Saturday, 9 August 2014

Contoh Surat Kuasa Subtitusi


SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                      : DEDY SYAHPUTRA
Jabatan                  : KEPALA CABANG
Alamat                   : Jl.Bambu II No.80 A-B
Untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa Substitusi” dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada :
Nama                      : FERIYANDI
Jabatan                  : LOAN ORIGINATION OFFICER
No. ID                     : F.26.13.0037
Keduanya beralamat di Jl.Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Jakarta Barat 11740 (untuk selanjutnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai “Penerima Kuasa Substitusi”), untuk bertindak
--------------------------------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------------------------------------
-Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama  Pemberi Kuasa Substitusi untuk menarik dan atau mengambil serta menyerahkan kepada PT.HD FINANCE kantor cabang Medan – HDF atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua 2 (DUA) yang pembelinya dibiayai oleh Pemberi Kuasa Substitusi dengan pembelian secara angsuran melalui fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan
“perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia PT. HD. FINANCE” No. 61000000197913 tanggal 08/7/2013 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa Subtitusi dengan RYANANDA FAUZY dengan data-data sebagai berikut :
Merk                       : HONDA                                           No. Rangka            : MH1JFD112DK042840  
Tipe / Jenis           : HONDA BEAT 2013                         No. Mesin              : JFDIE1043246
Warna                    : HITAM                                              No. Polisi                : BK 5233 AEA
Thn Pembuatan    : 2013
(untuk selanjutnya disebut “Kendaraan”
Sehubungan hal tersebut di atas Penerima Kuasa Subtitusi diberi wewenang untuk :
1.       Memasuki halaman dan atau ruangan tempat tinggal dan atau kantor dan atau di tempat lain di mana kendaraan tersebut berada guna menarik dan atau mengambil kendaraan tersebut dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian RI atau pihak yang berwenang lainnya; dan
2.       Menghadap siapa saja yang dianggap perlu dan berguna serta melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada satu tindakapnpun yang dikecualikan.
3.       Membuat berita acara serah terima kendaraan segera seteah menerima kendaraan dari konsumen / nasabah untuk selanjutnya kendaraan diserahkan kepada PT. HD FINANCE.
Demikian Surat Kuasa Subtitusi ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa Subtitusi ini untuk dipergunakan sebagaimana dan tidak dapat disubtitusikan lagi.

                                                                                                                                Medan – HDF,                       2013

Penerima Kuasa Subtutisi                                                   Pemberi Kuasa Subtitusi



       FERIYANDI                                                                           DEDY SYAHPUTRA

Contoh Surat Keputusan Kementerian Agama


       KEMENTERIAN AGAMA
   KANTOR URUSAN AGAMA
     KECAMATAN PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

ALAMAT: JALAN BESAR SIPIROK – PANGARIBUAN  NO. 29  


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGARIBUAN
NOMOR :          / VI / 2012
MENGANGKAT SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN
MASJID AL-IKHLAS DESA SAMPAGUL KEC. PANGARIBUAN
PERIODE TAHUN 2012/2014

MENIMBANG              :  a. Bahwa untuk meningkatkan fungsi Masjid dan Mushalla sebagai Pusat Ibadah pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam, serta Pengaturan dan Pengawasan yang lebih terarah perlu adanya Susunan Badan Kesejahteraan yang bertanggung jawab.
                                        b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Ikhlas Desa Sampagul Kec. Pangaribuan.
MENGINGAT               :  a.  Peraturan Menteri Agama Repulik Indonesia Nomor 01 tahun 1988 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid /Musholla.
                                        b.  Peraturan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
                                        c. Surat Permohonan Pengesahan BKM Masjid Al-Ikhlas Desa Sampagul Kec. Pangaribuan No. 01/BKM/Al-IKHLAS/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN            :      KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGARIBUAN TENTANG SUSUNAN BADAN KESEJAHTERAN MASJID AL-IKHLAS DESA SAMPAGUL.
PERTAMA                    :       Memberhentikan denan hormat Pengurus yang lama Badan Kesejahteraan Masjid Al-Ikhlas Desa Sampagul mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa baiknya.
KEDUA                         :       Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Ikhlas Desa Sampagul Periode Tahun 2012 s/d 2014.
KETIGA                        :      Mempertanggung jawabkan seluruh hasil kerja Badan Kesejahteraan Masjid / Musholla pada akhir periode kepengurusannya kepada masyarakat dan pemerintah, sekaligus mengadakan musyawarah pembentukan pengurus baru periode selanjutnya.
KEEMPAT                    :       Pengurus berkewajiban memekmurkan Masjid Raya An-Nur Dese Percut memeperkuat Ukhuah Islamiyah dan berkomitmen dalam menegakkan  Amar Ma’ruf Nahi Mungkar ditengah masyarakat.
KELIMA                       :      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetepkan dengan ketentuen :
-          Bahwa segala seseatu akan diralat  dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,apabiala dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
-          Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersamkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   : Desa Sampagul
Pada Tanggal   : 12 Juni 2012
Kepala Kantor Urusan Agama
Kec.Pangaribuan
            DTO


Mhd. Nazar Lufti, S.Pd.I
NIP. 198511012006041002
Keterangan :
1. Asli Surat Kepada Nadzir Masjid
2. Lembar 2 Tembusan kepada Kandepag Kabupaten
3. Arsip

Wednesday, 28 May 2014

Contoh Surat Pindah

Hal : Permohonan                                                        Kepada Yth :
                                                                                    Bapak Kepala Kantor Wilayah 
                                                                                    Kementerian Hukum dan HAM 
                                                                                    Sumatera Utara
                                                                                    Di-
                                                                                                Medan



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                                   :  ABU HANIFAH  
NIP                                     :  19800521 200703 1 002
Pangkat / Gol. Ruang            :  Pengatur Muda Tk I (II/b) 
Jabatan                                :   Fungsional Umum

Dengan ini memohon kepada Bapak agar dapat kiranya memberi kepada saya surat rekomendasi pindah tugas dari Cabang Rumah Tahanan Negara Sipirok untuk di tempatkan di Cabang Rumah Tahanan Kota Nopan Kec. Tapanuli Selatan. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak untuk memberikan Surat Rekomendasi kepada saya. Adapun alasan saya untuk  Penyegaran dalam pekerjaan. 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan :
1.            SK Pindah Tugas
2.            Photo Copi SK CPNS
3.            Photo copi SK PNS

Demikian harapan saya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak membantu saya ucapkan ribuan terima kasih.


                                                                                             Medan, 09 Mei 2014
                                                                                                  Hormat Saya




            ABU HANIFAH  

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA KHUSUS


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama        : DEDY SYAHPUTRA

Jabatan      : KEPALA CABANG

Alamat       : Jl.Bambu II No.80 A-B

Untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa Substitusi” dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada :

Nama         : FERIYANDI

Jabatan       : LOAN ORIGINATION OFFICER

No. ID       : F.26.13.0037

Keduanya beralamat di Jl.Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Jakarta Barat 11740 (untuk selanjutnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai “Penerima Kuasa Substitusi”), untuk bertindak

------------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------------

-Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Substitusi untuk menarik dan atau mengambil serta menyerahkan kepada PT.HD FINANCE kantor cabang Medan – HDF atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua 2 (DUA) yang pembelinya dibiayai oleh Pemberi Kuasa Substitusi dengan pembelian secara angsuran melalui fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan

“perjanjian Pembiayaan Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia PT. HD. FINANCE” No. 61000000197913 tanggal 08/7/2013 yang ditandatangani oleh dan antara Pemberi Kuasa Subtitusi dengan RYANANDA FAUZY dengan data-data sebagai berikut :

Merk              : HONDA No. Rangka : MH1JFD112DK042840 

Tipe / Jenis      : HONDA BEAT 2013 No. Mesin : JFDIE1043246

Warna             : HITAM No. Polisi : BK 5233 AEA

Thn Pembuatan : 2013

(untuk selanjutnya disebut “Kendaraan”

Sehubungan hal tersebut di atas Penerima Kuasa Subtitusi diberi wewenang untuk :
  1. Memasuki halaman dan atau ruangan tempat tinggal dan atau kantor dan atau di tempat lain di mana kendaraan tersebut berada guna menarik dan atau mengambil kendaraan tersebut dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian RI atau pihak yang berwenang lainnya; dan 
  2. Menghadap siapa saja yang dianggap perlu dan berguna serta melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada satu tindakapnpun yang dikecualikan.
  3. Membuat berita acara serah terima kendaraan segera seteah menerima kendaraan dari konsumen / nasabah untuk selanjutnya kendaraan diserahkan kepada PT. HD FINANCE.
Demikian Surat Kuasa Subtitusi ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa Subtitusi ini untuk dipergunakan sebagaimana dan tidak dapat disubtitusikan lagi. 



Medan – HDF, 2013

Penerima Kuasa Subtutisi Pemberi Kuasa Subtitusi 


FERIYANDI DEDY SYAHPUTRA



Contoh Surat Kuasa yang lain adalah :

SURAT  KUASA

Yang bertanda- tangan di bawah ini
Nama                              : Taisah Hutabarat
Tempat / Tgk / Lahir        : Taput. 23-07-1945
Jenis Klamin                    : Permpuan
Pekerjaan                        :  Ibu rumah tangga
Alamat                             : Jln. Pintu Air . 6. Hiras No. 18 Kel . Sitirejo-1 Kec. Medan Kota
No. Rek                          : 0367-01-026254-50-2
Cab                                 : 0367 Medan Sisingamangaraja

Memberikan kuasa / mengatas namakan pemberi kuasa kepada :
Nik                                : 1271016307450001
Nama                             : Roy Hutahaean
Tempat / Tgl / Lahir        : Medan . 16 Juni 1970
Jenis Klamin                   : Pria
Pekerjaan                       : Wiraswasta
Alamat                           :  Jln. Pintu Air . 6. Hiras No. 2  Kel. Siti rejo – 1

Untuk mengambil / menarik / menguasai uang yang berada pada tabungan di BRI BRITAMA sebesar Rp 500.000 ( Lima ratus ribu)

Demikian surat ini di buat agar dapat dopergunakan sebagaimana mestinya  & dapat di pertanggungjawabkan di hadapan Hukum yang berlaku


     Yang  menerima kuasa                                         Medan 13 Desember 2013
   Yang memberi kuasa 



                 ROY HUTAHEAN                                                TAISAH HUTABARAT

Friday, 2 May 2014

Convention on the Rights of the Child

Approved by the General Assembly of the United Nations
on November 20, 1989
Preamble
The States Parties to the present Convention
Taking into account that according to the principles expressed in the Charter of the United Nations recognition of the inherent dignity and equal rights and an integral part of all members of the human race , is the foundation of freedom , justice and peace in the world.

Given that the nations of the United Nations have expressed once again their belief in the charter of basic rights of human beings , the dignity and respect the human person , and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom broad.

Admitted that the United Nations , the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights , proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein , without distinction of any kind such as race , color , sex , language , religion, political , or other opinion , national or social origin , property or other status.

Considering that the Universal Declaration of Human Rights , the United Nations has stated that the children are entitled to parenting and special assistance.

Convinced that the family , as the fundamental group of society and nature 's environment for the growth and well-being of all its members and particularly children , should be given the necessary protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community.

Admitted that the child , for the full development of his personality fully and harmoniously , should grow up in a family environment in an atmosphere of happiness , love and understanding.

Considering that the child should be prepared to live an individual life and society , and raised the spirit of the ideals set forth in the Charter of the United Nations , and especially in the spirit of peace, dignity , tolerance , freedom , equality and solidarity.

Given that the need to give special care to the child has been stated in the Geneva Declaration of the Rights of the Child in 1924 and the Declaration of the Rights of the Child which was approved by the General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights , in the International Covenant on Civil and Political rights ( especially in chapter 23 and chapter 24 ) , the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ( especially article 10 ) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international organizations concerned with the welfare of children.

Given that as indicated in the Declaration of the Rights of the Child , " the child , by reason of his physical and mental immaturity , needs special safeguards and care , including appropriate legal protection , before as well as after birth " ,

Recalling the provisions of the Declaration on Principles of Social and Legal relating to the Protection and Welfare of Children , with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally; Standard Minimum Rules of the United Nations , for the Administration of Juvenile Justice ( Beijing Rules ) ; and the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ,

Admitted the importance of international cooperation for improving the livelihood of children in every country , especially in developing countries ,
Agreed as follows :

Part I
Article 1

For the purposes of the present Convention , a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child , maturity is attained earlier .
Article 2
  1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind , regardless of race, color , sex , language , religion , political opinion or other opinion , nationality , ethnic or social origin , property, disability , birth or other status of the child or the child's parent or legal guardian of the child .
  2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children are protected from all forms of discrimination or punishment on the basis of the status , activities , expressed opinions, or beliefs of the child's parents , legal guardians, or family members .

Article 3
  1. In all actions concerning children, whether undertaken by institutions or private social welfare institutions , courts of law , administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration .
  2. States Parties undertake to ensure the protection and care of children as needed for well-being , taking into account the rights and duties of parents , legal guardians or other persons legally responsible for him , and for this purpose , should take all legislative and administrative measures are appropriate .
  3. States Parties shall ensure that the institutions , services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities , particularly in the areas of safety , health , in the number of and suitability of staff , and also their oversight authorities.

Article 4
States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative , and other appropriate measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention . Regarding the rights of economic, social and cultural , the States Parties shall undertake such measures to the maximum extent possible from the sources they are available and where needed, within the framework of international cooperation .

Article 5
States Parties shall respect the responsibilities , rights and duties of parents or, if applicable, the members of the extended family or community as administered by local custom , legal guardians or other persons legally responsible responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child , appropriate direction and guidance in the implementation of the child rights recognized in the present Convention .

Article 6
1 . States Parties recognize that every child has the inherent right to life .
2 . States Parties shall ensure to the maximum possible range of resistance and development of children .

Article 7
  1. The Child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name , the right to obtain citizenship , and as far as possible , the right to know and be cared for by their parents .
  2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under international instruments relevant in this field , especially if the child would otherwise be stateless .

Article 8
  1. States Parties undertake to respect the child's right to maintain its identity , including nationality , name and family relations as recognized by law without unlawful interference .
  2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his identity .


Article 9
  1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will , except when competent authorities subject to yudicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary in the interests of The best child . Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of children by parents , or cases where the parents are living separately and a decision must be made regarding the child 's residence .
  2. In any proceedings in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article , all interested parties must be given the opportunity to participate in the proceedings and make their opinions known .
  3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis , unless contrary to the best interests of the child .
  4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention , imprisonment , exile , deportation or death ( including death from any cause as long as the person is in custody country ) one or both parents of the child , the State Party which concerned at the request must provide to the child or , if appropriate, other family members with basic information about the place being a member or family member that stretch of nothing except giving information that would be detrimental to the welfare of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person ( or people ) are concerned .

Article 10
  1. Accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1 , the filing of a request by a child or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification will be dealt with by States Parties in a positive way , humane and smoothly . States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and their family members .
  2. A child where her parents lived in another country is entitled to hold , on a regular basis except in circumstances exceptional , personal relations and direct contact with both parents . Towards that end and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 2 , States Parties shall respect the rights of the child and his parents to leave any country , including their own country , and to enter their own country . The right to leave any country shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect national security , public order , health , or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the right - other rights recognized in the present Convention .


Article 11
  1. States Parties shall take measures to combat the illicit trafficking of children and non-return of children who are outside the country .
  2. For this purpose, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements .

Article 12
  1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his own opinion , the right to express those opinions freely in all matters affecting the child , the views of the child should be given weight in accordance with the age and maturity of the child .
  2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in court proceedings and administrative affecting the child , either directly , or through a representative or an appropriate body , in a manner consistent with the procedural rules national law .


Article 13
  1. The Son shall have the right to freedom of expression , this right includes freedom to seek , receive and impart information and ideas of all kinds , regardless of frontiers , either orally , in writing or in print, in the form of art , or through any other media options child .
  2. Implementation of this right may be subject to certain restrictions , but it will only as prescribed by law and necessary :

( a) For respect of the rights or reputations of others ; or
( b ) For the protection of national security or public order , or of public health or morals .

Article 14
  1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought , conscience and religion .
  2. States Parties shall respect the rights and duties of parents , and when applicable , legal guardians , to provide direction to the child in the exercise of their rights in a manner consistent with the ability of the developing child .
  3. Freedom to express one's religion or belief a person , be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety , order, health or morals or the rights or fundamental freedoms of others.


Article 15
  1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of assemble and freedom of peaceful assembly .
  2. No restrictions may be placed on the implementation of these rights , other than those imposed in accordance with the law and which are necessary in a democratic society , in the interests of national security or public safety , public order , the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.


Article 16
  1. No child shall be used as the target of intervention arbitrary or unauthorized access to personal privacy , family , home or correspondence , or of unlawful attacks on his honor and reputation .
  2. Children are entitled to the protection of the law against such interference or attack .


Article 17

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of sources of national and international ; primarily aimed at the improvement of social welfare , spiritual and kesusilaannya and physical and mental health . For this purpose, States Parties shall :
( a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the child and in accordance with the meaning of article 29 ;
( b ) Encourage international co-operation in the production , exchange and dissemination of information and material from a diversity of cultural , national sources and international ;
( c ) Encourage the production and dissemination of children's books ;
( d ) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a minority group or who is indigenous ;
( e ) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information and material injurious to his welfare in mind the provisions of articles 13 and 18 .

Article 18
  1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for mature jawwab and child development . Parents or , later however , legal guardians , have the primary responsibility for the maturation and development of children . Best interests of the child will be their basic concern .
  2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions , facilities and services for the care of children .
  3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from services and child care facilities , for which they are eligible .


Article 19
  1. States Parties shall take all necessary legislative, administrative , social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence , injury or abuse , neglect or negligent treatment , maltreatment or exploitation , including sexual abuse dive in the care of ( the ) parent , legal guardian or any other person who has the care of the child .
  2. These protective measures , as appropriate, should include effective procedures for the preparation of social programs to provide necessary support for those who have the care of children , and also for other forms of prevention and for identification , reporting , referral, investigation , treatment and follow-up events  child abuse described before, and , as appropriate , for judicial involvement .


Article 20
  1. A child temporarily or remain deprived of his family environment , or which is best for its own sake is not allowed to remain in that environment , shall be entitled to special protection and assistance provided by the State .
  2. States Parties in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child .
  3. Such care could include , inter alia , the placement of the child's parents , kafalah of Islamic law , adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children . When considering resolutions has , then it should be given proper attention on a continuous desire in a child's education and the ethnic , religious , cultural and linguistic background of the child .

Article 21

States Parties that recognize and / or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall :
( a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine , in accordance with the laws and procedures applicable and based on all the information that is pertinent and reliable , that the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents , relatives relatives and legal guardians and that, if required , the persons concerned have given their consent to the adoption by counseling as may be necessary ;
( b ) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child care , if the child can not be placed in a foster or an adoptive family or in any suitable manner be cared for in the child's country of origin ;
( c ) Ensure that the child concerned by inter-country adoption and protection standards commensurate with the protection and standards that exist in the case of national adoption ;
( d ) Take all appropriate measures to ensure that , in inter - country adoption , the placement does not result in improper financial gain for those involved in it ;
( e ) Promote, where appropriate , the objectives of this chapter by making arrangements or agreements, bilateral or multilateral , and endeavor, within this framework kerrja , ensure that the placement of the child in another country is carried by parra authorities or organs authorized .

Article 22
  1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with the laws and procedures applicable international or domestic , whether unaccompanied or accompanied by his parents or by any other person , receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in the instruments of human rights or international humanitarian others , in which the said States are Parties .
  2. For this purpose, States Parties shall provide , as they consider appropriate , co-operation in any efforts by the United Nations and intergovernmental organizations other competent organizations or non - governmental , which cooperate with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or family members other than a refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his family . In cases where no parents or other family members simply can not be found , the child shall be given the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his family environment for any reason , as set forth in this Convention .


Article 23
  1. States Parties recognize that a mentally handicapped child or physical disabilities should enjoy a full and decent life , in conditions that ensure dignity, promote self-confidence and facilitate the child's active participation in the community .
  2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to available resources , the provision of the eligible child and those responsible for their care , assistance for which application is filed and the appropriate the state of the child and the circumstances of the parents or others caring for the child .
  3. By recognizing the special needs of a disabled child , assistance extended in accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge , whenever possible , taking into account the financial resources of the parents or others who caring for the child , and should be designed to ensure that the disabled child has effective access to and receives education , training , health care services , rehabilitation services , preparation for work and recreation opportunities in a manner conducive to the achievement of the full social integration possible , and the child's individual development , including the development of culture and soul .
  4. States Parties shall promote, in the spirit of international cooperation , the exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of medical , psychological and functional treatment of disabled children , including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation , education and vocational services , with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas . In this regard , particular account shall be taken of the needs of developing countries .

Article 24
1 . States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health may be obtained and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health . States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his right to aksers to such health care services .
2 . States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures to :
( a) To diminish infant and child mortality ;
( b ) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on primary health care ;
( c ) Fighting disease and malnutrition , including within the framework of primary health care through , inter alia , the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water , taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution ;
( d ) Ensure health care before and after birth is right for mothers ;
( e ) ensure that all segments of society , in particular parents and children, are informed , have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition , the benefits of breastfeeding , hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents ;
( f ) To develop preventive health care , guidance for parents and family planning education and services .
3 . States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.
4 . States Parties undertake to promote and encourage international cooperation with the aim of achieving the realization of the rights recognized in the present article fully and progressively . In this regard , particular account shall be taken of the needs of developing countries .

Article 25
States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the purposes of care , protection or treatment of his physical health or mental health or periodic review of the treatment provided to the child and all other circumstances relevant to its placement .

Article 26
  1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security , including social insurance and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law .
  2. The benefits should , where appropriate, be granted , taking into account the sources and circumstances of the child and those responsible for maintaining and caring for the child , as well as any other consideration relevant to an application for benefits made by the child or on behalf of the child .


Article 27
  1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the rapidly developing physical , mental , spiritual , moral and social development .
  2. Parents or other persons responsible for the child have the primary responsibility to ensure within their abilities and financial capabilities , livelihood necessary for the child's development .
  3. States Parties , in accordance with national circumstances and within their means , shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall provide material assistance and support programs , particularly regarding nutrition , clothing and housing .
  4. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the reimbursement for the child from the parents or other persons having financial responsibility for the child, not only in the State Party but also abroad . Especially , where the person having financial responsibility for the child lives in a State different from the State of the child , States Parties shall promote the accession to international agreements or the conclusion of such agreements , as well as the manufacture of arrangements another right .

Article 28
1 . States Parties recognize the right of the child to education , and with the aim of achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity , they shall, in particular :
( a) Make primary education compulsory for all children and terbbuka ;
( b ) Encourage the development of forms of secondary education different , including general and vocational education , making education - the education available and accessible to every child , and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance if needed ;
( c ) Make higher education accessible to all children by ability with every appropriate means ;
( d ) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children ;
( e ) Take measures to encourage attendance in school and decrease dropout rates .
2 . States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in accordance with this Convention .
3 . States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education , especially by contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and engineering knowledge and methods of teaching modern . In this regard , special attention should be paid to the needs of developing countries .

Article 29
1 . States Parties agree that the education of the child shall be directed to :
(a ) The development of the child's personality , talents and mental and physical abilities to their fullest potential ;
( b ) The development of respect for human rights and fundamental freedoms and the principles enshrined in the Charter of the United Nations ;
( c ) The development of respect for the child's parents , or her own cultural identity , language and values ​​itself on the national values ​​of the country in which the child is living, the country 's children may originate, and for civilizations different from his or her itself ;
( d ) preparation of the child for responsible life in a free society , in the spirit of understanding, peace , tolerance , equality of sexes , and friendship among all peoples , ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin ;
( e) The development of respect for the natural environment .
2 . No part of this article or article 28 shall be construed so as interfere with the freedom of people and agencies to create and direct educational institutions , subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this Article and the requirements that the education given in such institutions shall meet the minimum standards as may be laid down by the State .

Article 30
In those countries in which ethnic , religious , or linguistic or persons of indigenous origin exist , a child belonging to such a minority or indigenous people can not be denied the right , in community with other members of the group.

Tuesday, 4 March 2014

Definition of Profession

There has been no agreement on the definition of the profession because there is no standard job / task that how that can be regarded as a profession . Some say that the profession is " one's position even though the profession is not for commercial purposes " . Traditionally there are 4 professions that are already known , namely medicine , law , education , and clergy .

PROFESSIONALISM

Usually understood as a quality that must be possessed by every good executive . The characteristics of professionalism :

  1. Have high skills in a field as well as proficiency in using certain equipment necessary in carrying out the duties concerned with the above areas
  2. Have knowledge and experience as well as intelligence in analyzing a problem and sensitive reading of the situation in a quick and precise and careful in making the best decisions on the basis of sensitivity
  3. Got forward-looking attitude that has the ability to anticipate the development environment that lay before him
  4. Have an independent attitude based on the belief in personal ability and open to listen and respect the opinions of others , but punctilious in is best for themselves and their personal development


TYPICAL CHARACTERISTICS PROFESSION

According to the article in the International Encyclopedia of education , there are 10 characteristic of a profession , namely :

  1. An organized work areas of intellectual types continues to grow and expanded
  2. An intellectual technique
  3. Practical application of intellectual techniques in practical affairs
  4. A long period of training and certification
  5. Some of the ethical standards and statements that can be held
  6. The ability for leadership in the profession itself
  7. Association of members of the profession who became a close-knit group with a high communication quality among its members
  8. Recognition as a profession
  9. Professional attention to the responsible use of the work profession
  10. Strong relationships with other professions


PURPOSE OF PROFESSIONAL ETHICS CODE

The general principles are formulated in a profession will be different from one another . This is due to differences in customs , habits , culture , and the role of experts who defined the profession of a country is not the same . As for the principal purposes of the formula set forth in the ethical code of conduct ( code of conduct ) profession is :

  1. Ethical standards describes and establishes responsibilities to clients , institutions , and society at large
  2. Ethical standards for the profession expert help in determining what they should do when they face ethical dilemmas on the job
  3. Ethical standards for the profession keep letting the reputation or the name and functions of the profession in society against evil behavior - behavior of certain members
  4. Ethical standards reflect / imagined expectations morals of the community , thus ethical standards ensure that the members of the profession will obey the Law book of ethics ( code of ethics ) in the service professions
  5. Ethical standards are the basis for maintaining the behavior and integrity or honesty of professional experts
  6. Please note that the code of ethics is not the same as the law ( or laws ) . An expert professionals who violate the code of ethics will receive sanctions or fines from the parent organization of the profession

Definitions Ethics

DEFINITIONS ETHICS

Which discusses the science of good deeds and bad deeds of human as far as can be understood by the human mind

ETHICS LEARNING OBJECTIVES

To obtain the same concept of the good and bad assessment for all humans in space and time

BETTER UNDERSTANDING

Something to say good things when he brings grace , and gives a feeling of pleasure , or happy ( Something said to be good if he valued positively )

UNDERSTANDING THE BAD

Everything is reprehensible . Bad deeds means acts that are contrary to societal norms applicable

ASSESSMENT HOW GOOD AND BAD

According to the teachings of religion , Indigenous Habits , Happiness , Whisper of the Heart ( intuition ) , evolution , utilitarianism , Got Eudaemonisme , Pragmatism Flow , Flow Positivism , Naturalism Flow , Flow Vitalism , Flow Idealism , Existentialism Flow , Flow Marxism , Communism Flow [ look on the internet about schools or schools are in full ]

Criteria of good or bad deeds which will be described below limited to a range of flow or ideology ever and continues to grow to this day . Special assessment of good and bad deeds according to religion , indigenous customs , and culture will not be discussed here .

Schools of happiness ( hedonism )
" The behavior or actions that gave birth to the happiness and pleasures / delights " . There are three viewpoints of these schools are ( 1 ) the individualistic hedonism / egostik hedonism is considered that if a good decision for his personal well then called , whereas if the decision is not good then that's bad ; ( 2 ) rational hedonism / rationalistic hedonism that argue that individual happiness or delicacy that should be based on consideration of common sense ; and ( 3 ) universalistic hedonism which states that the benchmark whether an act is good or bad is referring to the act of giving birth due to pleasure or happiness to all beings .

Whisper of the Heart ( intuition )

Whisper of the heart is the " inner strength that can identify whether something is good or bad deeds without first seeing the impact that action " . This ideology is the ideology of a refutation of hedonism . The main purpose of this stream is virtue , advantages , privileges can also be interpreted as " moral goodness "

evolution

This understanding found everything that exists in nature is always ( gradually ) change that is evolving toward toward perfection . By adopting the theory of Darwin ( remember the concept of selection of nature , struggle for life , and survival for the fittest ) Alexander reveals that moral values ​​must always compete with other values ​​, even with all that is in the style of a mini , and moral values ​​that endure ( fixed ) is said to be well , and values ​​that do not survive ( inferior to the struggle between values ​​) is seen as bad .

Got Eudaemonisme

This ideology is the basic principle of happiness for yourself and happiness for others . According to Aristotle , this eudaemonia required to achieve 4 things: ( 1 ) health , freedom , independence , wealth and power , ( 2 ) kemauaan , ( 3 ) good deeds , and ( 4 ) inner knowledge .

Pragmatism flow

This flow menititkberatkan on useful things of yourself both morally and materially . That became the emphasis is experience , therefore adherents of this ideology does not recognize the term truth because the truth is abstract and not to be obtained in the empirical world .

Naturalism flow

Which to measure good or bad is : " whether in accordance with the state of nature " , where it was said to be naturally good , while bad if deemed unnatural . Jean Jack Rousseau argued that progress , knowledge and culture is to be the destroyer of the universe .

Vitalism flow

This flow is the flow natiralisme refutation of vitalism because according understand the good and bad to be the size it is not natural but " vitae " or life ( which is very necessary for life ) . The flow consists of two groups: ( 1 ) vitalism pessimistis (negative vitalistis ) and ( 2 ) optimistime vitalism . The first group is famous for the phrase " homo Homini Lupus " means " man is a wolf to man the others " . Meanwhile, according to the second stream " war is lawful " , since the people who fought that ( winning ) that will hold the power . Famous people flow F. Niettsche vitalism is that a lot of influence on Adolf Hitler .

flow Gessingnungsethik

Initiated by Albert Schweitzer , an expert theologian , Music , Medical , philosopher , and Ethics . Most important in this genre is " respect for life " , which as far as possible every creature should help each other and apply good . Size kindness is " pemelihataan life " , and the bad is any attempt that resulted destruction and blocking prevented life .

flow Idealism

Very concerned with the existence of the human mind because the mind of men that became a source of ideas . Famous expression of this genre is " all that exists is simply that there is no " because there was just a picture / manifestation of the mind ( a pale imitation ) . As good as any clone would not be as beautiful as the original ( ie ideas ) . So the bai was just what was in the idea itself .

Existentialism flow

Ethics Existentialism holds that existence over the world have always related to individual decisions , That is , suppose that the individual does not take a decision then surely nothing happens . Individuals will determine terhadao something good , particularly for the benefit of himself . The expression of these streams is " Truth is subjectivity " or the truth lies in the personality then it is called good , and vice versa if the decision was not personal then that's good for the poor .

Marxism flow

Based on the " Dialectical Materialsme " ie everything that is controlled by the state of the material and the material circumstances also must follow the dialectical path . This flow holds the motto "everything is the way it can be justified only as long as the road can be taken to achieve the goal something " . So whatever can be viewed either as long as it can deliver / deliver to the destination

Ethics Law Enforcement Profession

Ethics in the profession as a profession either law enforcement , military , Police and so very needed . Ethics is a limit to the law enforcement agencies , especially the Police for not abusing authority as law enforcement .
Indonesian National Police ( INP ) in the role of law enforcement at the age of 63 years to always continue to strive to give good results . Symptoms of the decline of the legal profession looks of the emergence of the term " judicial mafia " , and people began to feel that it is better to resolve a case as much as possible not to court with the help of the legal profession . What does it mean to say that the profession in decline ( seriouly impaired) ? What size to judge that? The answer is that if the code of professional conduct is not adhered to by the majority of the pengembannya . But , what the professional code of ethics , and why the profession requires a code of ethics ? The answer will depend on our understanding of the profession itself .
http://hukumperdatadanpidana.blogspot.com/

The words of the profession and professionals have often used and has several meanings . In everyday speech , the word profession is defined as work ( fixed ) to earn a living ( Netherlands ; baan ; juicer : job or occupation) , which is legal and which are not . Thus , the profession is defined as any activity to earn a living and equipment are carried out with regard to the way skilled work and the work of high quality with a high get paid . The expertise gained through experience , learning on educational institutions ( higher ) specific , intensive training , or a combination of all of it . In relation to this notion , often distinguished professional understanding and professionalism as opposed to amateurs and amateurism , for example in the world of sports , which are often also linked to the definition of a regular job as opposed to odd jobs .

Profession carrier is a person who has expertise in a particular field berkeilmuan . Because of this , he is able to independently meet the needs of people who require care in a field that requires expertise berkeilmuan it . Bearers profession concerned themselves decide on what to do in carrying out his professional developing of action . He was personally responsible for the quality of services being operated . Therefore , the nature of the relationship between the carrier and the patient or his client's profession is a personal relationship , namely the relationship between the subject of supporting values ​​.

Such a personal relationship that was the horizontal relationship between the two parties formally juridical same status . Nevertheless , the actual substance of the relationship between the carrier and the client 's profession as a socio - psychological imbalance there . In the developing of his profession , a profession carrier owns and runs the professional authority against his client , which rests on the authority of technical competence superior .

The client does not have the technical competence or are not in a position to be able to objectively assess the implementation of the technical competence of the requested bearer service professional profession . Therefore , if a client came to call the carrier or profession to request services or professional services , then the client essentially has no choice but to provide quality care professional and dignified manner . Previous description shows that the relationship between carrier horosontal profession and his clients are also a relationship of trust . This means that the client is requesting professional services , carrier came profession concerned with the full confidence that the bearers of the profession will not abuse the situation , that it is a dignified profession carrier will deploy the knowledge and expertise in running berkeilmuannya professional services .

Because it is a social function that is directly related to the value that determines the degree of realization of basic human dignity , the actual developing of a profession or a professional service that requires public supervision . But in general , are not the bearers of the profession in question , does not have the technical competence to be able to assess and conduct effective oversight of developing of the profession . Including the government bureaucracy is difficult to implement surveillance and social control ( social control ) against professional services effectively . A range of social control by the government bureaucracy with a very limited rule of law , either because of personal characteristics on the relationship between the carrier and the client as well as the profession bearers profession has certain powers and authority to run against his client .

Law Enforcement
That professional ethics are the attitudes of professional services to meet the needs of the client with the involvement and expertise as a service within the framework of society as a whole obligation of members of the public who need to be accompanied careful reflection , based on the sense of the presence of the principal rules of professional ethics as follows :
Profession must be seen ( and lived ) as a service ;
Professional services in referring to prioritize the interests of the client or the interests of the great value as criticism norms that motivate attitudes and actions ;
Bearer profession should always be oriented to the community as a whole ;
To be competitive in the service must take place in a healthy manner to guarantee the quality and improvement of developing of the profession.
Professional ethics is an ethical stance as an integral part of life attitude in life as a professional carrier . Only a professional carrier in question can or most know about whether their conduct in carrying out the profession meet the demands of professional ethics or not . Because it does not have the technical competence , the layman can not judge it . This means , adherence to professional ethics will largely depend on the moral character and profession concerned bearers . Besides bearers profession often faced with situations that pose a thorny issue to determine what behavior that meets the demands of professional ethics . While the behavior in the developing of the profession can bring negative consequences that far to the client , which may indicate the fact that the bearers of the profession itself requires the presence of a more concrete objective guidelines for professional behavior . Because of this , the bearers of the environmental profession itself raised a set of behavioral rules as guidelines to be followed in carrying out the profession. Devices that rule is referred to as a code of professional conduct ( commonly abbreviated as : code of ethics ) , which can be written or unwritten . At the present time , a code of conduct that is generally in the form of written formally defined by each respective professional organizations . Basically , a code of conduct that aims to preserve the dignity of the profession in question , and on the other hand to protect the clients ( citizens ) of abuse or expertise and professional authority . That the further development of the code of conduct , including a group of positive moral code .

These conditions , both the reign of the new order and post-reform governments , including the current government in the context of technical , the existence of " code of conduct " in serving the lives of many people , not total self-image and identity as a public service . In other words , they show the abuses committed by the professional ethics of the profession bearers are individualistic .

Moreover, the demands associated with the aspirations of the people who want a total reform of the whole order of the public service , and we are still hoping against hope to get the evidence , whether in fact the carrier of this profession is based on common sense and good morals or a selfless devotion to the profession ?

The reality is , the clients ( citizens ) still have to bear the burden in the wound twists any problems it faces when done by a professional carrier even though he is able to pay , but he will continue to be haunted by the shadow of anxiety when faced problems can not be solved completely . In fact , in reality the process is expensive to be paid , both morally and materially .

Even so , the process must be calculated weaknesses , both formal judicial and psychologically , without it we would be trapped again by the arrogant behavior and culture of arbitrariness in completing each process in developing of the profession. Still fundamental problems that we face today , not in spite of a series of moral behavior of the carrier professions closely with colonialist feudal culture . And the reaction , came to light after the client ( citizens ) in various regions have the courage to fight back their rights and obligations in the legal community patterns .

At the very least , they were able to control and structuring of the public , the profession that deviant behavior is performed by each carrier of the profession in order to function in society, which require professional services and professional proportionally in solving problems that arise in the life of society as a true fairy and complete .

Legal profession and realize the issues related to maintaining order in which justice in society . Order that justice is a basic human kebutuhab , because only in such a situation people can live their lives naturally , ie according to the value of humanity . The value and virtue of justice is the most sublime and is an essential element of human dignity .

Law , the rules of positive law , legal awareness , awareness of ethical and justice rooted in respect for human dignity . Respect for human dignity is the starting point or foundation bertumpunya and final goal of the law . As a means to achieve a just order , rule of law embodied in various social behavior so-called rule of law . Overall positive legal norms prevailing in a society structured in a system called the rule of law . There is a rule of law and the functioning of the rules of law and its enforcement is a product of human struggle in an effort to overcome various problems of life in the community , including tackling and direct negative tendencies to be positive and actualize or memproduktifkan positive tendencies that exist within humans .

In every struggle , people try to understand , process and creatively accommodate various social reality on the values ​​espoused and expressed in structuring the system behavior and life together in the form of legal norms , making it useful for the protection of human dignity in accordance with the level of development of civilization which has been reached . It could be argued that the dynamics of human life , the law and the legal system is one very important factor in the process of refining the manners of mankind . Quality of life laws and ordinances of the law of a society reflects the level of moral or cultural situation of the people concerned .

Implementation and enforcement of equitable order in the common life as a basic human need in order to remain dignified human life is a function of society . At the level of civilization that has been compounded , organizing social functions and equitable enforcement of the order in his daily life embodied by the legal profession . The social role of the legal profession can be divided into four areas of legal work , namely :

1 . Completion of a formal conflict ( justice ) .
2 . Prevention of conflict ( legal drafting , legal advice) .
3 . Informal conflict resolution .
4 . Application of law outside the conflict .

At the present time , which is included in part of the legal profession that typically embody field work is legal positions of judges, lawyers and notaries . Any positions to which it aspires , one of the legal profession in carrying out its functions should always refer to the purpose of the law to provide shelter to every human being to realize a just order , which is based on respect for human dignity .

In the dynamics of everyday life are not infrequent conflicts of interest among members of the community , it is often a conflict of interest can not be resolved either by the parties concerned , because each party will of course tend to try by all means to defend its interests . Such a way that will cause tension in society and can lead to the creation of atmosphere " bellum omnium contra omnes " by the law of jungle : " who is strong he who wins " . To be able to regularly resolve conflicts of interest for the sake of maintaining good order in society , it is necessary to have the institution ( institutional ) that is able to provide closure particular impartially ( impartiality ) and based on objectively valid benchmark . To resolve conflicts of interest formally with fair certainty , then formed a complete judicial institution with the procedural rules and related positions , ie judges , lawyers and prosecutors .

Principal authority of the judiciary is to act examination, evaluation and determination of the value of certain human behavior and determine the value of a concrete situation and solve the problem ( conflict ) posed impartially based on the law in this case can be used as an objective benchmark . That authority is called authority ( authority ) of the judiciary , where decision-making in realizing the judicial authority in concrete reality , carried out by the judiciary officials called the judge .

Basically , the task of the judge is to give a decision on every case ( conflict ) that confronted him . That is , the judge in charge to establish a legal relationship , the value of behavioral law and legal position of the parties involved in the situation that confronted him . In order to resolve the problem or conflict that confronted him impartially based on the law , then the decision-making process , judges should be independent and free from the influence of any party , including the government though . In taking the decision of the judges is only tied to the relevant facts and legal norms be used as a foundation or juridical decision , in addition to the ethical stance or professional ethics of judges should be cored : attitude of piety to God Almighty , honest , fair , wise , impartial ( unbiased) , polite , patient , firm hold confidential positions , and true solidarity . And the responsibility between judge and advocate or legal counsel is the responsibility and authority alone , the judge is limited to one area of ​​legal work , namely conflict resolution and formal issues , while advocates or legal counsel can play a role in all areas of law in carrying out the work of the profession . An advocate or legal counsel should always refer to the efforts to establish order and rule of law with justice . Because of this , basically professional ethics of judges also apply to lawyers . Ethically , lawyers or attorneys are obligated to uphold the principles of law and human dignity .

The description above portrait of the code of ethics of the legal profession in the form of an ideal , although in fact we can find deviations that occur in this context . It is unusual , in fact it means almost nothing concrete hadil something in its ideal form . However , if these distortions is quite far and covers many aspects and extends all, then maybe we can talk about a crisis or a fundamental change with any consequences and logical consequences in social life . This description actually begins by showing the symptoms that show the possibility of a crisis in the world of our profession which may include all the professions that exist today .

The ultimate goal ( essential goals) the carrier of the profession in carrying out the work of his profession is realizing the objective (objective achievement) and recognition . In fact there are some things that are very important not only as a symbol of recognition alone , but in other contexts . For example , apply for the money . Because money is important in relation to what it can buy , but is also important in its role as a symbol of the real recognition of the quality of the work of the profession ideal profesionalnya.Gambaran only applies to situations in which there are aspects of the work objective and well -integrated . If the actual reality deviates from the ideal condition , the objective work that has value and acquisition of various institutional recognition emblem will not articulated or properly processed . The quality of the legal profession will decline if the political establishment to master the profession in order to neutralize potential sources of criticism , the legal profession is trapped by the client's interests , for fear of losing clients , professional carrier subjectively involved too much in kepentigan client , and ultimately the quality of the judiciary is very low and alarming condition.

From what has been said , it can be said that the profession is an institutional framework in which there are a number of the most important social functions run , especially the development and teaching of science and the humanities and As a practical application in other fields of science terutana in the legal field . It needs to be cultivated in order to professions is capable mempertahanlkan autonomy , for example through professional organizations yangkemandiriannya recognized and respected by the public authorities and the public , and supported by processes and methods that also includes efforts to systematically cultivate ethical stance in accordance with the dynamics of people's lives now this .

Therefore , to build this discourse in a society that is still being emotionally reactive , the role of the legal profession and the professional will determine the proportionate . If you are not able to portray themselves and their identity , people will not be affected to comply with and obey the law . Because what we need is the legal profession who can portray elements of idealism and realistic in applying each performance , so that all forms of hope and reality between morals and devotion in the code of ethics of the legal profession will manifest itself ,