Jadi Presiden itu tidak mudah, apalagi hanya mengandalkan Pencintraan tanpa di barengi dengan ilmu-ilmu / pengetahuan tentang mengelola Suatu Negara, dan baru kali ini sejarahnya di Dunia terjadi suatu hal yang tidak masuk di akal, dan sontak membuat bahan tertawaan negara-negara tetangga, Seperti Pembantu Presiden ini Menteri PUAN MAHARANI Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di tengah-tengah melonjaknya harga pangan mengatakan kepada Rakyat Indonesia "AGAR RAKYAT MISKIN DIET DAN KURANGI MAKAN". ini dalah Mentri Bodoh dan Sangat Bodoh.... dan ini sontak jadi bahan pembicaraan dan hinaan kepada Menteri yang satu ini.
Sekarang Presiden Joko Widodo mulai terlihat “kebingungan” dalam mengelola negara. Salah satunya adalah Jokowi meminta TNI/Polri untuk menstabilkan harga pangan, dengan cara menelusuri permainan harga pangan.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (31/01). “TNI/Polri itu tugasnya bukan untuk menelusuri harga pangan. Ini sudah menyalahi UU no 34/2004 tentang tugas dan fungsi TNI,” ungkap Muslim.
Kata Muslim, TNI itu tugasnya pertahanan menghadapi ancaman dari negara lain. “Bisa berfungsi keamanan bila diminta bantuan polisi. Presiden tidak tahu fungsi dan tugas TNI/Polri. Dunia internasional akan tertawa menyikapi pernyataan Jokowi ini,” jelas Muslim.
Menurut Muslim, masalah harga pangan yang tidak stabil itu bagian dari tugas dan kewenangan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. “Di Kementerian Pertanian ada bidang pengawasan, begitu juga di Kementerian Perdagangan,” jelas Muslim.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (31/01). “TNI/Polri itu tugasnya bukan untuk menelusuri harga pangan. Ini sudah menyalahi UU no 34/2004 tentang tugas dan fungsi TNI,” ungkap Muslim.
Kata Muslim, TNI itu tugasnya pertahanan menghadapi ancaman dari negara lain. “Bisa berfungsi keamanan bila diminta bantuan polisi. Presiden tidak tahu fungsi dan tugas TNI/Polri. Dunia internasional akan tertawa menyikapi pernyataan Jokowi ini,” jelas Muslim.
Menurut Muslim, masalah harga pangan yang tidak stabil itu bagian dari tugas dan kewenangan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. “Di Kementerian Pertanian ada bidang pengawasan, begitu juga di Kementerian Perdagangan,” jelas Muslim.
Muslim menilai, cara berfikir seperti itu mungkin lebih karena latarbelakang Jokowi sebagai “pemimpin karbitan” dan dibesarkan media. “Jokowi belum ditempa dalam bidang birokrasi dan berbagai pelatihan. Mungkin saja Jokowi belum ikut Lemhanas,” pungkas Muslim.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden meminta TNI-Polri tidak segan turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan. “Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya,” kata Jokowi di depan awak media usai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri
No comments:
Post a Comment