Ribuan Mahasiswa Demo Sampai Malam Di Depan Istana tidak Diliput Media

BEM-SI Hingga Malam Ini Masih Bertahan di Kawasan Monas  Jakarta– Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), masih bertahan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (28/10) malam.

BEM-SI ini pada pagi hingga petang tadi, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal mengawal negara Indonesia untuk lebih baik, selama pemerintahannya yang genap berusia satu tahun.

BEM-SI juga menggelar Sidang Rakyat, yang menghasilkan beberapa tuntutan, salah satunya adalah, pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari kedepan, harus mampu memberikan hasil terbaik untuk negeri ini. Jika mereka gagal, maka mahasiswa meminta Jokowi-JK untuk menanggalkan jabatannya.

Aksi BEM-SI ini pada siang hari, bergabung dengan massa buruh, yang menuntut pembatalan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengupahan (RPP Pengupahan), yang dianggapnya menyengsarakan buruh.

Aksi demo gabungan antara Mahasiswa, buruh dan masyarakat ini tidak di liput satupun oleh Media sebagai mana biasanya ketika Demo selalu di demo. Ini adalah salah satu bukti bahwa Media Televisi di Indonesia ini sudah di Permainkan oleh pemrintahan sekarang.  

 

Inilah Demo Mahasiswa yang tidak di Liput Oleh Media Televisi

 

Para Mahasiswa Menuntut 1 Tahun pemerintahan Jokowi yang Gagal Total untuk mundur

 

Mahasiswa dan Buruh Kompak Demo untuk menunut Jokowi Mundur

 

Demo Gabungan Mahasiswa dan Buruh juga Masyarakat menuntut Jokowi Mundur 

 

Demo Mahasiswa dan Buruh juga masyarakat berlangsung sampai malam hari 

tapi tidak di liput oleh Media 

Dasar-Dasar Ilmu Politik

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Partai Politik.

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang Partai Politik ini dapat memberikan manfaat maupun menambah pengetahuan dan wawasan pembaca.

Medan, 7 Oktober 2015
Penyusun


Hendra Pakpahan, SHI

                                                                                                          
    

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 System politik merupakan salah satu unsur dalam berjalannya suatu negara. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dengan tingkat  system politiknya. System politik yang tertata dengan baik akan berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. System politik sendiri merupakan mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

            Dalam system politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik  telah banyak mengalami banyak perkembangan oleh lahirnya teori-teori mengenai partai politi. Partai politik menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara.  Dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia, apabila melihat keadaan sekarang dimana partai politik telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai  jabatan-jabatan publik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1.      Apa arti dari Partai Politik?

2.      Bagaimana Asal-usul Partai Politik?

3.      Apa fungsi Partai Politik?

4.      Apa yang dimaksud dengan Tipologi Partai Politik?

5.      Apa yang dimaksud Sistem Kepartaian?

6.      Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan

7.      Apa yang dimaksud Demokrasi?

C. Tujuan Makalah

1.      Untuk mengetahui maksud Partai Politik

2.      Untuk mengetahui Asal-usul Partai Politik

3.      Untuk mengetahui fungsi Partai Politik

4.      Untuk mengetahui Bagaimana Tipologi Partai Politik

5.      Untuk mengetahui Sistem Kepartaian

6.      Untuk mengetahui Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan

7.      Untuk mengetahui maksud dari demokrasi

  

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK

            Leon D. Epstein, mendefenisikan partai politik sebagai satu kelompok pengejar kedudukan pemerintahan yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. Sedangkan Sigaun Neuman, Partai Politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

            Drs. Suwarno, M.Si, mendefinisikanpartai politik sebagai sebuah kelompok yang tujuan utamanya adalah untuk mencari, mendapatkan, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan politik. Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan (interest group) atau kelompok penekan (pressure group) yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka mempengaruhi proses politik baik di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

            Menurut Miriam Budiarjo, Pengertian Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanan mereka.Sedangkan

Partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki simbol-simbol pribadi yang sama. Simbol-simbol tersebut diaktualisasikan melalui simbol-simbol yang dikonstruksikan ke dalam simbol-simbol kekuasaan. Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak berkomunikasi yaitu hak menyatakan pendapat, ide atau gagasan bersarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok.

B. ASAL-USUL PARTAI POLITIK

a. Teori kelembagaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kalangan anggota parlemen (yang diangkat) karena kebutuhan untuk membina dukungan dari masyarakat, maka dibentuklah partai politik. Contohnya antara lain Partai Buruh  di Inggris dan Australia.

b. Teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politk sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori ini menjelaskan kriris situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Perubahan tersebut menimbulkan krisis-krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis-krisis tersebut.

c. Teori pembangunan yang melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

C. FUNGSI PARTAI POLITIK

Adapun yang menjadi fungsi dan tujuan partai politik antara lain menurut Putra, (2003:15)  fungsi-fungsi  Partai Politik adalah :

1. Fungsi artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindung dalam pembuatan kebijakan publik.
2.  Agregasi kepentingan adalah merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.
3. Fungsi sosialisasi politik adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu  Negara.
4. Fungsi rekrutmen politik adalah satu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok atau mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
5.  Fungsi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan.

   
Adapun yang menjadi fungsi dari partai politik menurut Simon, dalam Basri (2011:120) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Sosialisasi politik, ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya.
2.  Fungsi Mobilisasi politik, adalah fungsi partai untuk membawa warga Negara kedalam kehidupan publik. 
3. Fungsi Refresentasi politik adalah partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara akan menempatkan wakilnya dalam parlemen.
4. Fungsi Partisipasi politik adalah dimana tugas partai politik untuk membawa warga Negara agar aktif dalam kegiatan politik.
5. Fungsi Legitimasi sistem politik adalah mengacu pada kebijakan partai politik mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah yang meliputi kebijakan publik maupun eksistensi sistem politik.
6. Fungsi Aktivitas dalam sistem  politik adalah menjabarkan programnya dan menyiapkan anggotanya untuk menjalankan program tersebut.
7. selain itu parpol juga dapat memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-undang  Nomor.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (pasal 11) menyatakan   Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif  bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik  masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia ; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

D. TIPOLOGI PARTAI POLITIK

            Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu (Surbakti:1992:121). Karena kriteria yang diajukan berbeda-beda, maka akan menghasilkan tipologi yang berbeda-beda pula. Berikut ini dikemukakan beberapa tipologi partai politik, berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut.

1. Tipologi berdasarkan kriteria : komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan.

            Berdasarkan kriteria komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan ini, maka dihasilkan 5 tipe partai politik : proto, kader, massa, diktatorial, dan cath-all //(Amal,ed.,1996:Pengantar xv-xvii)

a. Partai Proto          

            Partai Proto yaitu fraksi yang di bentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat. Jadi sesungguhnya Partai Proto belum mempunyai ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern (tipe awal partai politik).

b. Partai Kader

            Partai Kader adalah partai yang secara ketat membatasi keanggotaannya terbatas pada golongan kelas menengah keatas. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau maksimal Revormisme moderat.

c. Partai Massa

            Partai Massa merupakan partai yang dibentuk di luar lingkungan parlement dan berorientasi pada basis pendukung yang luas, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasikan massa. Contohnya : Partai Sosialis Prancis

d. Partai Diktatoral

            Partai Diktatoral merupakan sub tipe partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Contohnya adalah Partai-Partai Komunis RRC, Kuba, dan Partai Fasis di Italia.

e. Partai Cath-all

            Partai Cath-all merupakan gabungan dari partai kader dan massa. Riswanda Imawan (Cholisin, 2004:161) mengajukan tipe cath-all party yang beridiologi, sebagai tipe partai yang perlu dikembangkan diera reformasi agar agenda politik yang ditawarkan menjadi jelas arahnya sehingga meawarnai rezim politik.

2. Tipologi berdasarkan kriteria: Sumber Dukungan, Organisasi Internal dan Cara-cara Tindakannya.

            Marcridis (Amal,1996 :30-31) mengajukan penentuan tipe Partai Politik berdasarakan pada: (1) Sumber dukungan partai, maka dikenal tipe partai komprehensif dan sektarian. (2) Organisasi Internal, maka dikenal tipe partai tertutup dan partai terbuka.(3) Cara-cara tindakannya ( mode of action ) dan fungsi, maka dikenal tipe partai difussed (menyebar) dan specialize (khusus). Uraian masing-masing tipe partai politik tersebut sebagai berikut.

a. Partai Komprehensif  : Partai Komprehensif berorientasi pada pengikut.

b. Partai Sektarian : Partai Sektarian memakai kelas, daerah, atau idologi sebagai daya tariknya.

c. Partai Tertutup : Partai Tertutup adalah partai yang keanggotaannya bersifat terbatas.

d. Partai Terbuka : Partai yang kualifikasi keanggotaannya longggar.

e. Partai Difused : Partai yang menekankan intergrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan istitusi.

f. Partai Spesialize : Partai yang menekanakan keperwakilan, agregasi, perimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi dan kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan priode tertentu.

3. Tipologi Berdasarkan Kriteria : Asas dan Orientasi (Surbakti, 1992 : 122)

a. Partai Politik Pragmatis : Patai yang mempunyai program dan kegiantan yang tak terikat, kaku pada suatu doktrin dan idiologi tertentu.

b. Partai Politik Doktriner : Partai yang memiliki sejumblah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran idiologi. Contohnya : Partai Komunis

c. Partai Politik Kepentingan : Partai yang dibentuk dan dikelolah atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, dan lingkungan hidup.

4. Tipologi berdasarkan Kriteria : Basis Sosial dan Tujuan

            Almond (dalam Ramalan, 1992 :123-124) menggolongkan tipe bersarkan basis sosial dan tujuan. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, partai politik dibagi menjadi 4 tipe, yaitu :

1. Partai politik yang beranggotakn lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti islam, khatolik, hindu, protestan, dan budha.
4. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya kelompok tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi 3 tipe, yaitu :

1. Partai Perwakilan Kelompok : partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. Contoh Partai Barisan Nasional di Malaysia.
2. Partai Pembinaan Bangsa : partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit. Contohnya Partai Aksi Rakyat Singapura.
3. Partai Mobilisasi : partai yang memobilisasi masyarakat ke arah tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Contohnya Partai Komunis.

E. SISTEM KEPARTAIAN

Sistem kepartaian pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger. Ia mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori yaitu :

1)      Sistem Partai Tunggal

            Merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.

            Termasuk dalam  katagori ini adalah  negara-negara yang hanya memiliki satu partai seperti di negara-negara Komunis dan negara-negara yang memperbolehkan munculnya lebih dari satu partai tetapi hanya ada satu partai dominan. Biasanya, yang terakhir ini muncul karena corak sistem politiknya yang otoriter. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara  Afrika, Cina dan Kuba.

            Dalam hal ini, fungsi partai adalah meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya.

2)      Sistem Dwi-Partai

            Artinya partai-partai yang dominan hanya dua, yakni partai yang berkuasa dan oposisi, meskipun bisa jadi di tengah-tengah dua partai itu terdapat partai-partai kecil lainnya. Amerika Serikat, Inggris dan Australia, bisa dikatagorikan sebagai negara-negara yang menganut sistem dwi partai.

             Bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan.

            Sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat yaitu, komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.

3)         Sistem Multi-partai

            Artinya, jumlah partai yang berkembang menjadi partai dominan itu lebih dari dua. Negerai Belanda termasuk negara yang menganut sistem kepartaian seperti itu. Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (Proportional Representation) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru.

            Selain partai politik berdasarkan jumlah, ada juga pembagian partai politik berdasarkan ppenggolongan dalam sistem kepartaian integratif dan kompetitif dan ada juga pembagian partai politik bersarkan Jarak Ideologi

F. PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN DAN KELOMPOK PENEKAN

            Partai politik (parpol) biasa diartikan sebagai sebuah kelompok yang tujuan utamanya adalah untuk mencari, mendapatkan, melaksanakan,dan mempertahankan kekuasaan politik. Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan (interest ggroup) atau kelompok penekan (pressure group) yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka mempengaruhi proses politik baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatiif. Sedangkan perbedaan kelompok kepentingan dan kelompok penekan terletak pada cara menyampaikan aspirasi dalam rangka mempengaruhi proses politik tersebut. Kelompok kepentingan lebih menyukai cara-cara kenvensional yang persuasif, sementara kelompok penekan biasanya lebih menyukai cara-cara non konvensional yang radikal.

G. DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

Menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan Umum agar Badan Perwakilan Rakyat di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan.

           Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik.

           Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

            Partai politik merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara dimana fungsi-fungsi yang melekat pada partai politik jika dijalankan dengan baik akan menghasilkan suatu proses politik yang bijaksana dan meningkatkan kualitas sistem politik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas bangsa. Disamping itu moral para pelaku politik yang menjalankan proses politik juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dalam proses politik itu sendiri

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah Partai Politik ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini, dan semoga bermanfaat bagi para pembaca.

 

 DAFTAR PUSTAKA

http://mesthiandriani77.blogspot.co.id/2012/12/teori-asal-usul-partai-politik.html

http://andrisoesilo.blogspot.co.id/2014/06/peran-dan-fungsi-partai-politik-di.html

http://legyjuniardoermaya.blogspot.co.id/2014/07/memahami-berbagai-jenis-tipologi-partai.html

Sejarah Partai Politik di Indonesia

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung.Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali PArtai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

Masa Merdeka (mulai 1945).Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

Pada tahun 2014 terdapat 14 partai politik yang terdiri dari partai nasional dan partai daerah.

Jokowi Gugat PT. SINAR MAS GROUP 7 Triliyun Atas Kekabaran Hutan Riau

Kegagalan benar-benar telah membawa kebencian yang mendalam untuk Negara. Kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasan yang luar biasa untuk hutan Perusahaan penguasa di Riau. Diidentifikasi dengan kabut asap dan hutan dan daerah kebakaran di Sumatera, PT Sinar Mas Group digugat 7 triliun. Pantaskah ?

Presiden Jokowi meminta lebih awal daripada kemudian masalah gambut kebakaran di Indonesia, khususnya Riau harus berhasil. "Menteri Organizing Politik dan Kepala BNPB fokus pada dua minggu. Jadilah bahwa mungkin, aku lebih dari kesempatan dua minggu," kata Presiden di tengah peninjauan api oleh Jokowi di kota Panjang Rimbo, Kampar, Riau, Jumat (2015/10/09).

Presiden mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menteri Koordinator Politik) Luhut B Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat berada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) adalah untuk berurusan dengan arahan dari luar panduan pesawat.

Sesuai Presiden, membantu pesawat dari luar negeri adalah seperti yang sekarang menegaskan berasal dari Malsysia, Singapura, Rusia dan Cina.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menemukan lahan dan hutan yang luas api datang untuk sekitar 1,7 juta hektar dan telah terjadi asap menutupi hampir seluruh pulau Sumatera, Kalimantan ke beberapa negara tetangga.

Untuk sementara, Direktur Asia Pulp and Paper (APP) Suhendra Wiraadinata melalui Corporate Communications Sinar Mas Emmy Kuswandari Jumat (10/9) malam menjelaskan, organisasi telah membuat kegiatan yang sah diidentifikasi dengan kasus umum 7 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK).

Untuk sementara, Manajer Direktur PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto tidak akan menjawab pertanyaan diidentifikasi dengan isu-isu yang sah Mekar PT Bumi Hijau (BHM) dan klaim menambahkan hingga Rp 7 triliun.

"Siapa ya? Aku lagi rapat. Saya tidak bisa bermasalah, ya," kata Gandi Sulistiyanto ketika tercapai.

Seperti diketahui, PT Bumi Mekar Hijau (BMH), cadangan dari Sinar Mas ditetapkan sebagai hutan mudah terbakar tersangka dan daerah.

Penentuan Tersanka sehubungan dengan api hutan dipertahankan oleh Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar.

Meskipun bahaya otorisasi pidana, umum PT BMH tambahan digugat oleh Kementerian LHK dengan kasus agregat untuk remunerasi dan membangun kembali alam pengeluaran menambahkan hingga Rp 7 triliun. Sidang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang

Maka organisasi adalah pemimpin hutan yang lain Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) April Group. Laporan punya, organisasi tambahan memiliki berbagai pembantu yang konon mengambil minat dalam membara dari daerah, bahkan untuk situasi di tahun sebelumnya. Dalam kasus apapun, dengan cara ini, tidak ada aktivitas sama seperti yang dilakukan kepada Sinar Mas Group.

Saksi Lingkungan dan Kesehatan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, mengatakan, hutan dan kebakaran daerah di berbagai wilayah Riau sejauh membawa kemalangan mampu.

Kabut Brown datang sekitar karena daerah dan hutan kebakaran, katanya, memberikan tiga dampak negatif, polusi alam khususnya, kesejahteraan bahaya manusia dan melemahkan perekonomian negara.

"Partikel-partikel yang terkandung dalam asap sisa hutan api dan tanah dibagi menjadi tiga bagian, dimana partikel-baik saja.

Partikel-partikel ini adalah sesuatu tetapi sulit untuk melarikan diri dengan angin dan mewujudkan jauh mencapai kontaminasi sebagai efek lanjutan dari api tersebut, "katanya.

Dikatakan Amri, jika apa yang tersisa dari partikel-partikel halus menyentuh hutan dan pohon-pohon di taman kota, maka udara dapat dipisahkan, zat yang merusak yang sudah disampaikan menempel daun pohon disilangkan.

"Meskipun, jika suatu daerah dipengaruhi oleh api dan tanah tidak memiliki karakteristik wilayah hutan dan tanaman pohon yang memadai, penyebaran partikel yang merusak dapat menjadi semua yang banyak bahkan untuk mencapai pemukiman," katanya.

Dalam hal ini terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh Amri, partikel halus juga akan mencemari perairan baik sungai dan aset air bisa menjadi pemanfaatan terbuka.

Kondisi ini, kata Amri, selain itu dapat menjadi tidak aman untuk kesejahteraan manusia, terutama jika orang itu menghirup udara dan makan air najis khusus.

Udara dan air yang telah tercemar tedeng aling-aling, seperti yang ditunjukkan oleh Amri, akan memiliki kapasitas untuk kotor paru-paru dan mencegah saluran pernapasan dan tambahan pengonsumsinya peredaran darah manusia.

Selain itu, sesuai penonton ini, substansi asap yang merusak dan partikel halus yang terbang tinggi bersama udara pada kesempatan itu mencapai "rumah" kabut badai, itu juga akan memiliki kapasitas untuk menajiskan embun atau hujan air dibuat oleh kabut hujan.

"Air direndahkan oleh partikel asap tambahan tidak aman jika dikeluarkan lugas oleh orang-orang diberi zat asam tinggi dan bisa mendapatkan tumor dalam tubuh manusia," katanya.

Pada saat itu, sesuai Ariful Amri, efek hutan api dan tanah juga akan membuat partikel menyakitkan dengan ukuran molekul menengah tidak aman, kata dia, bisa mendorong ruang akhir udara ini hingga titik perceivability manusia melanggar. Sebagai efek lanjutan partikel 'yang tersedia, latihan yang berbeda gerakan melalui daerah, udara atau laut dapat mengganggu.

Kembali Ariful mengatakan Tengku Amri, kemalangan berbeda yang datang sekitar karena daerah dan hutan kebakaran kesempatan memajukan munculnya kabut coklat, khususnya musim gugur bangsawan negara dalam kelompok universal. Kondisi ini disebabkan belum selesai contoh dari hutan dan daerah kebakaran di negara ini.

Evalusasi catatan dan sejarah negeri ini, kata Amri, sejak Juni 2007 sampai saat ini, pemerintah tidak pernah menyelesaikan atau mengatasi kasus hutan dan daerah kebakaran di negara ini.

"Kondisi ini menunjukkan kelemahan administrasi dalam mengamankan negara pada sudut ekologi, khususnya pada rekening dusun api yang secara konsisten terjadi di banyak wilayah bangsa," katanya kondisinya seperti yang ditunjukkan oleh Amri adalah menyedihkan, mengingat kuantitas negara yang berbeda yang sudah berlebihan cenderung, sehingga mustahil untuk hutan api dan tanah, misalnya, Malaysia, Thailand, dan bahkan berbagai bangsa di Eropa dan Afrika, terbukti telah memiliki kapasitas untuk meminimalkan bencana api yang berlaku disebabkan oleh tidak adanya simpati terhadap pria ini.

"Jadilah bahwa mungkin, negara-negara terpencil akan melihat Indonesia sebagai bangsa dengan tingkat yang paling penting dari kecerobohan dan tambahan kondisi halal adalah lemah," katanya.

Pada kesempatan off bahwa kondisi ini tidak berubah, kata Amri, itu khawatir bahwa negara ini akan menghadapi keadaan darurat globalisasi termasuk semua bidang, khususnya alami, kesejahteraan dan hukum.

Kondisi itu kemudian berpikir akan menempatkan bangsa Indonesia dewasa sebagain di planet yang akan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat ketenangan dari negara ini.

Salah satu tenaga metodologi tegas adalah untuk menjaga kejujuran bumi dan mengembalikan kebanggaan negara ini kotor untuk waktu yang lama sebagai konsekuensi dari terik gambut.

Pemerintah itu juga meminta agar melakukan penyelidikan, atau memaksa dalam membalikkan isu api sepanjang 18 tahun sebelumnya untuk kemudian memandu kuantitas organisasi termasuk, sebagai pemilik tanah yang kini telah menyala sawit ditanam dan diubah ke hutan mekanik, akasia.

Organisasi konon termasuk kemudian menghasut untuk menggantikan hilangnya hutan dan membahayakan ekologi dan membayar remunerasi kepada korban asap hari ini.

Pemerintah dan Masyarakat Minang Tidak ada yang Menyambut Kedatangan Jokowi

Di kutip dari harian POSMETRO INFO - Foto diatas adalah mobil RI 1 Presiden Jokowi ketika melaju di Jalan Raya Kota Padang Sumatera Barat dalam kunjungannya beberapa hari ini. Terlihat sepinya sambutan masyarakat Kota Padang terhadap kedatangan Pak Jokowi, tak nampak kerumunan orang seperti kunjungannya ke daerah-daerah lain. Hal ini menyiratkan kedatangan Pak Jokowi dicuekin oleh masyarakat Ranah Minang atau Sumatera Barat.

Para netizen pun berkomentar tentang foto diatas,

"Mantap orang Padang... cerdas nggak bisa dibohongin dengan pencitraan murahan.

Walau etnik (minang) relatif sedikit... 70% tokoh2 kemerdekaan (berasal) dari putra2nya (minang -red) .Sikap kalian tidak mengecewakan mereka.", ungkap salah seorang pengguna facebook Sugih Norio.

"Bahkan di lokasi PASAR yang notabene ramai, (kedatangan Jokowi) pun dicuekin..wkwkwk", sambungnya lagi.

"Saya sebagai orang asli Sumbar juga merasakan hal yang sama..

Buat pertama kali saya merasa tidak bangga bila daerah saya dikunjungi oleh presiden..

Hal ini bukan saya aja merasakannya... tapi bila saya tanya warga kenapa mereka tidak mau menyambut kedatangan jokowi seperti halnya kedatangan sby..?

Jawaban warga sungguh realistis.. Buat apa nunggu orang yg telah menyusahkan hidup rakyat..? Miris memang..", tulis akun facebook Shazlan Shah

Lain lagi dengan komentar facebook yang dicapture dibawah ini,

"Senang dan bangga menjadi orang Padang. Bahkan ada cerita kecil: istri Jokowi sampai nggak mau turun shalat maghrib di masjid raya Pariaman KARENA TAK ADA IBU2 YANG MENYAMBUTNYA!"

Kemudian netizen lain menanggapi bahwa dulu ketika SBY berkunjung ke Ranah Minang, SBY dan ibu negara Ani Yudhoyono diberi gelar kehormatan adat Minang. Berbeda dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana.

"Gelar kehormatan SBY dari minang: TUAN MAHARAJO PAMUNCAK SARI ALAM

Dan ibu ani mendapat gelar kehormatan: PUAN PUTI AMBUN SARI

JOKOWI KEMAREN KOK GAK DIKASIH GELAR APA APA YA?

?? CUMA NUMPANG LEWAT GITU AJA LALU MAMPIR DITEMPAT TUKANG SATE", sambung Sugih Norio.

Hasil pilpres tahun 2014 lalu memang Jokowi kalah telak di Sumatera Barat, 80% masyarakat Minang memilih Prabowo Subianto, merupakan persentase terbesar kemenangan Prabowo dibanding semua provinsi lain di Indonesia.

Gereja Jangan Berpoltik Seperti HKBP "Luhut Binsar Panjaitan"

Baranews.co - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan para pimpinan gereja untuk tidak boleh ada ambisi-ambisi politik yang dimasukan dalam gereja.

"Gereja itu perannya bukan untuk berpolitik, gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan dimana saja di seluruh pelosok Indonesia," kata Luhut ketika membuka acara Sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke -33 di Bumi Tii Langga Kompleks Perkantoran Baa, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/9/2015).

Luhut meminta, gereja harus berperan menyatukan seluruh umat. GMIT menjadi organisasi yang sudah tua dan sangat diharapkan untuk bisa memainkan peran pemersatu. Tidak hanya itu, ia juga mengharapkan agar gereja mampu bekerja mencerdaskan jemaat.

"Saya harap dalam Sidang Sinode GMIT ke-33 ini harus bisa dikedepankan agenda ini dan Sinode GMIT harus punya warna, agar para Pendeta bisa mencerdaskan para jemaat, dan tidak hanya berkhotbah di mimbar saja," kata Luhut.

Menurut Luhut, gereja harus memainkan peran mendidik dan jangan hanya mau bertikai di dalam saja. "Saya senang karena sejauh yang saya pantau, GMIT merupakan organisasi gereja yang tua yang masih bersatu, jangan ikut-ikutan seperti HKBP," ujarnya.

Luhut mengaku terpukau dengan potensi pulau Rote yang berada di Selatan NKRI.

"Dari atas saya lihat Pulau Rote sangat indah, dan pemerintah mencanangkan pariwisata menjadi pusat penerimaan bangsa, sehingga pembangunan infrastruktur pariwisata, menjadi sangat penting sehingga saya berharap, NTT didorong agar pariwisatanya lebih bagus lagi," kata Luhut.

Disebutkan Luhut, perkembangan ekonomi harus didukung oleh mental manusianya, dan peran gereja sangat penting dal hal itu.

"Saya ingin melihat bahwa Rote ini menjadi pusat wisata yang bagus, juga dengan hasil rumput laut yang besar yang bisa menjadi industri. Juga perikanan, serta pertanian berkembang di sini sehingga daerah ini menjadi lebih makmur. Para Pendeta menjadi kunci untuk menyebarkan pendidikan," ujar Luhut.

Di tempat yang sama, Ketua Sinode GMIT Pendeta Robert Litelnoni mengatakan, Sidang Sinode GMIT merupakan momentum empat tahunan yang mengumpulkan semua majelis klasis, majelis jemaat, dan majelis sinode untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan selama empat tahun.

"Momentum ini juga sebagai wadah untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan strategis untuk perjalanan GMIT ke depan," jelas Litelnoni.

Gereja kata Litelnoni saat ini selalu berhadapan dengan dinamika kehidupan yang menuntut gereja untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Dalam konteks NTT, berbagai masalah saat ini yang juga menjadi masalah nasional seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, human trafficking, TKI/TKW, kekerasan tarhadap anak dan perempuan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta korupsi dan ketidak adilan, adalah bagian dari tugas dan penggilan gereja yang tidak bisa diabaikan.

"Kita tidak bisa berjuang sendiri mengahadapi persoalan jemaat, tetapi kita perlu sehati dan bergandengan tangan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Untuk bapak Presiden, kami berdoa kiranya beliau dapat berkujung ke daerah yang paling selatan ini yang menjadi pintu gerbang NKRI," harap Litelnoni.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan, kerukunan hidup di NTT terbina sudah sejak dahulu dan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya yang patut dijadikan contoh kerukunan di Indonesia.

"Di Rote Ndao dan bahkan di daerah-daerah lain di NTT, bangunan gereja berhimpitan dengan bangunan masjid. Dalam acara pembukaan ini saja, umat Islam dan umat dari gereja Katolik, juga turut serta dalam tarian-tarian dan paduan suara. Jika semua umat beriman meskipun berbeda namun hidup rukun, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya," kata Medah.

Medah yang juga adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT, mengatakan, jemaat GMIT saat ini sudah mencapai lebih dari 1 juta orang dengan jumlah pendeta lebih dari 1.000 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Rote Ndao Leonard Haning mengatakan, Rote Ndao sebagai daerah paling depan NKRI di bagian selatan, harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena itu dirinya berharap Presiden Joko Widodo bisa hadir dalam acara ini.

"Kami bersatu dengan masyarakat membangun dari pinggiran dan seirama dengan program nawacitanya Bapak Presiden," terangnya.

Acara pembukaan Sidang Sinode GMIT ke-33 itu dihadiri sekitar 6.000 orang dan diikuti oleh sejumlah pejabat di NTT. (Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere/kompas.com/bh).

Alasan Ahok Terindikasi Korupsi "BPK" : Yang Pilih saya Masyarakat Bukan BPK

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak peduli dengan hasil itu.

"Saya enggak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI bukan BPK, disclaimer, WDP atau WTP," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Predikat dari BPK itu dianggap tidak penting oleh Ahok. Dia mencontohkan, era Fauzi Bowo selalu mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin dia terpilih kembali menjadi gubernur. Berbeda dengan Ahok yang sedang memperbaiki sistem tapi malah mendapat WDP.

"Sekarang kami sedang perbaiki jadi WDP. Enggak apa-apa, saya mau disclaimer juga nggak apa-apa kok. Foke (Fauzi Bowo) yang dapat WTP juga kalah dengan kami. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong," tegas dia.

Karena itu, Ahok meminta BPK membuat standar yang jelas dalam mengaudit anggaran pemda. Jangan sampai orang yang mark up, tapi sesuai aturan justru tidak dinilai sebagai masalah.

"Saya protes tidak terima, mereka kemarin nggak kasih saya ngomong. Kayaknya DPRD sengaja mengatur supaya saya nggak ngomong, padahal seharusnya begitu disampaikan BPK itu saya harus ikut ngomong paling tidak terima kasih. Sudah siapkan pidatonya, enggak boleh tiba-tiba. Ya sudah saya ikuti, saya enggak punya hak interupsi, saya bukan anggota DPRD. Semua ditutup kemarin," tutup Ahok.

Ahok Tantang BPK

Ahok juga tidak habis pikir dengan sikap BPK. Ahok menantang BPK untuk memeriksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuka hati. "Mulai sekarang, periksa saja DKI sekencang mungkin. Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara," ujar Ahok.

Bagi Ahok, pemeriksaan mendalam itu tidak menjadi masalah. Asalkan, BPK bersikap adil dengan menerapkan standar pemeriksaan yang sama dengan daerah lain.

"Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan oleh BPK. Dia punya dasar pemeriksaan yang sama," pinta Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan akan mengumpulkan daerah mana yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tapi justru WTP itu berujung penjara bagi kepala desa.

"Saya mau tahu ini. Biar kita terbuka selesaikan masalah republik ini. Supaya beres sama-sama. Jangan BPK merasa kayak Allah Maha Kuasa saja di Republik ini," ujar dia. (Bob/Yus)