Karena Jokowi Blusukan Ke Danau Toba Pemeritah Sumut dan Pemkab Simalungun SIBUK

Haaa..... Jokowi Mau datang baru Sibuk tak Ketulungan semua ini Pemkab. Sumalungun, Tobasa, ada yang Ngeruk Eceng Gondok, Tambal Jalan. Kayaknya mereka ketakutan........ 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Danau Toba dan Istana Presiden Soekarno di Kota Parapat pada Rabu (2/3/2016). Kedatangan RI 1 ini pun membuat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Simalungun kelimpungan.

Senin (29/2/2016) di sepanjang Jalan Parapat KM 154 tepatnya di perkampungan Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, sejumlah pekerja tengah melakukan perbaikan jalan (tambal sulam) yang diawasi oleh PU Provinsi Sumut. 

Selain proyek tambal sulam, PPK Kementerian PU yang berkantor di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar juga melakukan pemangkasan rumput. Salah seorang pegawai honorer PPK 06 Kementerian PU bernama Andreas Naibaho berdalih pemangkasan rumput yang nyaris menutupi ruas jalan itu, bukan karena kedatangan Presiden, melainkan kegiatan rutin.

“Kegiatan ini bukan rangka kunjungan Presiden RI, tapi kegiatan rutin PPK 06 di Jalan Asahan, Pematangsiantar. Pimpinan kami pak Rihwan Marbun,” kata Andreas Naibaho, selaku penilik PPK 06. 

Sementara jalan Propinsi yang ditambal sulam, oleh PU Propinsi diduga kejar target mengigat kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Simalungun.

Tambal sulam jalan yang berlobang, dengan menggunakan stum malas kecil yang juga menggunakan tangan tampak jelas terlihat.

Akibat dari itu, situasi jalan tampak macet. Bahkan untuk mengindari kemacatan, salah seorang pekerja disiapkan mengatur arus lalu lintas.

[Video] PKI Gelar Festival di Jakarta, Lagu Indonesia Raya Dilecehkan

PKI Gelar Festival di Jakarta, Lagu Indonesia Raya Dilecehkan !!!

Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 kemarin pagi semula akan diadakan Festival PKI di Gedung Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki - Cikini - Menteng Jakarta Pusat selama sepekan.

Mendengar info tersebut, DPD FPI DKI Jakarta sejak tiga hari lalu langsung melakukan investigasi untuk mengecheck kebenaran info tersebut.

Hari Jum'at 26 Februari 2016, setelah didapatkan bukti bahwa info tersebut benar adanya, dan ternyata panitia tidak mengantongi izin dari kepolisian setempat, bahkan pengelola TIM pun mengaku tidak tahu menahu, maka FPI Jakarta secara langsung melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya, sekaligus menyampaikan penolakan.

Sabtu siang di depan TIM sempat ada unjuk rasa menolak acara tersebut yang digelar pleh masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Anti PKI.

Akhirnya, karena kuatnya desakan masyarakat, pada Sabtu sore panitia membatalkan acara dan langsung berkemas mencopot semua foto-foto propaganda PKI dari lokasi, terus berkemas dan meninggalkan tempat.
TERNYATA ...
Sabtu malamnya, Komunitas Gerakan Kiri alias PKI tetap menggelar acara Festival PKI di Kantor LBH di Jakarta, dan bertekad akan menggelarnya selama sebulan. Berikut Video acara PKI di kantor LBH pada Sabtu 27 Februari 2016 malam hari :

Inilah Videonya: 

PKI Lecehkan Lagu Indonesia Raya

Di antara yg cukup penting dalam video ini adalah : Pertama, mereka mengatakan bahwa Festival ini akan berjalan 1 bulan. Kedua, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan cara yg aneh. Di akhir nyanyain, pimpinannya mengatakan "Pasti yang nyanyi ini bukan tentara, bukan ABRI"

HALLOO ... PEJABAT NEGARA

Bagaimana Pak Jokowi ... ? Inikah Revolusi Mental yang anda tawarkan ... ?

Bagaimana Pak Luhut ... ? Anda sebagai Menko Polhukam dan prajurit TNI, apa masih mengalir darah Anti PKI dalam diri anda ... ?

Bagaimana Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajarannya ... ? Apa memang PKI dengan Paham Komunisme, Marxisme dan Leninismenya sudah boleh disebar-luaskan lagi di NKRI ... ?

Bagaimana kabar TAP MPRS No XXV Tahun 1966 yang membubarkan PKI dan melarang penyebar-luasan pahamnya ... ? Bagaimana penerapan KUHP Pasal 107 dari huruf (a) hingga (e) tentang PKI ... ?

Bendera PKI [Palu dan Arit]

Anggota Dewan Arzetti Bilbina dan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya Di Grebek di Hotel

Jakarta - Pertemuan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya dengan Arzetti Bilbina di Hotel Arjuna Malang, Jawa Timur, dihebohkan dengan kabar penggerebekan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo buka suara terkait hal tersebut.

"Harus diadakan penyelidikan, penyidikan, lalu berkasnya dikirim ke otwil atau jaksa militer. Kemudian ke mahkamah militer kemudian disidangkan. Nanti berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan baru dihukum," ujar Panglima di markas TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (26/10/2015).

Terkait belum ditemukannya kebenaran atas kabar tersebut, Panglima mengingatkan untuk tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Dia mengatakan bahwa seseorang tak dapat ditangkap atau diadili hanya berdasarkan rumor yang beredar.

"Ini semua kita tidak dapat menghukum orang dengan katanya saja atau rumor, tapi harus ada penyelidikan dan penyidikan. Tapi ada aturan di militer apabila ada tentara berzina atau selingkuh dengan anggota militer atau non militer hukuman lainnya berdasarkan hakim, tergantung prosedur yang berlaku," kata Panglima.

Sebelumnya Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya tepergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar hotel. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didiet datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Arzetti saat dikonfirmasi telah menampik hal tersebut sebagai penangkapan. Dia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar. "Jadi di depan kamar ada tempat duduk, terus kita ngobrol di situ," terangnya.

Arzetti merasa tidak ada yang salah dengan pertemuan itu. Dia merasa tak perlu lagi menjelaskan ke publik terkait pertemuan di Hotel Arjuna itu.

"Orang berhak bicara apa, tapi aku kan aman dan tenang-tenang saja karena ada suami yang menemani di samping. Aku di tempat kemarin didampingi suamiku kok," tegasnya.

Sementara Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya mengatakan tak ada yang spesial antara dirinya dan Arzetti Bilbina. Rizeki memanggil anggota DPR dari PKB itu dengan sebutan 'mbak' atau kakak.

"Tidak ada hubungan apa-apa, saya dan Mbak Arzetti itu hanya teman biasa," aku Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo.

Ribuan Mahasiswa Demo Sampai Malam Di Depan Istana tidak Diliput Media

BEM-SI Hingga Malam Ini Masih Bertahan di Kawasan Monas  Jakarta– Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), masih bertahan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (28/10) malam.

BEM-SI ini pada pagi hingga petang tadi, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal mengawal negara Indonesia untuk lebih baik, selama pemerintahannya yang genap berusia satu tahun.

BEM-SI juga menggelar Sidang Rakyat, yang menghasilkan beberapa tuntutan, salah satunya adalah, pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari kedepan, harus mampu memberikan hasil terbaik untuk negeri ini. Jika mereka gagal, maka mahasiswa meminta Jokowi-JK untuk menanggalkan jabatannya.

Aksi BEM-SI ini pada siang hari, bergabung dengan massa buruh, yang menuntut pembatalan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengupahan (RPP Pengupahan), yang dianggapnya menyengsarakan buruh.

Aksi demo gabungan antara Mahasiswa, buruh dan masyarakat ini tidak di liput satupun oleh Media sebagai mana biasanya ketika Demo selalu di demo. Ini adalah salah satu bukti bahwa Media Televisi di Indonesia ini sudah di Permainkan oleh pemrintahan sekarang.  

 

Inilah Demo Mahasiswa yang tidak di Liput Oleh Media Televisi

 

Para Mahasiswa Menuntut 1 Tahun pemerintahan Jokowi yang Gagal Total untuk mundur

 

Mahasiswa dan Buruh Kompak Demo untuk menunut Jokowi Mundur

 

Demo Gabungan Mahasiswa dan Buruh juga Masyarakat menuntut Jokowi Mundur 

 

Demo Mahasiswa dan Buruh juga masyarakat berlangsung sampai malam hari 

tapi tidak di liput oleh Media 

Sejarah Partai Politik

PARTAI POLITIK

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan,argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Partai Politik adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu ,dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan umum yang mereka susun.

Selain itu menurut Sigmun Neumann,menyatakan partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik

1. Asal usul partai politik

Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”mengemukakan tiga teori tentang asal-usul partai politik, yaitu :

a. Teori Kelembagaan

Teori ini mengatakan bahwa partai politik ada karena di bentuk oleh kalangan legislatif (dan atau eksekutif) karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan kontak dengan masyarakat sehubung dengan pengangkatannya, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik. Ketika partai politik bentukan pemerintah dianggap tidak bisa menampung lagi aspirasi masyarakat, maka pemimpin kecil masyarakat berusaha membentuk partai-partai lain.

b. Teori Situasi Historis

Teori ini menjelaskan tentang krisis situasi historis yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari struktur masyarakat tradisional kearah struktur masyarakat modern. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan yang menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik mengatasi krisis yang terjadi. Partai politik diharapkan dapat berakar kuat dalam masyarakat untuk dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Terbukanya partai bagi setiap anggota masyarakat dari berbagai golongan mengharapkan partai politik dapat menjadi alat integrasi bangsa. Dengan adanya partai politik juga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

c. Teori Pembangunan

Menurut teori ini partai politik lahir sebagai akibat dari adanya proses modernisasi sosial-ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Maka lahirlah partai politik, dengan harapan agar organisasi politik tersebut mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang ada.

Jokowi Gugat PT. SINAR MAS GROUP 7 Triliyun Atas Kekabaran Hutan Riau

Kegagalan benar-benar telah membawa kebencian yang mendalam untuk Negara. Kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasan yang luar biasa untuk hutan Perusahaan penguasa di Riau. Diidentifikasi dengan kabut asap dan hutan dan daerah kebakaran di Sumatera, PT Sinar Mas Group digugat 7 triliun. Pantaskah ?

Presiden Jokowi meminta lebih awal daripada kemudian masalah gambut kebakaran di Indonesia, khususnya Riau harus berhasil. "Menteri Organizing Politik dan Kepala BNPB fokus pada dua minggu. Jadilah bahwa mungkin, aku lebih dari kesempatan dua minggu," kata Presiden di tengah peninjauan api oleh Jokowi di kota Panjang Rimbo, Kampar, Riau, Jumat (2015/10/09).

Presiden mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menteri Koordinator Politik) Luhut B Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat berada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) adalah untuk berurusan dengan arahan dari luar panduan pesawat.

Sesuai Presiden, membantu pesawat dari luar negeri adalah seperti yang sekarang menegaskan berasal dari Malsysia, Singapura, Rusia dan Cina.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menemukan lahan dan hutan yang luas api datang untuk sekitar 1,7 juta hektar dan telah terjadi asap menutupi hampir seluruh pulau Sumatera, Kalimantan ke beberapa negara tetangga.

Untuk sementara, Direktur Asia Pulp and Paper (APP) Suhendra Wiraadinata melalui Corporate Communications Sinar Mas Emmy Kuswandari Jumat (10/9) malam menjelaskan, organisasi telah membuat kegiatan yang sah diidentifikasi dengan kasus umum 7 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK).

Untuk sementara, Manajer Direktur PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto tidak akan menjawab pertanyaan diidentifikasi dengan isu-isu yang sah Mekar PT Bumi Hijau (BHM) dan klaim menambahkan hingga Rp 7 triliun.

"Siapa ya? Aku lagi rapat. Saya tidak bisa bermasalah, ya," kata Gandi Sulistiyanto ketika tercapai.

Seperti diketahui, PT Bumi Mekar Hijau (BMH), cadangan dari Sinar Mas ditetapkan sebagai hutan mudah terbakar tersangka dan daerah.

Penentuan Tersanka sehubungan dengan api hutan dipertahankan oleh Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar.

Meskipun bahaya otorisasi pidana, umum PT BMH tambahan digugat oleh Kementerian LHK dengan kasus agregat untuk remunerasi dan membangun kembali alam pengeluaran menambahkan hingga Rp 7 triliun. Sidang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang

Maka organisasi adalah pemimpin hutan yang lain Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) April Group. Laporan punya, organisasi tambahan memiliki berbagai pembantu yang konon mengambil minat dalam membara dari daerah, bahkan untuk situasi di tahun sebelumnya. Dalam kasus apapun, dengan cara ini, tidak ada aktivitas sama seperti yang dilakukan kepada Sinar Mas Group.

Saksi Lingkungan dan Kesehatan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, mengatakan, hutan dan kebakaran daerah di berbagai wilayah Riau sejauh membawa kemalangan mampu.

Kabut Brown datang sekitar karena daerah dan hutan kebakaran, katanya, memberikan tiga dampak negatif, polusi alam khususnya, kesejahteraan bahaya manusia dan melemahkan perekonomian negara.

"Partikel-partikel yang terkandung dalam asap sisa hutan api dan tanah dibagi menjadi tiga bagian, dimana partikel-baik saja.

Partikel-partikel ini adalah sesuatu tetapi sulit untuk melarikan diri dengan angin dan mewujudkan jauh mencapai kontaminasi sebagai efek lanjutan dari api tersebut, "katanya.

Dikatakan Amri, jika apa yang tersisa dari partikel-partikel halus menyentuh hutan dan pohon-pohon di taman kota, maka udara dapat dipisahkan, zat yang merusak yang sudah disampaikan menempel daun pohon disilangkan.

"Meskipun, jika suatu daerah dipengaruhi oleh api dan tanah tidak memiliki karakteristik wilayah hutan dan tanaman pohon yang memadai, penyebaran partikel yang merusak dapat menjadi semua yang banyak bahkan untuk mencapai pemukiman," katanya.

Dalam hal ini terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh Amri, partikel halus juga akan mencemari perairan baik sungai dan aset air bisa menjadi pemanfaatan terbuka.

Kondisi ini, kata Amri, selain itu dapat menjadi tidak aman untuk kesejahteraan manusia, terutama jika orang itu menghirup udara dan makan air najis khusus.

Udara dan air yang telah tercemar tedeng aling-aling, seperti yang ditunjukkan oleh Amri, akan memiliki kapasitas untuk kotor paru-paru dan mencegah saluran pernapasan dan tambahan pengonsumsinya peredaran darah manusia.

Selain itu, sesuai penonton ini, substansi asap yang merusak dan partikel halus yang terbang tinggi bersama udara pada kesempatan itu mencapai "rumah" kabut badai, itu juga akan memiliki kapasitas untuk menajiskan embun atau hujan air dibuat oleh kabut hujan.

"Air direndahkan oleh partikel asap tambahan tidak aman jika dikeluarkan lugas oleh orang-orang diberi zat asam tinggi dan bisa mendapatkan tumor dalam tubuh manusia," katanya.

Pada saat itu, sesuai Ariful Amri, efek hutan api dan tanah juga akan membuat partikel menyakitkan dengan ukuran molekul menengah tidak aman, kata dia, bisa mendorong ruang akhir udara ini hingga titik perceivability manusia melanggar. Sebagai efek lanjutan partikel 'yang tersedia, latihan yang berbeda gerakan melalui daerah, udara atau laut dapat mengganggu.

Kembali Ariful mengatakan Tengku Amri, kemalangan berbeda yang datang sekitar karena daerah dan hutan kebakaran kesempatan memajukan munculnya kabut coklat, khususnya musim gugur bangsawan negara dalam kelompok universal. Kondisi ini disebabkan belum selesai contoh dari hutan dan daerah kebakaran di negara ini.

Evalusasi catatan dan sejarah negeri ini, kata Amri, sejak Juni 2007 sampai saat ini, pemerintah tidak pernah menyelesaikan atau mengatasi kasus hutan dan daerah kebakaran di negara ini.

"Kondisi ini menunjukkan kelemahan administrasi dalam mengamankan negara pada sudut ekologi, khususnya pada rekening dusun api yang secara konsisten terjadi di banyak wilayah bangsa," katanya kondisinya seperti yang ditunjukkan oleh Amri adalah menyedihkan, mengingat kuantitas negara yang berbeda yang sudah berlebihan cenderung, sehingga mustahil untuk hutan api dan tanah, misalnya, Malaysia, Thailand, dan bahkan berbagai bangsa di Eropa dan Afrika, terbukti telah memiliki kapasitas untuk meminimalkan bencana api yang berlaku disebabkan oleh tidak adanya simpati terhadap pria ini.

"Jadilah bahwa mungkin, negara-negara terpencil akan melihat Indonesia sebagai bangsa dengan tingkat yang paling penting dari kecerobohan dan tambahan kondisi halal adalah lemah," katanya.

Pada kesempatan off bahwa kondisi ini tidak berubah, kata Amri, itu khawatir bahwa negara ini akan menghadapi keadaan darurat globalisasi termasuk semua bidang, khususnya alami, kesejahteraan dan hukum.

Kondisi itu kemudian berpikir akan menempatkan bangsa Indonesia dewasa sebagain di planet yang akan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat ketenangan dari negara ini.

Salah satu tenaga metodologi tegas adalah untuk menjaga kejujuran bumi dan mengembalikan kebanggaan negara ini kotor untuk waktu yang lama sebagai konsekuensi dari terik gambut.

Pemerintah itu juga meminta agar melakukan penyelidikan, atau memaksa dalam membalikkan isu api sepanjang 18 tahun sebelumnya untuk kemudian memandu kuantitas organisasi termasuk, sebagai pemilik tanah yang kini telah menyala sawit ditanam dan diubah ke hutan mekanik, akasia.

Organisasi konon termasuk kemudian menghasut untuk menggantikan hilangnya hutan dan membahayakan ekologi dan membayar remunerasi kepada korban asap hari ini.

Presiden Mahasiswa RIAU Memberikan KARTU INDONESIA BEBAS ASAB kepada JOKOWI

Sungguh berani dan sangat patut diajungi jempol, seorang (PRESMA) Presiden Mahasiswa Universitas Riau menembus PASPAMPRES hingga ke Ring 1 Presiden Jokowi, untuk menyerahkan KARTU INDONESIA BEBAS ASAP.

Lalu Mahasiswa tersebut mengatakan kepada Jokowi “Pak Jokowi, Jika bapak bilang persoalan kemiskinan selesai dengan Kartu Indonesia Sejahtera, Persoalan Pendidikan selesai dengan Kartu Indonesia Pintar, Persoalan Kesehatan selesai dengan Kartu Indonesia Sehat. Maka kami berikan ke bapak Kartu Indonesia Bebas Asap! Kapan Persoalan Asap ini selesai Pak?”

Hal ini di lakukan mahasiswa tersebut sebagai bentuk kepedulian akan bahaya asap dan juga sekalugus kritik kepada Jokowi.. 

Perlu juga disampaikan bahwa kunjungan Jokowi ke Riau sekaligus membagi-bagikan kartu miskin yang selama kampanye sebagai alat mengelabui masyarakat, padahal sampai sekarang ini masih 0,000 sekian persen yang masih menerima kartu tersebut, kenapa tidak..??? karena kartu tersebut di bagikan Jokowi kepada masyarakat HANYA ketika di BLUSUKAN ke suatu daerah tertentu.

PRESMA (Presiden Mahasiswa) RIAU menerobos Panpres Uutuk 

menyerahkan Kartu Bebas Asap

Jawaban Ngaur Sang Presiden Ketika Ditanya Tentang Bayi Korban Asap

VIVA.co.id - Setelah beberapa kali menunda kedatangannya ke Riau untuk melihat kabut asap, akhirnya Presiden Joko Widodo sampai juga ke Bumi Melayu itu, Jumat siang 9 Oktober 2015. Joko Widodo bersama rombongan datang ke Riau dari Sumatera Barat lewat jalur darat.

Setiba di Riau, Jokowi langsung meninjau Puskesmas di Kampar tempat penampungan korban kabut asap. Setelah melaksanakan salat Jumat di kabupaten Kampar yang berjuluk Serambi Mekkah Riau itu, presiden dan rombongan melanjutkan kunjungannya meninjau lokasi bekas lahan terbakar di Rimbo Panjang, kecamatan Tambang, Kampar, Riau.

Lalu apa tanggapan Jokowi mengenai korban kabut asap yang meninggal? Kompensasi seperti apa yang akan diberikan pemerintah?

Menjawab pertanyaan wartawan tentang ini, Jokowi sempat terdiam sejenak.

"Ini kan, saya sudah di lapangan. Saya melihat betul-betul sudah. Baik prajurit TNI, kepolisian, BNPB saya kira sudah. Kalau kita lihat, di lapangan betul-betul sudah bekerja keras. Tetapi kita harus tahu luasan lahan yang terbakar sangat luas, terakhir 1,7 juta hektar yang terbakar," katanya.

Ketika awak media ingin bertanya lagi, Jokowi buru-buru melanjutkan penjelasannya. "Bayangkan. Jadi kamu harus membayangkan, bukan hanya sewilayah ini, bayangkan seluas itu. Ya, sudah," lanjutnya sembari berjalan.

mensana inkorporesano, ditanya kesana jawabnya kesono.. bahkan untuk menyatakan belasungkawa pun mesti dihapal semalaman.. pah poh ngah ngoh..

Pemerintah dan Masyarakat Minang Tidak ada yang Menyambut Kedatangan Jokowi

Di kutip dari harian POSMETRO INFO - Foto diatas adalah mobil RI 1 Presiden Jokowi ketika melaju di Jalan Raya Kota Padang Sumatera Barat dalam kunjungannya beberapa hari ini. Terlihat sepinya sambutan masyarakat Kota Padang terhadap kedatangan Pak Jokowi, tak nampak kerumunan orang seperti kunjungannya ke daerah-daerah lain. Hal ini menyiratkan kedatangan Pak Jokowi dicuekin oleh masyarakat Ranah Minang atau Sumatera Barat.

Para netizen pun berkomentar tentang foto diatas,

"Mantap orang Padang... cerdas nggak bisa dibohongin dengan pencitraan murahan.

Walau etnik (minang) relatif sedikit... 70% tokoh2 kemerdekaan (berasal) dari putra2nya (minang -red) .Sikap kalian tidak mengecewakan mereka.", ungkap salah seorang pengguna facebook Sugih Norio.

"Bahkan di lokasi PASAR yang notabene ramai, (kedatangan Jokowi) pun dicuekin..wkwkwk", sambungnya lagi.

"Saya sebagai orang asli Sumbar juga merasakan hal yang sama..

Buat pertama kali saya merasa tidak bangga bila daerah saya dikunjungi oleh presiden..

Hal ini bukan saya aja merasakannya... tapi bila saya tanya warga kenapa mereka tidak mau menyambut kedatangan jokowi seperti halnya kedatangan sby..?

Jawaban warga sungguh realistis.. Buat apa nunggu orang yg telah menyusahkan hidup rakyat..? Miris memang..", tulis akun facebook Shazlan Shah

Lain lagi dengan komentar facebook yang dicapture dibawah ini,

"Senang dan bangga menjadi orang Padang. Bahkan ada cerita kecil: istri Jokowi sampai nggak mau turun shalat maghrib di masjid raya Pariaman KARENA TAK ADA IBU2 YANG MENYAMBUTNYA!"

Kemudian netizen lain menanggapi bahwa dulu ketika SBY berkunjung ke Ranah Minang, SBY dan ibu negara Ani Yudhoyono diberi gelar kehormatan adat Minang. Berbeda dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana.

"Gelar kehormatan SBY dari minang: TUAN MAHARAJO PAMUNCAK SARI ALAM

Dan ibu ani mendapat gelar kehormatan: PUAN PUTI AMBUN SARI

JOKOWI KEMAREN KOK GAK DIKASIH GELAR APA APA YA?

?? CUMA NUMPANG LEWAT GITU AJA LALU MAMPIR DITEMPAT TUKANG SATE", sambung Sugih Norio.

Hasil pilpres tahun 2014 lalu memang Jokowi kalah telak di Sumatera Barat, 80% masyarakat Minang memilih Prabowo Subianto, merupakan persentase terbesar kemenangan Prabowo dibanding semua provinsi lain di Indonesia.

Ketua DPRD Medan AJIB Shah di Periksa KPK

Satu Persatu petinggi-petinggi SUMUT yang Hobby Korupsi akan menikmati hari tuanya di Hotel Prodeo. Mulai dari Mantan Walikota Abdillah, Gubernur Syamsul Arifin, ngekor lagi Rahudman Harahap, Ketua PTUN si Kaligis Tua Bangka, nyusul lagi Gatot bersama kekasihnya, dan cepat atau lambat Ajib Syah akan menyusul dan mudah-mudahan bisa nginap di Hotel Prodeo. 

Ketua DPRD Sumut Ajib Shah kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, di Mako Brimob Polda Sumut.

Informasi diperoleh, Rabu (16/9/2015), pemeriksaan Ajib Shah dijadwalkan pada hari Kamis (17/9/2015) sekira pukul 09.00 Wib.

Selain politisi Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB) ini, KPK juga kembali memeriksa Wakil Ketua Zulkifli Effendi Siregar dari Partai Hanura, pada hari ini (Rabu 16 September) sekira pukul 13.00 Wib.

Selain itu, KPK juga kembali memeriksa mantan pimpinan DPRD Sumut Priode 2009-2014, yaitu Kamaluddin Harahap dari PAN, Muhammad Afan dari PDIP, Saleh Bagung dari Partai Demokrat, Chaidir Ritonga dari Golkar dan Sigit Pramono Asri dari PKS.

Mereka semua diperiksa pada hari Kamis (17/9/2015) dengan waktu yang bersamaan sekira pukul 09.00 Wib.

Berikut Foto-Foto Petinggi SUMUT para maling / rampok  uang rakyat : 

Ajib Shah (Ketua DPRD Medan) masih di Periksa KPK

 

Rahudman Harahap (Mantan Walikota Medan) Pencuri

Syamsul Arifin (Mantan Gubernur SUMUT) Pencuri

Abdillah (Mantan Walikota Medan) Pencuri

Gatot & Isteri (Mantan Gubsu Sumut) Sejoli Pencuri

OC Kaligis Tua Bangka Pencuri

 

 

Harimau Sumatera Dibunuh Dibuat Jadi Tambul Tuak

Foto-foto yang di posting di laman Facebook https://www.facebook.com/aldosutomo?fref=nf sangat meresahkan, disamping Hewan Langka Harimau Sumatera tersebut adalah dilindungi oleh pemerintah, tidak jelas disebutkan apa penyebab kenapa Harimau Tersebut di bunuh. 

Kalangan pemerhati lingkungan di Sumatera Utara (Sumut) kini dihebohkan dengan pembunuhan seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae). Di laman Facebook terpampang foto sejumlah orang memegang harimau yang baru saja dibunuh. Cuman yang jelas di laman Facebook tersebut yang sudah banyak di sahrekan banyak yang menyatakan "Tabbul harimau.....jln ercis tomuan" yang artinya "Tambul Untuk Minum Tuak di Jl. Ercis Tomuan". 

Ada lima foto yang terlihat di laman Grup Facebook dengan akun Ikatan Anak Siantar (Ikan Asin). Pantauan Senin (29/6/2015) siang, grup itu beranggotakan 26 ribu akun lebih.

Dalam aktivitas terakhir hari ini, sekitar pukul 00.55 WIB, akun Manullang Aldosutomo menampilkan lima foto tentang harimau yang terlihat baru dibunuh. Ada genangan darah di samping harimau tersebut.

Di foto itu terlihat, setidaknya ada 11 orang yang berada di sekitar harimau itu, termasuk anak-anak. Ada yang memegang kepala harimau itu, ada juga yang memegang handphone berkamera menjepret aktivitas itu.

Belum diperoleh keterangan pasti di mana dan kapan pembunuhan harimau ini terjadi. Akun yang memposting foto-foto itu hanya menuliskan "Tabul harimau.....jln ercis tomuan." Tabul harimau merujuk pada ungkapan tambul harimau, atau makanan pendamping saat minum tuak. Sementara Jln ercis tomuan, yang mengacu ke Jalan Ercis, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Tapi warga sekitar menyatakan tidak ada aktivitas pembunuhan harimau di sana. Orang-orang yang berada di foto juga tidak dikenal, demikian juga rumah yang terlihat menggunakan wallpaper itu.

"Di sini tidak ada yang mengenal orang-orang yang difoto itu," kata salah seorang warga, Marlon Sidabutar.

Pihak berwenang masih belum memberikan keterangan terkait informasi ini. Namun diketahui beberapa pihak tengah menelusuri lokasi dan juga sosok yang ada di foto tersebut.

Pekan lalu publik dihebohkan dengan kasus pembakaran orangutan di Kalimantan Tengah yang fotonya muncul di Facebook melalui akun Polo Panitia Hari Kiamat. Dua orang berhasil diamankan polisi dalam kasus itu.

Jokowi Jelas-Jelas Sudah Menjual Indonesia

"Ijinkan Warga Asing Miliki Properti, Jokowi Gadaikan NKRI, Kedaulatan RI Tamat"

Dengan mengijinkan warga negara asing memiliki properti di Indonesia, sama saja Presiden Joko Widodo telah menggadaikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Sahirul Alem menanggapi rencana Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

“Kalau bidang properti sudah dibolehkan dikuasai asing, maka tamatlah kedaulatan NKRI,” kata Sahirul Alem kepada intelijen (24/6).

 

Menurut Alem, kebijakan yang membolehkan pihak asing memiliki properti tersebut telah melukai Pancasila dan UUD 1945. “Jokowi harus menjaga kedaulatan NKRI ini dari kekuasaan asing. Kebijakan asing membolehkan memiliki properti itu telah melukai Pancasila dan UUD 45,” tegas Alem.

Kata Alem, kebijakan itu bukan untuk menarik investor di Indonesia tetapi bisa juga untuk kejahatan di Indonesia. “Lihat saja beberapa warga Cina di Indonesia, melakukan kejahatan. Mereka beralasan hidup di Indonesia murah dan nyaman. Kalau sampai mempunyai properti, bisa jadi warga Indonesia terusir,” jelas Alem.

Diberitakan, Presiden Jokowi akan mengizinkan warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi PP 41/1996.

Hal tersebut disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) di Istana Merdeka, Jakarta (23/06). ” “Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” ujar Teten dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/6).

Hakim Jangan Main-Main Putuskan Hukuman KASMIN SIMANJUNTAK

Tersangka Kasus Pencuri Uang Rakyat Bupati Toba Samosi KASMIN SIMANJUNTAK, dalam hal ini di persidangan Majelis hakim yang menangani perkara Bupati Toba Samosir noanaktif Pandapotan Kasmin Simanjuntak diminta jangan bermain dalam putusannya. Hakim harus memutus perkaranya sesuai fakta persidangan.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Khaidir Harahap mengatakan, vonis terhadap kepala daerah rentan adanya permainan.

Dia pun meminta agar hakim jangan mencoba-coba memberikan vonis ringan atau vonis bebas kepada politisi Partai Demokrat tersebut.

"Kasus ini telah menjadi perhatian publik. Hakim jangan coba-coba bermain karena akan berhadapan dengan publik. Kita mendukung putusan tegas harus diberikan dalam memberantas korupsi," kata Khaidir, ketika dikonfirmasi, Selasa (16/6/2015).

Khaidir menjelaskan, dalam kasus yang sama, setidaknya sudah ada lima orang yang vonis penjara diatas 3 tahun.

Karena dalam perkara kasus korupsi pembangunan PLTA Asahan III ini melibatkan banyak orang, terutama pejabat-pejabat di Pemkab Tobasa.

"Dari beberapa terdakwa yang divonis sebelumnya ini, rata-rata hukumannya tinggi. Jangan tiba-tiba untuk vonis Kasmin ini dihukum ringan. Kita akan awasi perjalanan sidangnya ini, kalau ada kejanggalan tentu kita tidak segan-segan melaporkannya," tegas Khaidir.

Selain itu, lanjut Khaidir, dia juga meminta agar kejaksaan jangan memberikan tuntutan ringan yang mengarahkan Kasmin divonis bebas.

Jaksa, katanya, harus juga memberikan tuntutan penjara yang setimpal dengan perbuatan Kasmin.

"Ini dilakukan agar ada efek jera kepada pelaku korupsi. Jadi, jangan ada permainan karena akan membuat pemberantasan korupsi tidak efektif nantinya," tutur Khaidir.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, tidak akan ada yang berani bermain dalam kasus ini. Menurutnya, Kejati Sumut tegas dalam sikapnya untuk memberantas korupsi.

"Saya rasa terlalu cepat juga membahas soal tuntutan. Karena persidangannya juga masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Soal tuntutan, tentu itu nanti akan melihat kepada fakta persidangan dan bukti-bukti," timpalnya.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Medan, Nelson Japasar Marbun mengatakan, pihaknya selalu transparan dalam menyidangkan dan memberikan vonis terhadap terdakwa korupsi. Dia pun meminta agar publik mempercayakan putusan kasus Kasmin ini kepada hakim.

"Silakan pantau bersama, tekat kita tetap untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada permainan, sidangnya juga terbuka untuk umum," tandasnya.

Sekadar diketahui, Kasmin didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dari penyimpangan yang terjadi dalam proyek pengadaan lahan acces road PLTA Asahan III, negara dirugikan Rp4.439.232.710.

Atas perbuatannya itu, Kasmin melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Kasmin juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

x

Pemerintah impor 270.000 sapi Australia jaga pasokan daging Ramadan

Inilah Jokowi Pendusta besar, pembohong besar..... janji akan STOP impor Sapi,.. tapi sekarang fakta bahwa 270.000 ekor sapi di mengimpor dari Australia.  Maka para peternak lokal / Indonesia akan semakin sulit memasarkan ternaknya. 

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memastikan, pemerintah akan mengimpor 270.000 sapi dari Australia untuk memenuhi daging saat puasa dan Lebaran. Pasalnya, jika harus mengandalkan produksi dalam negeri, tidak akan mencukupi.

"Untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran kita harus impor. Produksi dalam negeri tidak akan bisa mencukupi," ujar Gobel, disela melakukan sidak harga di Pasar Gede Solo.

Selain daging sapi, sejumlah komoditas juga harus dilakukan impor, seperti bawang putih. Sedangkan, untuk bawang merah dan cabai diperkirakan stok dalam negeri akan mencukupi. Menurutnya, di sejumlah daerah penghasil komoditas tersebut akan melakukan panen besar.

Untuk mengantisipasi melambungnya harga-harga kebutuhan pokok saat puasa dan Lebaran, Gobel menjelaskan, diperlukan sebuah perpres pengendalian harga yang mengaturnya. Selain untuk mengendalikan harga, Perpres Pengendalian Harga tersebut juga dimaksudkan agar para petani tidak dirugikan.

"Saya berharap sebelum puasa Perpres Pengendalian Harga sudah bisa dikeluarkan, sehingga harga kebutuhan pokok bisa diatur," ucapnya.

Sementara itu dari hasil peninjauan yang dia lakukan, harga kebutuhan bahan pokok menjelang puasa 2015 dalam kondisi aman dan terkendali. "Kalau ada dan kenaikan harga masih dalam batas kewajaran," katanya.

Sumber: http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-impor-270000-sapi-australia-jaga-pasokan-daging-ramadan.html
***
Tapi, Dulu... iya dulu... saat mau maju Pilpres nih, berita HEADLINE di TEMPO:

Jokowi: Indonesia Harus Berani Stop Impor Sapi

"Kita harus punya keberanian untuk beralih dari konsumsi ke produksi. Selama ini kita tidak berani berproduksi karena tidak ada kemauan," kata Jokowi di sela-sela blusukan di Pasar Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 29 Maret 2014.

Jokowi mengatakan Indonesia tidak usah takut kekurangan pasokan karena ada peternakan dengan produksi sapi yang cukup di Nusa Tenggara. Karena itu, kata Jokowi, swasembada daging sapi bisa terwujud jika program ini dikerjakan secara serius. "Bukan sesuatu yang sulit," ujar Jokowi.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/29/092566334/jokowi-indonesia-harus-berani-stop-impor-sapi
***
"Bukan sesuatu yang sulit" ... bukan sesuatu yang sulit untuk diingkari.. hehehe... sambil cengengesan.

Warga Cina Penghancur Rakyat dan Bangsa Pribumi Indonesia

Rakyat Indonesia menjadi melarat miskin dan sengsara. Tanpa masa depan yang jelas. Kecuali mereka hanya akan menjadi budak dan kacungnya Cina. Rakyat atau kaum pribumi dihancurkan secara sistematik. Dengan cara-cara kotor.

Mulai dengan cara ‘sogok dan suap’. Tidak ada penjabat yang tidak mempan dengan cara ‘sogok dan suap’. ‘Sogok dan suap’ dimulai dari berupa uang sampai dengan menggunakan peremuan. Sehingga semua pejabat dan penguasa negeri ini hidup dibawah telapak kaki Cina.

Rakyat sangat benci dan marah dengan ‘KKN (Korupsi, Kolusi, dan Napotisme). Tapi, semuanya berawal dari mana lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotime? Dari kelompok Cina. Rakyat membenci ‘korupsi’. Semua berawal dari ‘sogok dan suap’.

'Sogok dan suap' sudah menjadi aqidah Cina dalam mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik. Untuk menguasai negara Indonesia kelompok Cina, hanya bermodalkan keahlian menyogok dan menyuap para pejabat. Tidak ada yang lain. Maka pejabat mulai dari atas sampai bawah sudah terbiasa makan 'sogok dan suap' Cina.

Lihat semua kasus korupsi yang terjadi di Republik ini. Mulai dari kelas teri sampak kakap pasti melibatkan Cina. Mulai dari BLBI, Bank Centuri, import daging, sampai kelas teri semuanya melibatkan Cina. Sekarang hanya dengan jalan 'sogok dan suap', Cina sudah menguasai Indonesia.

Dibagian lain, rakyat dihancurkan dengan cara-cara kotor. Seperti melalui pelacuran, hiburan dan narkoba, dan minuman semua milik Cina. Lihat pusat-pusat pelacuran dan hiburan. Di mana tempat bisnis pelacuran dan hiburan sudah menjadi tempat peredaran narkoba di Jakarta. Siapa pemiliknya?

Pelacuran, hiburan malam, judi, narkoba semua mereka kontrol. Sampai-sampai penjara pun menjadi pusat bisnis narkoba. Gembong-gembong narkoba di penjara semua Cina. Ini sangat jelas. Proyek menghancurkan kaum pribumi dan rakyat Indonesia mereka jalankan dengan menggunakan pelacur, hiburan, narkoba, dan minuman.

Ahok saat sejumlah orang menolak pelacuran, dia ingin membuat lokalisasi pelacuran, dan bahkan akan membuat sertifikasi pelacur, dan menolak larangan minuman keras di Jakarta. Semua tujuannya menghancurkan kaum pribumi dan rakyat Indonesia. Persis seperti di Bangkok.

Tanah-tanah di Jakarta menurut mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, sudah 80 persen tanah di Jakarta di kuasai oleh Cina. Orang pribumi dan Betawi sudah digusur, dan digantikan oleh Cina. Lihat mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, sampai Tangerang, serta adanya apartemen yang menjamur, semuanya penghuninya Cina pendatang.

Jakarta yang menjadi pusat perputaran ekonomi dan keuangan yang hampir 85 persen, semuanya sudah berada di tangan Cina. Pusat bisnis, seperti Glodok, Mangga Dua, Kelapa Gading, Mall Ciputra, dan Mall Taman Anggrek, semuanya menjadi pusat ekonomi Cina. Bahkan, Tanah Abang dahulunya menjadi pusat ekonomi pribumi, sekarang milik Cina.

Semua asset dan sumber daya alam Indonesia menjadi milik Cina. Semua di mulai dengan ‘suap dan sogok’. Akhirnya Republik ini menjadi milik Cina. Seperti diungkapkan oleh DR.Sri Bintang Pamungkas, dari mulai dari Suharto, Abdurrahman Wahid, Mega, SBY, dan kemudian dikokohkan oleh Jokowi. Indonesia sudah menjadi milik Cina. Begitulah nasib Indoensia.

Anak keturunan pribumi bersiap-siaplah menjadi budak dan kuli Cina, bukan menjadi majikan, berdaulat dan berkuasa di negeri sendiri. Nasib mereka lebih hina dari apapun. Mereka dikejar-kejar seperti penjahat. Lihat nasib pedagang kaki lima. Mereka diperlakukan tidak beradab mirip penjahat.

Lebih menyakitkan lagi, orang-orang Cina itu, eksklusif dan tidak mau bergaul dengan rakyat pribumi. Karena, mereka melihat rakyat pribumi golongan kelas 'tiga'. Seperti barang najis terhadap pribumi.Sungguh ironi.

Bangkitlah rakyat dan kaum pribumi bebaskan negerimu dari penjajahan dan perbudakan Cina. Jangan dibiarkan negeri ini menjadi jajahan Cina.

Kemiskinan dan kemelaratan bukan lah takdir, tapi ada kondisi yang menciptakannya, yaitu para 'taoke' Cina yang sudah berhasil menggulung para pejabat dari pusat sampai daerah. Anehnya ada Cina yang sekarang membuat partai dan berpura-pura membela rakyat jelata?

Jalaluddin Rahmat dan Ijazah Palsunya

Salah persepsi bahwa Jalaluddin Rakhmat telah menyelesaikan doktoralnya, menguntungkan posisinya di tengah komunitas Syiah. “Wrongly perceived to have completed his PhD a mistake which beneficial his position with him in the shi’is community”, tulis Zulkifli, Ph.D., dalam disertasinya “The Struggle of Shi’is in? Indonesia” di Universitas Leiden Belanda.

Bukan sekadar kesalahan biasa sebab selama ini ketika menyebut nama “Jalaluddin Rakhmat” maka embel-embel titel, “Prof. Dr.” Selalu melekat dan disebut pada forum-forum resmi nasional maupun internasional.

Bahkan penyebutan gelar bergengsi itu dilakukan oleh orang-orang akademisi dan intelektual terpandang, dengan gelar itu pula Jalaluddin diberi kesempatan untuk mengambil doktoral di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nampaknya, tidak sedikit yang terperangkat dalam kebohongan yang dilakukan Jalaluddin baik perorangan maupun institusi. Misalnya saja ketika Prof. Dr. H. Ahmad Sewang dan Prof. Dr. H.M. Qasim Mathar yang selalu menyebut Jalaluddin dengan gelar, Prof. Dr., bahkan tidak jarang dengan tambahan kiyai, sehingga nama lengkapnya tertulis, “Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat”, seperti pada spanduk acara “Kajian Terbatas Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat” di ruang sidang promosi PPs UIN Alauddin, 24 Februari 2011.

Jalaluddin Rakhmat sendiri mengakui bahwa dirinya sebagai lulusan S2 dari IOWA State University (1982), S3 Australian National University (ANU) serta dikukuhkan sebagai guru besar UNPAD Bandung pada Oktober 2001. (Rosyidi MA, ‘Dakwah Sufistik Kang Jalal’, 2004, hal. 31, 32, dan 41).

Begitu pula, UIN Alauddin Makassar dalam profil UIN tahun 2009, tentang PPs UIN Alauddin, menampilkan gambar JR sedang memberi kuliah dengan keterangan: Kuliah Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat MSc. (Profil UIN Alauddin 2009, hal.52.).

Media-media mainstream di Makassar pun seperti Harian Fajar, selalu menulis nama Jalaluddin Rakhmat dengan gelar Prof. Dr. (25-11-2009; 26-2-2011; 27-2-2011; 17-72011). Atau, Harian Tribun Timur (27-7-2011; 18-7-2011).

Bahkan, dalam biodata Jalaluddin yang kami dapatkan dari Universitas Paramadina disebutkan: Education Background: S1, Unpad (tanpa tahun); S2 IOWA State University 1981; S3 Australian National University 1997; S3 UIN Alauddin Makassar (tanpa tahun). Prof. Ahmad Sewang berkata, Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat adalah dosen PPs UIN Alauddin Makassar. (rekaman kajian terbatas, Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, 24 Feb. 2011).

Padahal penjelasan dan klarifikasi Rektor Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran.

Padahal penjelasan dan klarifikasi Rektor Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran; Untuk gelar Doktor (Dr), secara administratif kami belum menerima ijazahnya. Dikokohkan dengan keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) tanggal 14 Juni 2012, dengan nomor surat: 1061/E3.2/2012, terkait permohonan LPPI terhadap klarifikasi Ijazah Sdr. H. Jalaluddin Rakhmat lulusan Iowa State University (Master) dan Australian National University (ANU) (Doktor), bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan penyetaraan ijazah baik Master maupun Doktornya di Dikti, maka Dikti tidak mempunyai data tentang yang bersangkutan.

Namun, lagi-lagi, para pengikut Jalaluddin Rakhmat tetap percaya jika tokoh panutannya itu benar-benar bergelar guru besar dan doktor sebagaimana yang disampaikan oleh ketua IJABI Sulawesi Selatan sebagai penyambung lidah Jalaluddin Rakhmat pada tanggal 21 Mei 2012 di Harian Fajar, “Rektor Unpad hanya menyebutkan bahwa Bapak Jalaludin Rakhmat belum memiliki gelar Guru Besar di Unpad, bukan berarti beliau belum bergelar professor (dari Perguruan Tinggi lain). Karena seseorang yang menjadi dosen di sebuah PT tertentu bisa diangkat menjadi guru besar di PT lain, dan untuk gelar Doktor (Dr) secara administratif pihak Unpad belum menerima ijazahnya bukan berarti beliau belum doktor, tapi karena memang beliau belum menyerahkan ijazahnya.”

Pada waktu dan kesempatan lainnya, Ketua IJABI Sulsel Syamsuddin Baharuddin di Masjid Raya Makassar dalam acara bedah buku pada Bulan Ramadhan 1433 H yang disaksikan oleh Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus dan para peserta, “Mengenai ijazah Jalaludin Rakhmat, silahkan tanyakan ke UIN Alauddin Makassar. Tidak mungkin UIN Alauddin sebagai PT yang terkenal menerima JR dalam program doktoral by research tanpa persyaratan yang lengkap.” (5 Agustus 2012).

Selama saya aktif di Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar dari tahun 2011-2013, masalah Jalaluddin Rakhmat adalah salah satu agenda kerja LPPI dengan serius dan penuh perjuangan kami, terutama KH. M Said Abd Shamad telah menelusuri ke berbagai pihak tentang kepalsuan ijazah pendiri IJABI itu.

Dan ternyata memang benar adanya, karena itu, yang bersangkutan tidak pernah lagi menggunakan gelar palsunya. Tentang kebohongan suami Emilia Renita ini, antara lain kami dapat dari keterangan Prof. Dr. Utang Ranuwijaya dan Ust. Bukhari Lc., MA., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, ‘kepada penulis’ di Kantor MUI Pusat. Jln. Proklamasi 51, Jakarta, 7 Desember 2012 ba’da Jumat, “Menurut Prof. Dr. H. Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN) bahwa Kang Jalal pernah mengajar di PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka diminta kepadanya untuk memasukkan ijazah doktornya, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi maka JR diberhentikan sebagai dosen PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”

Juga, salah seorang tokoh ICMI Sulsel mengatakan kepada penulis bahwa salah seorang pengelola Jurnal Al-Qurba menyatakan bahwa ijazah doktor JR telah ditelusuri dan ternyata tidak ada. (17 Des 2012). *** Imam Syafi’i rahimahullah (W. 204 H) berkata, “Lam ara ahadan min ashabil ahwa’i akdzaba fid da’waa wa la asyhada biz-zur min ar-rafidhah.

Saya belum pernah melihat dari pengikut hawa nafsu ‘Islam sempalan’ yang paling lebih suka berdusta pada pengakuannya dan paling suka bersaksi palsu, tidak ada yang sama dengan Rafidhah-Syiah. (Al-Intishar lish Shahbi wal Al, hal. 129-130).

Wal hasil, telah terjadi keterangan yang saling kontradiksi tentang gelar guru besar dan ijazah doktoral Jalaludin Rakhmat dan yang bisa memberi keterangan lebih jelas tentang masalah gelar dan Ijazah Jalaluddin Rakhmat hanya UIN Alauddin dan Syamsuddin Baharuddin, ketua IJABI Sulsel.

Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rakhmat telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rakhmat telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya. Ia sendiri mengaku telah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad Bandung, Oktober 2001, namun karena dibantah oleh Rektor Unpad, maka Jalaludin Rakhmat melalui surat Syamsuddin Baharuddin berkelit dengan menulis bahwa gelar guru besarnya bisa saja dari perguruan tinggi lain.

Sejatinya, gelar guru besar yang legal di Indonesia itu hanya dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi tempat seseorang sebagai dosen tetap. Jadi pendiri IJABI itu telah menambah kedustaan baru atawa dusta di atas dusta demi menutup dusta lamanya.

Kini, Jalaluddin Rakhmat telah menyelesaikan program doktoral by research-nya karena awalnya diyakini telah bergelar guru besar di Unpad dan sudah merampungkan doktoralnya di Australian National University padahal itu hanya trik belaka agar mudah menggondol gelar di UIN Alauddin.

LPPI Makassar sudah bertahun-tahun mempermalasahkan ijazah dan gelar palsu itu, namun kasus ini seakan menguap begitu saja. Tapi kini ceritanya beda sebab, sebagai anggota DPR Pusat, semestinya harus steril dari prilaku buruk dan tukang palsu.

Kasus ini kembali mencuat, bahkan Jalaludin Rahmat dilaporkan ke Mahkamah Dewan karena menggunakan gelar Master dan Doktoral palsu serta ijazahnya yang ternyata belum ada legalisir dari Dikti.

Kabarnya, Mahkamah Kehormatan Dewan sudah memanggil Jalaluddin Rakhmat untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai pemalsuan ijazah dan gelar yang ia lakukan, dan anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat.

Ini penting sebab jika tokoh dan intelektual nasional dengan seenaknya menggunakan gelar dan ijazah palsu maka bagaimana rakyat biasa, padahal untuk mendapat gelar akademik setingkat doktor bukanlan pekerjaan mudah sebab harus menyita waktu yang panjang, dibarengi dengan ketekunan dan keuletan, plus kemampaun dana dan intelektual.

Selain itu, alasan utama mempermasalahkan Jalaluddin Rakhmat karena ia adalah tokoh utama penyebar ajaran Syiah di Indonesia, sebagai Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi yang berfaham dan getol menyebarkan ajaran Syiah.

Sedang Syiah telah dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Jatim sebagai ajaran yang perlu diwaspadai, yang ditolak dan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dan sebagai ajaran yang sesat lagi menyesatkan.

Wallahu A’lam

Bukan Jokowi Kalau Tidak Salah

Bukan Jokowi Kalau Tidak Salah?

JAKARTA (voa-islam.com) - Bukan Jokowi kalau tidak salah. Salah ucap, salah tanda tangan, dan salah lainnya. Beberapa waktu lalu, dia salah menandatangani, kemudian diralat.

Salah ucap, bilang mau keluar dari IMF, World Bank, ADB, dan PBB, kemudian diralat. Memang, barangkali pemimpin baru ini, kelasnya 'KW'?

Sepertinya, Presiden Jokowi tidak mengerti apa yang ditandatanganinya, mungkin stafnya juga tidak menjelaskan. Kemudian, salah ucap saat pidato, dan dengan retorika yang tinggi, bilang mau keluar dari IMF, World Bank, ADB, dan PBB, tapi kemudian malah ngutang IMF lagi?

Sekarang, Jokowi mendapatkan kritikan dari politikus PDIP Effendi Simbolon menilai pidato Presiden Jokowi yang menyebut Bung Karno lahir di Kota Blitar merupakan kesalahan fatal.

"Mudah-mudahan ini sebuah kesalahan yang manusiawi, ada kealpaan, slip tongeu (salah ucap), nanti kalau kita lihat teksnya menuliskan Proklamator Soekarno lahir di Blitar, itu kesalahan fatal," kata Effendi di Gedung DPR, Kamis (4/6/2015).

Menurut dia, seharusnya Jokowi langsung mengoreksi hal tersebut di hadapan khalayak jika teks pidato salah. "Lebih fatal lagi dibacakan Presiden yang bersangkutan tanpa dikoreksi," ujarnya.

"I dont read I sign (tidak membaca yang ditandatangani), mulai dari Kepres (mobil pejabat), teks pidato tidak di baca, kayak gini jadinya," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi dalam pidatonya menyambut hari Pancasila di Kota Blitar menyebut bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Padahal, Bung Karno lahir di Kota Surabaya Jawa Timur. Antara Blitar dan Surabya, jaraknya cukup jauh, meskipun kedua kota masih di Jawa Timur.

Nasib bangsa Indonesia yang menjadi korban penggiringan opini media mainstream yang menjadi 'begundal' Asing dan A Seng, menyesatkan rakyat, digiring memilih model pemimpin kelas 'KW'.

Anehnya mereka tidak ada yang bertanggungjawab secara moral. Diam sribu bahasa. Malah masih ada media di Jakarta yang membuat survei, bahwa Jokowi masih Ok. Bagaimana ini.

Pertanyaan Jokowi yang Buat Perut Sakit Tertawa

Dalam pidato di Rakernas PAN, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Jokowi mengaku bertanya kepada bekas pesaingnya di Pilpres 2014 itu soal rencana pencalonan kembali sebagai presiden di Pilpres 2019.

"Pak Prabowo nanti 2019 maju lagi gak? Kalau saya bertanya blak-blakan seperti itu memang," kata Jokowi disambut tawa ribuan kader PAN di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/5). Bersama para petinggi partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Prabowo hadir dalam acara.

"Pak Prabowo jawabnya, 'ya nanti kalau saya maju lagi, kita tarung lagi Pak Jokowi'," kata Jokowi kembali disambut riuh.

Dalam acara, Jokowi sempat menghampiri Prabowo dan para petinggi KMP lainnya, seperti Aburizal Bakrie dan Anis Matta.

"Karena pada malam hari ini saya sangat berbahagia, karena yang namanya KMP dan KIH semuanya hadir bersama di dalam Rakernas PAN dan pelantikan pengurus PAN 2015-2020. Ini yang namanya kebersamaan, ini yang namanya kerukunan, ini yang namanya persatuan," ujar dia.

Menurut Jokowi, pembangunan sebuah negara tidak bisa efektif tanpa ada stabilitas politik dan keamanan. 

"Jangan berharap negara kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Sekarang persaingannya bukan antarkota, propinsi, tetapi antaranegara," tegas Jokowi yang kerap memancing para kader PAN dengan yel-yel.

Ada Jasad Ibu dan Anak dengan Ikatan Pemberat di Dalam Sungai

Seorang ibu dan anaknya yang berusia tiga tahun ditemukan tewas di Sungai Krung Meureubo, Meulaboh Aceh Barat. Kedua jasad ditemukan mengapung di sungai pada lokasi terpisah yang berjarak sekitar satu kilometer.

“Ibu ditemukan di Kawasan Desa Pasie Teungoh, sedangkan anaknya ditemukan di Desa Meunasah Beuloh, Kecamatan Kawai XVI, Aceh Barat," kata Kismar, koordinator tim rescue BPBD Aceh Barat, Rabu (6/5/2015).

Kismar mengaku, timnya mendapat laporan dari warga setempat yang melihat ada dua mayat terapung di sungai. “Saat kita evakuasi, pertama ibu dengan kondisi sudah terapung dalam sungai dari tubuh korban ada ikatan tali besi diduga sebagai alat pemberat," kata dia.

"Kemudian satu kilometer dari lokasi pertama kita evakuasi anak perempuan berusia sekitar tiga tahun dan ada ikatan bungkusan pasir terikat di pinggang. Setelah kita evakuasi dari sungai langsung diambil oleh PMI dilarikan ke ruang jenazah RSUD Cut Nyak Dhien untuk diotopsi.

AKP Haris Kurniawan, Kasat Reskrim Polres Aceh Barat mengatakan, dua manyat yang ditemukan di Sungai Krung meurebo itu diduga menjadi korban kekerasan. Namun belum diketahui siapa pelakunya.

Kondisi jasad yang mengelupas menunjukkan bahwa jasad sudah sekitar tiga hari berada di dalam sungai. Berdasarkan hasil otopsi sementara oleh tim dokter RSUD, ditemukan sejumlah luka di tubuh jasad itu, yang diduga akibat pukulan benda tajam.

“Di tubuh ibunya terdapat luka di bagian tangan dan kepala. Sementara anak pereupuan tidak ada tanda luka kekerasan,” kata dia.

Dua jasad ini diketahui Seorang Ibu bernama Rosmani (30) dan Anaknya Zahara (3) tahun, warga Desas Kuta Pada, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Mereka diketahui sudah menghilang sejak Senin (3/5/2015) malam.

“Mereka sudah menghilang sejak malam senin kemarin kata tetangganya, selama ini korban bekerja sebagai tukang cuci rumah-rumah, pembantu di mana yang ada kerja, biasa dia keluar pagi malam baru pulang ke rumah. Tapi sejak malam Senin dia tidak pulang-pulang, sementara suaminya selama ini memang jarang pulang ke rumah, karena sopir mobil angkutan barang dari Medan,” kata Agustina (40), kakak ipar korban yang sempat menangis histeris saat melihat jasad Rosmani di ruang jenazah RSUD Cut Nyak Dhien Aceh Barat.

Pendapat Refly Harun Tentang Jokowi

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, tidak ada ucapan Presiden Joko Widodo yang dapat dipegang. Jokowi pun dinilainya sebagai sosok yang mahir dalam mempermainakan sandiwara politik didepan publik.

"Sudah biasa Presiden mengeluarkan Statemen bermata dua. Tidak ada yang bisa dipegang," ucap Refli dalam diskusi di Kantor Pusat YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2015).

Refly mengatakan keberpihakan Jokowi dalam perkara penegakan hukum di Indonesia, masih diragukan. Pasalnya, Jokowi tidak pernah konsisten dalam setiap mengeluarkan ucapanya sehingga kerap terjadi interprestasi yang oleh para bawahannya dipemerintahan.

"Contoh sederhana, soal 'stop kriminalisasi KPK', tapi di satu sisi dia juga bilang jangan ada sok diatas hukum. Ucapan dia selalu bersayap," kata Refli.

Lebih lanjut Refly mengungkapkan, keseriusan Jokowi menginstruksikan Polri untuk membebaskan Novel Baswedan dari penahanan Polri juga masih diragukan. Mengingat sampai detik ini, Polri tidak mengindahkan perintah presiden.

"Ini tidak lazim, Polri tidak mengikuti instruksi presiden. Atau jangan-jangan sebenarnya Jokowi tidak benar-benar melarang. Masalah besar kita sekarang itu kalau presiden justru mengelabui publik dengan ucapannya," tandasnya.