Pemerintahan Jokowi Tunduk Pada PDIP

Presiden Jokowi yang di usung oleh Partai PDIP sangat rentan dengan kepentingan Politik terutama yang mengusungnya, terbukti dari setiap tindakan Presiden Jokowi dan juga pejabat-pejabat yang di angkatnya sangat terkesan dan dengan kasat mata hanya sebagai usulan-sulan dari partai yang mengusungnya, seperti PDIP, NASDEM, dll. 

Janji-janji manis waktu kampanye lalu hanya sebagai alat untuk mendapatkan kursi ke presidenan dan setelah mendapatkan kedudukan tersebut lupa akan janji tersebut, lihat saja perkembangan sampai sekarang ini para pendukung Jokowi yang menamakan diri "Jokowers Salam dua Jari' sudah banyak yang tidak mendukung dia lagi dan sudah banyak yang menyesal atas di pilihnya Jokowi dan beralih mengatakan "Jokowers Salam Gigit Jari" kenapa......? semua ini karena tindakan dan perbuatan dan keputusan Presiden Jokowi sangat nampak jelas di atur dan di susun oleh Partai Politik yang mengususnya terutama PDIP. 

Milai Kasus diangkatnya Ketua Mahmakah Agus yang berasal dari Parti NASDEM, Menunjuk Polri yang terlibat dan ditetapkan tersangka oleh KPK, dan malah sudah nampak lagi skenario KPK yang dulu di segani seakan-akan di acak-acak oleh para Politikus yang berseberangan dengannya.

Sikap PDI Perjuangan dalam menanggapi kisruh antara KPK dan Polri dinilai berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Partai politik tersebut dinilai kembali menampilkan wajahnya yang egois dan pragmatis karena tidak mencerminkan kepentingan publik.

Alih-alih merespon suara publik yang mengkritisi pencalonan Kapolri dengan rekam jejak yang buruk, PDIP justru melawan dengan usaha mendiskreditkan petinggi KPK. “Ini berbahaya, karena tumpuan demokrasi adalah partai politik, jika partai politik tidak mencerminkan kepentingan publik, demokrasi bisa terbunuh,” ungkap Direktur lembaga riset Matriks Indonesia, Sofyan Herbowo dalam keterangan resminya, Minggu (25/1/205).

Sofyan menambahkan, saat ini, kepercayaan publik tehadap partai politik sudah sangat rendah. Partai sudah tidak lagi menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan, bahkan kerap bertentangan dengan kehendak publik. Jika situasi ini tidak berubah, yang terancam tidak hanya kredibilitas partai, namun juga agenda pemberantasan korupsi dan kualitas demokrasi.

Megawati sebagai Ketua Umum PDIP harus kembali menegaskan sikap politik partainya sebagai partai rakyat kecil karena ada kesenjangan serius antara wacana publik dan sikap petinggi PDIP.

Berikutnya, Perseteruan KPK dan Polri harus segera diselesaikan. Ada dua agenda penting yaitu dengan sikap tegas Jokowi sebagai presiden. Jokowi harus segera mengambil langkah untuk memperjelas kepemimpinan Polri agar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi.

Jika situasi ini dibiarkan yang terlihat Polri lembaga yang memiliki “nyawa” dengan agenda sendiri di luar agenda Presiden. Padahal, Polri berada langsung di bawah presiden.

Kedua, Jokowi harus segera membuktikan komitmennya memberantas korupsi dengan berdiri di belakang KPK. Jika ini tidak dilakukan, perlu dipertanyakan kemandirian Jokowi sebagai presiden.