberikan hasil terbaik untuk negeri ini. Jika mereka gagal, maka mahasiswa meminta Jokowi-JK untuk menanggalkan jabatannya.

Aksi BEM-SI ini pada siang hari, bergabung dengan massa buruh, yang menuntut pembatalan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengupahan (RPP Pengupahan), yang dianggapnya menyengsarakan buruh.

Aksi demo gabungan antara Mahasiswa, buruh dan masyarakat ini tidak di liput satupun oleh Media sebagai mana biasanya ketika Demo selalu di demo. Ini adalah salah satu bukti bahwa Media Televisi di Indonesia ini sudah di Permainkan oleh pemrintahan sekarang.  

 

Inilah Demo Mahasiswa yang tidak di Liput Oleh Media Televisi

 

Para Mahasiswa Menuntut 1 Tahun pemerintahan Jokowi yang Gagal Total untuk mundur

 

Mahasiswa dan Buruh Kompak Demo untuk menunut Jokowi Mundur

 

Demo Gabungan Mahasiswa dan Buruh juga Masyarakat menuntut Jokowi Mundur 

 

Demo Mahasiswa dan Buruh juga masyarakat berlangsung sampai malam hari 

tapi tidak di liput oleh Media 

Jokowi Gugat PT. SINAR MAS GROUP 7 Triliyun Atas Kekabaran Hutan Riau

Kegagalan benar-benar telah membawa kebencian yang mendalam untuk Negara. Kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasan yang luar biasa untuk hutan Perusahaan penguasa di Riau. Diidentifikasi dengan kabut asap dan hutan dan daerah kebakaran di Sumatera, PT Sinar Mas Group digugat 7 triliun. Pantaskah ?

Presiden Jokowi meminta lebih awal daripada kemudian masalah gambut kebakaran di Indonesia, khususnya Riau harus berhasil. "Menteri Organizing Politik dan Kepala BNPB fokus pada dua minggu. Jadilah bahwa mungkin, aku lebih dari kesempatan dua minggu," kata Presiden di tengah peninjauan api oleh Jokowi di kota Panjang Rimbo, Kampar, Riau, Jumat (2015/10/09).

Presiden mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menteri Koordinator Politik) Luhut B Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat berada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) adalah untuk berurusan dengan arahan dari luar panduan pesawat.

Sesuai Presiden, membantu pesawat dari luar negeri adalah seperti yang sekarang menegaskan berasal dari Malsysia, Singapura, Rusia dan Cina.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menemukan lahan dan hutan yang luas api datang untuk sekitar 1,7 juta hektar dan telah terjadi asap menutupi hampir seluruh pulau Sumatera, Kalimantan ke beberapa negara tetangga.

Untuk sementara, Direktur Asia Pulp and Paper (APP) Suhendra Wiraadinata melalui Corporate Communications Sinar Mas Emmy Kuswandari Jumat (10/9) malam menjelaskan, organisasi telah membuat kegiatan yang sah diidentifikasi dengan kasus umum 7 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK).

Untuk sementara, Manajer Direktur PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto tidak akan menjawab pertanyaan diidentifikasi dengan isu-isu yang sah Mekar PT Bumi Hijau (BHM) dan klaim menambahkan hingga Rp 7 triliun.

"Siapa ya? Aku lagi rapat. Saya tidak bisa bermasalah, ya," kata Gandi Sulistiyanto ketika tercapai.

Seperti diketahui, PT Bumi Mekar Hijau (BMH), cadangan dari Sinar Mas ditetapkan sebagai hutan mudah terbakar tersangka dan daerah.

Penentuan Tersanka sehubungan dengan api hutan dipertahankan oleh Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar.

Meskipun bahaya otorisasi pidana, umum PT BMH tambahan digugat oleh Kementerian LHK dengan kasus agregat untuk remunerasi dan membangun kembali alam pengeluaran menambahkan hingga Rp 7 triliun. Sidang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang

Maka organisasi adalah pemimpin hutan yang lain Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) April Group. Laporan punya, organisasi tambahan memiliki berbagai pembantu yang konon mengambil minat dalam membara dari daerah, bahkan untuk situasi di tahun sebelumnya. Dalam kasus apapun, dengan cara ini, tidak ada aktivitas sama seperti yang dilakukan kepada Sinar Mas Group.

Saksi Lingkungan dan Kesehatan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, mengatakan, hutan dan kebakaran daerah di berbagai wilayah Riau sejauh membawa kemalangan mampu.

Kabut Brown datang sekitar karena daerah dan hutan kebakaran, katanya, memberikan tiga dampak negatif, polusi alam khususnya, kesejahteraan bahaya manusia dan melemahkan perekonomian negara.

"Partikel-partikel yang terkandung dalam asap sisa hutan api dan tanah dibagi menjadi tiga bagian, dimana partikel-baik saja.

Partikel-partikel ini adalah sesuatu tetapi sulit untuk melarikan diri dengan angin dan mewujudkan jauh mencapai kontaminasi sebagai efek lanjutan dari api tersebut, "katanya.

Dikatakan Amri, jika apa yang tersisa dari partikel-partikel halus menyentuh hutan dan pohon-pohon di taman kota, maka udara dapat dipisahkan, zat yang merusak yang sudah disampaikan menempel daun pohon disilangkan.

"Meskipun, jika suatu daerah dipengaruhi oleh api dan tanah tidak memiliki karakteristik wilayah hutan dan tanaman pohon yang memadai, penyebaran partikel yang merusak dapat menjadi semua yang banyak bahkan untuk mencapai pemukiman," katanya.

Dalam hal ini terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh Amri, partikel halus juga akan mencemari perairan baik sungai dan aset air bisa menjadi pemanfaatan terbuka.

Kondisi ini, kata Amri, selain itu dapat menjadi tidak aman untuk kesejahteraan manusia, terutama jika orang itu menghirup udara dan makan air najis khusus.

Udara dan air yang telah tercemar tedeng aling-aling, seperti yang ditunjukkan oleh Amri, akan memiliki kapasitas untuk kotor paru-paru dan mencegah saluran pernapasan dan tambahan pengonsumsinya peredaran darah manusia.

Selain itu, sesuai penonton ini, substansi asap yang merusak dan partikel halus yang terbang tinggi bersama udara pada kesempatan itu mencapai "rumah" kabut badai, itu juga akan memiliki kapasitas untuk menajiskan embun atau hujan air dibuat oleh kabut hujan.

"Air direndahkan oleh partikel asap tambahan tidak aman jika dikeluarkan lugas oleh orang-orang diberi zat asam tinggi dan bisa mendapatkan tumor dalam tubuh manusia," katanya.

Pada saat itu, sesuai Ariful Amri, efek hutan api dan tanah juga akan membuat partikel menyakitkan dengan ukuran molekul menengah tidak aman, kata dia, bisa mendorong ruang akhir udara ini hingga titik perceivability manusia melanggar. Sebagai efek lanjutan partikel 'yang tersedia, latihan yang berbeda gerakan melalui daerah, udara atau laut dapat mengganggu.

Kembali Ariful mengatakan Tengku Amri, kemalangan berbeda yang datang sekitar karena daerah dan hutan kebakaran kesempatan memajukan munculnya kabut coklat, khususnya musim gugur bangsawan negara dalam kelompok universal. Kondisi ini disebabkan belum selesai contoh dari hutan dan daerah kebakaran di negara ini.

Evalusasi catatan dan sejarah negeri ini, kata Amri, sejak Juni 2007 sampai saat ini, pemerintah tidak pernah menyelesaikan atau mengatasi kasus hutan dan daerah kebakaran di negara ini.

"Kondisi ini menunjukkan kelemahan administrasi dalam mengamankan negara pada sudut ekologi, khususnya pada rekening dusun api yang secara konsisten terjadi di banyak wilayah bangsa," katanya kondisinya seperti yang ditunjukkan oleh Amri adalah menyedihkan, mengingat kuantitas negara yang berbeda yang sudah berlebihan cenderung, sehingga mustahil untuk hutan api dan tanah, misalnya, Malaysia, Thailand, dan bahkan berbagai bangsa di Eropa dan Afrika, terbukti telah memiliki kapasitas untuk meminimalkan bencana api yang berlaku disebabkan oleh tidak adanya simpati terhadap pria ini.

"Jadilah bahwa mungkin, negara-negara terpencil akan melihat Indonesia sebagai bangsa dengan tingkat yang paling penting dari kecerobohan dan tambahan kondisi halal adalah lemah," katanya.

Pada kesempatan off bahwa kondisi ini tidak berubah, kata Amri, itu khawatir bahwa negara ini akan menghadapi keadaan darurat globalisasi termasuk semua bidang, khususnya alami, kesejahteraan dan hukum.

Kondisi itu kemudian berpikir akan menempatkan bangsa Indonesia dewasa sebagain di planet yang akan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat ketenangan dari negara ini.

Salah satu tenaga metodologi tegas adalah untuk menjaga kejujuran bumi dan mengembalikan kebanggaan negara ini kotor untuk waktu yang lama sebagai konsekuensi dari terik gambut.

Pemerintah itu juga meminta agar melakukan penyelidikan, atau memaksa dalam membalikkan isu api sepanjang 18 tahun sebelumnya untuk kemudian memandu kuantitas organisasi termasuk, sebagai pemilik tanah yang kini telah menyala sawit ditanam dan diubah ke hutan mekanik, akasia.

Organisasi konon termasuk kemudian menghasut untuk menggantikan hilangnya hutan dan membahayakan ekologi dan membayar remunerasi kepada korban asap hari ini.

Helikopter Hilang di Danau Toba

Hari  Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sebuah helikopter carteran EC 130 dengan registrasi PK BKA lepas landas (take off) dari Desa Siparmahan, Kecamatan Harian, Samosir, Minggu (11/10) pukul 11.50 Wib menuju Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA) Medan, Minggu (11/10) dikabarkan hilang kontak. Helikopter berisi 5 orang tersebut milik PT Penerbangan Angkasa Semesta di bawa pimpinan Capt. Teguh Mulyanto dan Engineer Hari Poerwanto, dan tiga penumpang.

Kapolres Samosir, AKBP Eko Suprihanto, pihaknya belum mengetahui helikopter tersebut apakah jatuh ataupun mendarat di tempat lain. “Belum tahu keberadaanya.

Helikopter tersebut berangkat pukul 11.30 WIB dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya,” ujarmya.

Helikopter tersebut membawa 5 orang. Rinciannya, satu orang pilot, satu orang teknisi, dan tiga orang penumpang.

Informasinya, helikopter itu di carter pengusaha asal Samosir yang tinggal di Jakarta Marihad Simbolon. Helikopter tiba di rumah Marihad Simbolon di Desa Siparmahan, Lecamatan Harian, Samosir, Minggu (11/10) pukul 10.30 Wib.

Setelah menurunkan Marihad Simbolon dan keluarga, helikopter tale off pukul 11.30 dan diperkirakan tiba di KNIA, 45 menit berikutnya.(sam-1)

SUNGGUH HEBAT WILLIAM PENAMPAR POLISI DI MEDAN TIDAK DI TAHAN

INILAH MIRISNYA HUKUM DI INDONESIA, KALAU SEANDAINYA PELAKUNYA WARGA PRIBUMI JELAS UDAH DI INJAK-INJAK, SAMPE BABAK BELUR

William alias Lung warga Tionghoa ( Pelaku Penampar Polisi ) Tidak Ada di Sel Penjara  sesuai penelusuan wartawan dari medansatu.com 

A Lung alias William, pelaku penampar Brigadir Fandi tak terlihat di sel RTP dan sel tahanan Satreskrim Polresta Medan, demikian penelusuran medansatu.com. Selama dua hari ini, wartawan medansatu.com tak berhasil menemukan William di dua tempat penahanan tersebut. Apakah William ditangguhkan? atau memang di lepaskan oleh Polisi..?? karena takut dengan deking Willian di Mabes Polri...?? 

“William alias Liam alias Alung sudah d

"Willian Alias Lung"

itahan di RTP Polresta Medan. Kalau ditahan di blok mana, itu rahasia,” kata Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polresta Medan, Iptu B Simarmata SH, Rabu (23/9). Saatmedan satu.com meminta izin melihatnya, Simarmata tak memperkenankannya. “Pokoknya dia sehat-sehat saja dan dia ditahan di RTP Polresta Medan,” ujarnya kembali.

Pantauan wartawan, di RTP dan sel Satreskrim, A Lung memang tak terlihat. Diduga tempat penahanan pemilik toko genset itu diistimewakan, dipisah dari tahanan lainnya.

“Tak tahu kami ditahan dimana dia, di sini gak da,” ujar seorang personel Polresta Medan.

http://m.eramuslim.com/…/a-lung-tidak-ada-di-sel-penjara-bi…
“Tak tahu ditahan di mana. Tanyakan sama pimpinan saja, karena itu tidak wewenang kami menjawabnya bang,” timpal personel lainnya.

Terpisah, Koordinator LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Nusantara Raya, Rispan Sinaga SH mengatakan, seharusnya Polresta Medan tak memberikan perlakuan istimewa terhadap William. Pasalnya semua orang sama di depan hukum.

“Jangan karena si William punya koneksi ke Mabes Polri, jadi ditahan di sel yang berbeda. Dia harus disamakan dengan tahanan yang lain. Dia bukan tahanan teroris yang harus mendapatkan sel berbeda,” tegasnya.

Dengan tegas, Rispan Sinaga juga mendesak agar Polresta Medan tak membiarkan kasus ini raib begitu saja. “Masyarakat Kota Medan ingin tahu kelanjutan kasus ini sudah sampai mana dan pihak kepolisian harus lebih terbuka lagi kepada publik. Jangan salah, semua berhak mendapatkan informasi dan Polresta Medan harus berjiwa besar terhadap informasi publik karena masyarakat berhak,” pungkasnya. 

Inilah Hukum di Indonesia UUD (Ujung-Ujungnya Duit) kata orang Batak, "Hepeng do namangatur Negara on".. Adong hepengmu lomom manang marhua... dang adong hepengmu unang macam-macam. 

"Uang yang mengatur Negara ini, Ada uangmu berbuatlah sesuka hatimu, kalau tidak ada uangmu jangan banyak bacotmu...  

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan Tebar Ancaman

Ditengah-tengah Terpuruknya Ekonomi Indonesia dengan Menguatnya Dollar terhadap Rupiah, yang berimbas kepada kenaikan Bahan-Bahan Pangan.  Maka wajar masyarakat Indonesia melakukan aksi-aksi dan memprotes Pemimpin Negara dalam hal ini Presiden. 

Tapi para Pengikut-Pengikut Jokowi malah menebar ancaman yaitu Menkopolhukan LUHUT BINSAR PANJAITAN dalam perkataannya yang mengancam masyarakat Indonesia yang menuntut haknya kepada Pemerintah.

Pengamat politik Muslim Arbi, mengingatkan, agar dalam situasi perekonomian yang semakin sulit, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak ‘menebar’ ancaman terhadap kelompok yang berbeda pendapat.

Pernyataan Muslim Arbi itu menanggapi “ancaman” Menkopohukam Luhut Binsar Panjaitan yang akan “melibas” pihak-pihak yang membuat kegaduhan. “Pernyataan Luhut itu sebagai isyarat akan menggunakan militer untuk melibat kelompok yang dianggap mengganggu pemerintah. Pihak pemerintah beranggapan kelompok oposisi yang membuat ekonomi tidak stabil, padahal itu ulah kinerja pemerintahan sendiri,” te

gas Muslim kepada intelijen (21/09).

Menurut Muslim, ancaman Luhut tersebut tidak akan menyurutkan para aktivis untuk menyuarakan pengunduran diri Joko Widodo dari kursi Presiden RI. “Para aktivis akan kencang menyuarakan dan melakukan konsolidasi, karena permasalahan ekonomi di Indonesia bukan dari rakyat maupun mahasiswa yang demo, tetapi Jokowi sendiri,” jelas Muslim.

Muslim mengatakan, pernyataan Luhut itu tidak seharusnya diucapkan karena menunjukkan kepanikan di internal Pemerintahan Jokowi. “Itu menunjukkan adanya kepanikan, bisanya pemerintahan yang mau jatuh selalu panik luar biasa,” ungkap Muslim.

Diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan bersama Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, dan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Hotel Luwansa (21/09), Luhut Panjaitan, Luhut menegaskan, tidak boleh lagi ada kegaduhan di pemerintahan.

“Ekonomi kita lagi begini, jangan dibikin gaduh. Tidak boleh lagi ada gaduh-gaduh. Pertama, kedua saya peringatkan, kalau tetap gaduh yang bikin gaduh saat ini, ketiga kali saya libas kayak di Papua (penyanderaan),” tegas.

Surat Edaran Jokowi 'Tutup Hotel Melati" Padang Bulan Medan

Dikutip dari Harian Tribun Medan Anggota Komisi C DPRD Medan, Rajudin Sagala, sangat menyetujui usulan Presiden Jokowi untuk menutup seluruh hotel melati di sepanjang Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan.

"Selama ini memang sudah sering kami mendengar itu. Mulai dari laporan masyarajat, mahasiswa, itu sudah bukan hal baru. Udah jadi rahasia umum itu. Orang luar yang lewat aja udah tahu itu tempat mesum. Bukan hotel lagi itu, tapi tempat esek-esek itu namanya," ujar Rajudin, Senin (21/9/2015).

Selain karena dijadikan tempat prostitusi dan mesum, kata Rajudin, hotel-hotel melati di sana juga diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan judi.

"Kami sudah pernah mempertanyakan itu ke Dinas Pariwisata. Kata mereka ada yang melapor itu salon, ternyata tempat prostitusi," katanya.

Dikatakannya, hotel-hotel di sepanjang jalan tersebut juga banyak yang tidak memiliki izin.

"Hotel-hotel itu gak ada izinnya itu. Sudah berapa kali kami minta datang ke Komisi C, tapi sampai sekarang belum ada yang melaporkan kalau mereka itu punya izin. Yang bermain itu para OKP itu. Pihak-pihak tertentu secara terselubung," katanya.

Salah Satu Hotel Melati di Jl. Jamin Ginting Medan

Atas instruksi presiden, Rajudin pun berjanji akan membawa persoalan ini ke Komisi C untuk ditindaklanjuti.

"Pihak manajemen hotel akan kami panggil ini nanti. Dan juga Dinas Pariwisata akan kami panggil. Mana saja yang belum punya izin, mana yang izinnya sudah habis. Dan kalau sudah terindikasi ada prostitusi atau maksiat di sana, ya sudah gak usah dikasih aja izinnya lagi," katanya.

Diketahui sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan menerima surat dari Sekretaris Negara atas nama Presiden RI Joko Widodo, untuk segera menutup seluruh hotel-hotel melati di sepanjang kawasan Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan. Surat perintah tersebut Jokowi buat atas laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di hotel-hotel tersebut diduga sebagai sarang prostitusi.

Pria Tionghoa Penampar Polisi di Medan Dibekingi Jendral Bintang Tiga

Dikutip dari MEDAN, SUMUTPOS.CO - William alias A Long alias Liam, 26, pria penampar Brigadir Fandi yang sedang bertugas mengurai kemacetan lalu-lintas di Jalan Pandu, Senin (14/9/2015), akhirnya berhasil dijepret.

Pemuda putra bos toko penjual alat-alat teknik di Jalan Pandu, Toko Naga Mas, tidak ditangkap selama beberapa hari sejak diadukan, karena disebut-sebut memiliki BEKING JENDRAL BINTANG TIGA atau pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang saat ini menduduki jabatan penting di Mabes Polri.

Karena punya beking jenderal bintang tiga, aparat Polresta Medan sungkan menangkap William. Padahal sejak dilaporkan Brigadir Fandi, Senin sore tak lama setelah penamparan terjadi, William tetap berada di rumahnya. William sendiri menyerahkan diri Kamis petang (17/9/2015).

Petugas Satreskrim Polresta Medan tak melakukan penan

     William alias A Long alias Liam

gkapan karena takut pada beking William. “Kita sangat memahami dilematis kawan-kawan di Polresta Medan. Tapi untunglah setelah kasus ini diberitakan media, Pak Komjen jadi marah dan memerintahkan William untuk menyerahkan diri,” kata sumber.

Lalu bagaimana William bisa dekat dengan jenderal ini? Sumber di Polri menjelaskan Minggu (20/9/2015) William tak kenal langsung dengan jenderal tersebut. “Ia kenal dengan Pak Komjen melalui temannya berinisial AN,” ujar sumber itu.

Menurutnya, saat jenderal itu bertugas di Polda Sumut, AN yang juga pengusaha Tionghoa berteman dekat dengan jenderal tersebut. “Jadi AN inilah yang mengenalkan William dengan Pak Komjen, waktu bertugas di Polda Sumut

Namanya gak usah disebutlah, gak enak nanti. Tapi yang penting William sudah diperintahkannya untuk menyerahkan diri,” tambahnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti marah besar saat mengetahui Brigadir Fandi ditampar William (sebelumnya disebut Liam, Red). Badrodin kabarnya langsung memerintahkan Kapolda Sumut, Irjen Ngadino untuk mengawal pengusutan kasus itu hingga ke pengadilan.

 

KPK Periksa 103 Anggota DPRD Sumut

Dikutip dari DINAMIKARAKYAT.COM, Medan - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Kamis (17/9/2015) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, terkait kasus suap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sebanyak 103 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, dalam daftar pemeriksaan KPK selama empat hari, mulai Senin (14/9/2015) sampai Kamis (17/9/2015).

Pemeriksaan ini di lakukan secara bertahap mengingat banyaknya Anggota DPRD yang akan di Periksa oleh KPK. Berikut 103 daftar nama anggota dan mantan anggota DPRD Sumut diperiksa KPK;

Senin 14 September 2015

1. Muslim Simbolon 

2. Robert Nainggolan

3. Marahalim Harahap

4. Mustofawiyah

5. Rahmat P. Hasibuan

6. Khairul Fuad

7. Ahmad Ikhyar Hasibuan (batal diperiksa KPK karena menunaikan ibadah haji), 

8. Ramli Sopar Siburian

9. John Hugo Silalahi

10. Megalia Agustina

11. M. Faisal

12. Hardi Mulyono

13. Analisman Zalukhu

14. Hidayatullah

15. Aduhot Simamora

16. Elezaro Duha

17. Rinawati Sianturi

18. Washington Pane

19. Oloan Simbolon

20. Sonny Firdaus

21. Yan Syahrin

22. Mulyani

23. Rooslynda Marpaung

24. Imam B. Nasution

25 Abu Bokar Tambak.

Selasa 15 September 2015

26. Ali Jabbar Napitupulu

27. Palar Nainggolan

28. Tahan M. Panggabean

29. Rijal Sirait

30. Hasbullah Hadi

31. Layari Sinukaban

32. M. Yusuf Siregar

33. Meilizar Latif

34. Fadly Nurzal

35. Enda Mora Lubis

36. Ida Budiningsi

37. T. Dirkhansyah Abu Subhan Ali

38. Ristiawati

39. Arifin Nainggolan

40. Nurhasanah

41. Tunggul Siagian

42. Jamaluddin Hasibuan

43. Tiasisah Ritonga

44. Andi Arba

45. Bustami HS

46. Tohonan Silalahi

47. Arlene Manurung

48. Darmawan Sembiring

49. Murni Elieser

50. Verawaty Munthe

51. Rahmianna Delima Pulungan

Rabu 16 September 2015

52. Parluhutan Siregar

53. Biller Pasaribu

54. Mulkan Ritonga (gagal diperiksa karena sakit), 

55. Janter Sirait

56. Isma Padly Ardya Pulungan

57. Helmiati

58. Richard Eddy M. Lingga

59. Evi Diana

60. Syafrida Fitrie

61. Sudirman Halawa

62. Indara Alamsyah 

63. Japorman Saragih

64. Taufan Agung Ginting

65. Budiman P. Nadapdap

66. Syamsul Hilal

67. Alamsyah Hamdani

68. Brilian Moktar

69. Effendi S. Napitupulu

70. Tagor Pandapotan Simangunsong

71. Fahru Rozi

72. Irwansyah Damanik

73. Dtm. H. Abul Hasan Maturidi

74. Ahmad Hosen Hutagalung

75. Nurul Azhar Lubis

76. Tones Sianturi

77. Zulkifli Efendi Siregar.

Kamis 17 September 2015

78. Ajib Shah

79. Kamaluddin Harahap

80. Zulkarnain (Zul Jenggot)

81. Muhammad Afan

82. Sigit Pramono Asri

83. Saleh Bangun

84. Chaidir Ritonga

85. Eddi Rangkuti

86. Muhammad Nuh

87. Restu Kurniawan Sarumah

88. Nur Azizah Tambunan

89. Musdalifah

90. Amsal Nasution

91. Pasiruddin Daulay (Ance)

92. Taufik Hidayat

93. Hamamisul Bahsan

94. Muhammad Nasir

95. Ahmad Aswan Waruhu

96. Ferry Suando Tanury Kaban

97. Siti Aminah

98. Raudin Purba

99. Zulkifli Husein

100. Basyir (menunaikan ibadah haji)

101. Ikhrimah Hamidi 

102. Syahrial Harahap

103. Timbas Tarigan

Polisi Menangis Di Bacok Pemuda Tionghoa di Medan

MEDANSATU.COM, Medan – Hanya Untuk Mengingatkan, Rupanya Belum Tuntas Masalah Warga Anggota polisi korban pengeroyokan sejumlah pemuda Tionghoa, Briptu Ehlan Alfariz, menangis di Mapolresta Medan, kemarin. Pasalnya, para pelaku yang membacok dirinya dan menganiaya anaknya tak kunjung diproses Satreskrim Polresta Medan.

Padahal ia telah melaporkan kejadian itu pada 14 Maret 2015 lalu, sesaat setelah penganiayaan terjadi di Medan Polonia. Briptu Ehlan kemarin datang ke Mapolresta Medan bersama istri dan tiga anaknya. Awalnya ia hanya ingin menanyakan perkembangan kasus itu. Tapi karena tak ada jawaban, ia pun mengamuk.

“Kenapa laporan saya tak diproses. Saya polisi juga lho. Kalian tangkap pelakunya. Kalian kan polisi,” ujar Briptu Ehlan berteriak-teriak di gedung Satreskrim. Karena tak ada jawaban, ia pun berteriak-teriak dan memaki polisi yang ada di ruangan itu.

“Laporan para pemuda Tionghoa yang mengeroyok saya, yang membacok saya kalian tanggapi. Kenapa laporan saya tidak? Sorry ya, saya tak ada uang untuk menyogok kalian (polisi). Tolonglah tangkap pelaku yang juga menabrak anak saya,” ujarnya sedih.

Meski telah memaki-maki petugas Satreskrim, namun tak ada tanggapan juga. Hal itu membuat Briptu Ehlan semakin kesal. Ia kemudian menangis saat puluhan polisi yang ada di tempat itu malah menontonnya. Karena amarahnya sudah memuncak, Briptu Ehlan kemudian mengamuk dan memaki rekannya sesama polisi dengan perkataan yang tak pantas diucapkan. “Apa hah! Kau mau tembak aku? Tembaklah! Kalian memang polisi anjxxx!,” makinya. Karena membuat gaduh, Briptu Ehlan lalu diamankan petugas Propam. Menurut seorang petugas, Briptu Ehlan diberi penjelasan dan pengarahan. Sementara Kanit Pidum Polresta Medan, AKP Bayu Putra Samara, saat dikonfirmasi mengaku sudah memproses laporan Alfariz. “Kasusnya sudah P21. Mungkin Rabu akan kita limpahkan tahap 2 ke jaksa,” ujarnya.

Tampaknya Warga Tionghoa ini adalah BIG BOS nya Polisi Tingkat Tinggi, karena Polisi Kacangan yang di bacok tidak di Proses.. coba itu kalau Warga Pribumi, habis lah dia, tak usah melapor ke atasan Polisi (sikorban itu) yang akan menghabisi Warga pribumi tersebut. 

Ketua DPRD Medan AJIB Shah di Periksa KPK

Satu Persatu petinggi-petinggi SUMUT yang Hobby Korupsi akan menikmati hari tuanya di Hotel Prodeo. Mulai dari Mantan Walikota Abdillah, Gubernur Syamsul Arifin, ngekor lagi Rahudman Harahap, Ketua PTUN si Kaligis Tua Bangka, nyusul lagi Gatot bersama kekasihnya, dan cepat atau lambat Ajib Syah akan menyusul dan mudah-mudahan bisa nginap di Hotel Prodeo. 

Ketua DPRD Sumut Ajib Shah kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, di Mako Brimob Polda Sumut.

Informasi diperoleh, Rabu (16/9/2015), pemeriksaan Ajib Shah dijadwalkan pada hari Kamis (17/9/2015) sekira pukul 09.00 Wib.

Selain politisi Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB) ini, KPK juga kembali memeriksa Wakil Ketua Zulkifli Effendi Siregar dari Partai Hanura, pada hari ini (Rabu 16 September) sekira pukul 13.00 Wib.

Selain itu, KPK juga kembali memeriksa mantan pimpinan DPRD Sumut Priode 2009-2014, yaitu Kamaluddin Harahap dari PAN, Muhammad Afan dari PDIP, Saleh Bagung dari Partai Demokrat, Chaidir Ritonga dari Golkar dan Sigit Pramono Asri dari PKS.

Mereka semua diperiksa pada hari Kamis (17/9/2015) dengan waktu yang bersamaan sekira pukul 09.00 Wib.

Berikut Foto-Foto Petinggi SUMUT para maling / rampok  uang rakyat : 

Ajib Shah (Ketua DPRD Medan) masih di Periksa KPK

 

Rahudman Harahap (Mantan Walikota Medan) Pencuri

Syamsul Arifin (Mantan Gubernur SUMUT) Pencuri

Abdillah (Mantan Walikota Medan) Pencuri

Gatot & Isteri (Mantan Gubsu Sumut) Sejoli Pencuri

OC Kaligis Tua Bangka Pencuri

 

 

Rencana Presiden Joko Widodo memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Jika Presiden Joko Widodo memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satunya melalui Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2015, maka Jokowi wajib dilengseran.

Peringatan keras itu dilontarkan Ketua Front Pancasila dan Anti PKI, Muhammad Nur Lubis dalam keterangannya kepada intelijen (08/07).

“Kalau sampai Jokowi minta maaf kepada PKI, ini tidak bisa dimaafkan. Kalau memanfaatkan berarti selama ini negara bersalah. Padahal yang salah itu PKI. Kalau Pancasila sudah dilanggar wajib dilengserkan,” tegas Muhammad Nur Lubis.

Menurut Nur Lubis, di era Pemerintahan Jokowi ada kecenderungan sejumlah pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan mengungkapkan bahwa PKI itu korban HAM. “Lihat saja sekarang ada penggalian mayat yang diduga korban dalam peristiwa 1965. Arahnya, yang disalahkan orang-orang anti-PKI,” tegas Nur Lubis.

Nur Lubis mengingatkan, bahwa antek-antek PKI maupun simpatisannya akan berlindung di balik isu HAM. “Padahal orang-orang PKI itu anti-HAM, anti-Panasila,” tegas Nur Lubis.

Tak hanya itu, Nu Lubis juga mensinyalir, di bawah Pemerintahan Jokowi ada upaya untuk mengaburkan peristiwa kekejaman PKI. “Kalau sampai ada pengaburan sejarah kekejaman PKI maupun permintaan maaf maka tuduhan Jokowi ‘anak PKI’ itu ada benarnya juga,” jelas Lubis.

Kata Nur Lubis, semua pihak harus mewaspadai cara-cara PKI yang berambisi menguasai negara dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu. “Bisa saja melalui undang-undang, penghapus TAP MPRS No. 25/1966 tentang larangan komunisme dan pembubaran PKI. Gerakan ini sudah nampak ada,” pungkas Lubis.