Pesawat Hercules Jatuh di Medan Korban Berjatuhan

Satu pesawat milik TNI jatuh menimpa perumahan padat penduduk di Kota Medan, Selasa (30/6/2015). Guntur, warga yang melihat kejadian tersebut mengatakan, ia melihat tiba-tiba pesawat menukik dari ketinggian.

Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari korban selamat. sampai saat ini jam 2.30 sudah 30 mayat ditemukan oleh pemadam juga yang dibantu oleh Anggota TNI dan juga masyarakat sebagai relawan. 

Pesawat jenis Hercules milik TNI AU diperkirakan jatuh di Keluarahan Simalingkar B Kecamatan Medan Selayang, KotaMedan, Selasa (30/6/2015).

Lokasi jatuh pesawat jenis angkut militer ini persis dekat Bandara Lanud Soewondo eks Bandara Polonia Medan.

Belum diketahui penyebab pesawat itu jatuh dan apakah terdapat korban selamat dalam peristiwa nahas tersebut.

Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari korban selamat.

Menurut seorang warga bernama Guntur yang kebetulan melihat kejadian berada di dalam kediamannya di Jalan Pales melihat pesawat Hercules itu menukik di daerah perumahan.

Sampai saat ini jam 2.27 WIB sudah 30 korban di temukan.

Harimau Sumatera Dibunuh Dibuat Jadi Tambul Tuak

Foto-foto yang di posting di laman Facebook https://www.facebook.com/aldosutomo?fref=nf sangat meresahkan, disamping Hewan Langka Harimau Sumatera tersebut adalah dilindungi oleh pemerintah, tidak jelas disebutkan apa penyebab kenapa Harimau Tersebut di bunuh. 

Kalangan pemerhati lingkungan di Sumatera Utara (Sumut) kini dihebohkan dengan pembunuhan seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae). Di laman Facebook terpampang foto sejumlah orang memegang harimau yang baru saja dibunuh. Cuman yang jelas di laman Facebook tersebut yang sudah banyak di sahrekan banyak yang menyatakan "Tabbul harimau.....jln ercis tomuan" yang artinya "Tambul Untuk Minum Tuak di Jl. Ercis Tomuan". 

Ada lima foto yang terlihat di laman Grup Facebook dengan akun Ikatan Anak Siantar (Ikan Asin). Pantauan Senin (29/6/2015) siang, grup itu beranggotakan 26 ribu akun lebih.

Dalam aktivitas terakhir hari ini, sekitar pukul 00.55 WIB, akun Manullang Aldosutomo menampilkan lima foto tentang harimau yang terlihat baru dibunuh. Ada genangan darah di samping harimau tersebut.

Di foto itu terlihat, setidaknya ada 11 orang yang berada di sekitar harimau itu, termasuk anak-anak. Ada yang memegang kepala harimau itu, ada juga yang memegang handphone berkamera menjepret aktivitas itu.

Belum diperoleh keterangan pasti di mana dan kapan pembunuhan harimau ini terjadi. Akun yang memposting foto-foto itu hanya menuliskan "Tabul harimau.....jln ercis tomuan." Tabul harimau merujuk pada ungkapan tambul harimau, atau makanan pendamping saat minum tuak. Sementara Jln ercis tomuan, yang mengacu ke Jalan Ercis, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Tapi warga sekitar menyatakan tidak ada aktivitas pembunuhan harimau di sana. Orang-orang yang berada di foto juga tidak dikenal, demikian juga rumah yang terlihat menggunakan wallpaper itu.

"Di sini tidak ada yang mengenal orang-orang yang difoto itu," kata salah seorang warga, Marlon Sidabutar.

Pihak berwenang masih belum memberikan keterangan terkait informasi ini. Namun diketahui beberapa pihak tengah menelusuri lokasi dan juga sosok yang ada di foto tersebut.

Pekan lalu publik dihebohkan dengan kasus pembakaran orangutan di Kalimantan Tengah yang fotonya muncul di Facebook melalui akun Polo Panitia Hari Kiamat. Dua orang berhasil diamankan polisi dalam kasus itu.

Jokowi Jelas-Jelas Sudah Menjual Indonesia

"Ijinkan Warga Asing Miliki Properti, Jokowi Gadaikan NKRI, Kedaulatan RI Tamat"

Dengan mengijinkan warga negara asing memiliki properti di Indonesia, sama saja Presiden Joko Widodo telah menggadaikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Sahirul Alem menanggapi rencana Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

“Kalau bidang properti sudah dibolehkan dikuasai asing, maka tamatlah kedaulatan NKRI,” kata Sahirul Alem kepada intelijen (24/6).

 

Menurut Alem, kebijakan yang membolehkan pihak asing memiliki properti tersebut telah melukai Pancasila dan UUD 1945. “Jokowi harus menjaga kedaulatan NKRI ini dari kekuasaan asing. Kebijakan asing membolehkan memiliki properti itu telah melukai Pancasila dan UUD 45,” tegas Alem.

Kata Alem, kebijakan itu bukan untuk menarik investor di Indonesia tetapi bisa juga untuk kejahatan di Indonesia. “Lihat saja beberapa warga Cina di Indonesia, melakukan kejahatan. Mereka beralasan hidup di Indonesia murah dan nyaman. Kalau sampai mempunyai properti, bisa jadi warga Indonesia terusir,” jelas Alem.

Diberitakan, Presiden Jokowi akan mengizinkan warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi PP 41/1996.

Hal tersebut disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) di Istana Merdeka, Jakarta (23/06). ” “Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” ujar Teten dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/6).

Tomi Suharto : Sebentar Lagi Cina Membangun Pangkalan Militer di Indonesia

Dikutip dari JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) 

-Putra Presiden ke-2, Soeharto, Hutomo Mandala Putra mengkritisi hal-hal yang sedang disorot publik. Meski tidak menyebut, pernyataan Tommy seperti terkait dengan rencana kerjasama PT Telkom-Singtel, Singapura dan izin kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia.

Dalam hal kerjasama PT Telkom-Singtel, Tommy melalui akun twitternya @HutomoMP_9 menyebutkan, bahwa kerjasama dengan pihak luar merupakan hal biasa, tetapi harus diantisipasi secara ketat. (Baca : Tommy Soeharto Benarkan Akun twitter @HutomoMP_9 Adalah Miliknya)

"Kerja sama dgn Pihak Luar Itu biasa sebagai Jalinan Hubungan Antar Negara, Namun Pemerintah Wajib Menerapkan aturan Ketat untuk Antisipasi," kata Tommy di akun twiternya. (Baca : Banjir Tenaga Kerja Kasar Asal China, Menaker Diminta Bertindak)

Sedangkan dalam hal izin pemilikan property oleh orang asing Tommy berkomentar kritis. "Sepertinya Bukan Hanya Properti, Sebentar Lagi Asing Asing Itu akan di Izinkan membangun Pangkalan Militer nya di wilayah2 NKRI," ujarnya dalam akun twitter. (Baca : Semua Diserahkan ke Asing, Syahwat Neoliberalisme Jokowi Kuat)

Tommy juga menambahkan dalam postingannya dengan mengatakan, "Bahasanya merestui Padahal Menjual Perlahan" Bukan tidak suka dengan Asing, Tapi inilah cara Asing Menjajah NKRI Perlahan," tulis Tommy

Ribuan Buruh Indonesia di PHK malah TENAGA KERJA CHINA berdatangan ke Indonesia

Hati-Hati.... Indonesia sudah di ambang Kehancungan..... Ribuan Buruh INDONESIA DI PHK malah TENAGA KERJA dari CHINA berdatangan Ke Negeri Pancasila ini,,, Mana Pengawas Warga asing....?

Wooow bentar lagi kayaknya RRI bakal Jadi RRC......

Diam-diam tanpa sepengetahuan khalayak ramai, ribuan pekerja Cina yang tidak terdidik dan berasal dari “kasta” yang paling rendah mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka diketahui mulai ada di Bayah (Pandeglag, Banten) dan Papua.

Menurut sumber eramuslim yang dekat dengan pimpinan proyek di Bayah, para pekerja Cina yang datang ini jarang bisa baca tulis. Mereka sehari-hari berbahasa Cina dan sama sekali tidak mengerti kebersihan atau sopan santun, salah satunya mereka biasa buang air besar di sembarang tempat dan buang air kecil di mana-mana tanpa ada rasa malu sedikit pun.

Tentu saja, membanjirnya tenaga kerja asal Cina di Indonesia tanpa memiliki izin yang lengkap dan keterampilan itu menakutkan dan perlu diwaspadai. Bukan saja akan berdampak pada jumlah pengangguran di Indonesia, tapi juga bisa menjadi pintu masuk Cina untuk menjajah Indonesia, seperti ditakutkan Presiden Cina Xi Jinping terhadap aktivitas muslim Uighur di negaranya.

Seperti diberitakan The Guardian, Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan, agama yang ada di Cina tidak boleh dipengaruhi asing. Seluruh warga dan agama mana pun harus berjanji hanya setia untuk negara. “Kita harus mengelola urusan agama sesuai dengan hukum dan sesuai dengan keinginan kami,” kata Xi Jinping. Menurut dia, pasukan asing menggunakan agama untuk menyusup pada masayarakat Cina, sehingga dapat menguasai warga dan menjatuhkan partai yang berkuasa saat ini.

Karena itu, wajar jika DPR sebagai representasi dari suara rakyat tergugah mempersoalkan wabah tenaga kerja asal Cina. Menurut anggota Komisi I DPR, Dimyati Natakusumah, Komisi I DPR dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat ke Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, yang isinya permintaan agar keduanya segera menyelesaikan wabah ini.

“Saya sangat tidak setuju tenaga kerja asal Cina datang ke Banten tanpa dibekali keterampilan. Saya akan surati pemerintah dan BNP2TKI, karena ini sudah menyalahi aturan,” ujar Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin (23/6).

Sebenarnya, wabah ini sudah berlangsung sejak masa kampanye pemilihan presiden lalu. Pada September 2014 lalu, misalnya, jajaran kepolisian dari Polda Banten menangkap belasan tenaga kerja asal Cina di sekitar dermaga PT Cemindo Gemilang (PT Gama) Bayah.

“Belasan di antara mereka berhasil diamankan dan sisanya kabur,” kata seorang anggota Kepolisian Sektor Bayah ketika itu.

Seperti usul Gubernur DKI Jakarta Ahok yang menginginkan tembak di tempat buat pedagang kaki lima (PKL) yang melawan sewaktu lapaknya digusur, pemerintah pusat mestinya juga memberlakukan tembak di tempat buat pekerja asal Cina yang tidak jelas asal-usulnya.

Kasus Samad Direkayasa Untuk Melemahkan KPK

Seperti dilansir beritasatu.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Rumah Kaca sejak Februari lalu muncul untuk diperiksa di Bareskrim Rabu (24/6).

 

"Hari ini saya dapat panggilan walaupun di panggilan itu saya tidak mengerti. Saya anggap ini adalah rekayasa dan saya anggap kasus yang menimpa saya bagian dari kriminalisasi," kata Samad sebelum diperiksa.

 

Tapi, dia melanjutkan, sebagai warga yang baik maka dia datang mematuhi panggilan tersebut. "Saya anggap yang ada di surat panggilan saya ini sama sekali tidak punya dasar," tambahnya.

Seperti diketahui kasus ini adalah laporan sebuah LSM yang mengatasnamakan dirinya KPK Watch Indonesia. Pangkal masalahnya adalah pertemuan Samad terkait pihak yang berperkara di KPK.

 

Pasal yang dijeratkan pada Samad adalah Pasal 36 Ayat (1) junto Pasal 66 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, yaitu larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

 

Pertemuan itu, yang selalu dibantah Samad itu, belakangan muncul di tulisan blog media nasional berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Isi pertemuan itu, menurut blog tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi PDIP.

 

Pertemuan itu membahas sejumlah isu seperti penjajagan Samad menjadi Cawapres Jokowi dan termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi PDIP Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

 

Di bagian lain Samad juga telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Polda Sulselbar. Yaitu dalam kasus yang terjadi pada 2007 lalu saat Samad diduga telah memalsukan KTP dan KK milik seorang perempuan bernama Feriyani Lim untuk keperluan pembuatan paspor.

 

Jelang Lebaran, 2.500 Buruh Pabrik Sepatu Malah Kena PHK

Sekitar 2.500 buruh pabrik sepatu PT Chingluh Indonesia (PT CI) di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka mendapat pesangon dari pimpinan perusahaan.

"Secara tertulis memang belum ada laporan tapi sudah mendengar dari buruh," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Tangerang Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu (24/06/2015).

Deni mengaku belum mendapatkan laporan tertulis yang disampaikan perusahaan memproduksi sepatu untuk ekspor itu. Dalam laporan lisan perusahaan dan para buruh bahwa PT CI mengalami kerugian sehingga bangkrut.

Namun, pihaknya akan mengutus petugas untuk mendatangi perusahaan tersebut sebagai klarifikasi terhadap PHK massal yang dilakukan PT CI.

Dia mengatakan sejak tiga bulan terakhir ini, memang para buruh sebagian sudah dirumahkan dan kegiatan pabrik mulai berhenti beroperasi.

Sedangkan perusahaan memberikan pesangon kepada para buruh dengan nominal yang bervariasi sesuai jabatan dan masa kerja.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi mengatakan PHK yang dilakukan perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan pemerintah.

"PHK yang dilakukan PT CI itu tidak melalui prosedur yang benar," kata Supriyadi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Citra Raya itu.

Dia mengatakan PHK massal itu harus mendapatkan izin setelah melalui Pengadilan Hubungan Industrial, tidak begitu saja diberikan kepada para buruh.

Pihaknya menduga bahwa tindakan PHK dan pemberian pesangon tersebut sebagai upaya menghindari dari pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Hakim Jangan Main-Main Putuskan Hukuman KASMIN SIMANJUNTAK

Tersangka Kasus Pencuri Uang Rakyat Bupati Toba Samosi KASMIN SIMANJUNTAK, dalam hal ini di persidangan Majelis hakim yang menangani perkara Bupati Toba Samosir noanaktif Pandapotan Kasmin Simanjuntak diminta jangan bermain dalam putusannya. Hakim harus memutus perkaranya sesuai fakta persidangan.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Khaidir Harahap mengatakan, vonis terhadap kepala daerah rentan adanya permainan.

Dia pun meminta agar hakim jangan mencoba-coba memberikan vonis ringan atau vonis bebas kepada politisi Partai Demokrat tersebut.

"Kasus ini telah menjadi perhatian publik. Hakim jangan coba-coba bermain karena akan berhadapan dengan publik. Kita mendukung putusan tegas harus diberikan dalam memberantas korupsi," kata Khaidir, ketika dikonfirmasi, Selasa (16/6/2015).

Khaidir menjelaskan, dalam kasus yang sama, setidaknya sudah ada lima orang yang vonis penjara diatas 3 tahun.

Karena dalam perkara kasus korupsi pembangunan PLTA Asahan III ini melibatkan banyak orang, terutama pejabat-pejabat di Pemkab Tobasa.

"Dari beberapa terdakwa yang divonis sebelumnya ini, rata-rata hukumannya tinggi. Jangan tiba-tiba untuk vonis Kasmin ini dihukum ringan. Kita akan awasi perjalanan sidangnya ini, kalau ada kejanggalan tentu kita tidak segan-segan melaporkannya," tegas Khaidir.

Selain itu, lanjut Khaidir, dia juga meminta agar kejaksaan jangan memberikan tuntutan ringan yang mengarahkan Kasmin divonis bebas.

Jaksa, katanya, harus juga memberikan tuntutan penjara yang setimpal dengan perbuatan Kasmin.

"Ini dilakukan agar ada efek jera kepada pelaku korupsi. Jadi, jangan ada permainan karena akan membuat pemberantasan korupsi tidak efektif nantinya," tutur Khaidir.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, tidak akan ada yang berani bermain dalam kasus ini. Menurutnya, Kejati Sumut tegas dalam sikapnya untuk memberantas korupsi.

"Saya rasa terlalu cepat juga membahas soal tuntutan. Karena persidangannya juga masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Soal tuntutan, tentu itu nanti akan melihat kepada fakta persidangan dan bukti-bukti," timpalnya.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Medan, Nelson Japasar Marbun mengatakan, pihaknya selalu transparan dalam menyidangkan dan memberikan vonis terhadap terdakwa korupsi. Dia pun meminta agar publik mempercayakan putusan kasus Kasmin ini kepada hakim.

"Silakan pantau bersama, tekat kita tetap untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada permainan, sidangnya juga terbuka untuk umum," tandasnya.

Sekadar diketahui, Kasmin didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dari penyimpangan yang terjadi dalam proyek pengadaan lahan acces road PLTA Asahan III, negara dirugikan Rp4.439.232.710.

Atas perbuatannya itu, Kasmin melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Kasmin juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

x

Pemerintah impor 270.000 sapi Australia jaga pasokan daging Ramadan

Inilah Jokowi Pendusta besar, pembohong besar..... janji akan STOP impor Sapi,.. tapi sekarang fakta bahwa 270.000 ekor sapi di mengimpor dari Australia.  Maka para peternak lokal / Indonesia akan semakin sulit memasarkan ternaknya. 

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memastikan, pemerintah akan mengimpor 270.000 sapi dari Australia untuk memenuhi daging saat puasa dan Lebaran. Pasalnya, jika harus mengandalkan produksi dalam negeri, tidak akan mencukupi.

"Untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran kita harus impor. Produksi dalam negeri tidak akan bisa mencukupi," ujar Gobel, disela melakukan sidak harga di Pasar Gede Solo.

Selain daging sapi, sejumlah komoditas juga harus dilakukan impor, seperti bawang putih. Sedangkan, untuk bawang merah dan cabai diperkirakan stok dalam negeri akan mencukupi. Menurutnya, di sejumlah daerah penghasil komoditas tersebut akan melakukan panen besar.

Untuk mengantisipasi melambungnya harga-harga kebutuhan pokok saat puasa dan Lebaran, Gobel menjelaskan, diperlukan sebuah perpres pengendalian harga yang mengaturnya. Selain untuk mengendalikan harga, Perpres Pengendalian Harga tersebut juga dimaksudkan agar para petani tidak dirugikan.

"Saya berharap sebelum puasa Perpres Pengendalian Harga sudah bisa dikeluarkan, sehingga harga kebutuhan pokok bisa diatur," ucapnya.

Sementara itu dari hasil peninjauan yang dia lakukan, harga kebutuhan bahan pokok menjelang puasa 2015 dalam kondisi aman dan terkendali. "Kalau ada dan kenaikan harga masih dalam batas kewajaran," katanya.

Sumber: http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-impor-270000-sapi-australia-jaga-pasokan-daging-ramadan.html
***
Tapi, Dulu... iya dulu... saat mau maju Pilpres nih, berita HEADLINE di TEMPO:

Jokowi: Indonesia Harus Berani Stop Impor Sapi

"Kita harus punya keberanian untuk beralih dari konsumsi ke produksi. Selama ini kita tidak berani berproduksi karena tidak ada kemauan," kata Jokowi di sela-sela blusukan di Pasar Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 29 Maret 2014.

Jokowi mengatakan Indonesia tidak usah takut kekurangan pasokan karena ada peternakan dengan produksi sapi yang cukup di Nusa Tenggara. Karena itu, kata Jokowi, swasembada daging sapi bisa terwujud jika program ini dikerjakan secara serius. "Bukan sesuatu yang sulit," ujar Jokowi.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/29/092566334/jokowi-indonesia-harus-berani-stop-impor-sapi
***
"Bukan sesuatu yang sulit" ... bukan sesuatu yang sulit untuk diingkari.. hehehe... sambil cengengesan.

Warga Cina Penghancur Rakyat dan Bangsa Pribumi Indonesia

Rakyat Indonesia menjadi melarat miskin dan sengsara. Tanpa masa depan yang jelas. Kecuali mereka hanya akan menjadi budak dan kacungnya Cina. Rakyat atau kaum pribumi dihancurkan secara sistematik. Dengan cara-cara kotor.

Mulai dengan cara ‘sogok dan suap’. Tidak ada penjabat yang tidak mempan dengan cara ‘sogok dan suap’. ‘Sogok dan suap’ dimulai dari berupa uang sampai dengan menggunakan peremuan. Sehingga semua pejabat dan penguasa negeri ini hidup dibawah telapak kaki Cina.

Rakyat sangat benci dan marah dengan ‘KKN (Korupsi, Kolusi, dan Napotisme). Tapi, semuanya berawal dari mana lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotime? Dari kelompok Cina. Rakyat membenci ‘korupsi’. Semua berawal dari ‘sogok dan suap’.

'Sogok dan suap' sudah menjadi aqidah Cina dalam mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik. Untuk menguasai negara Indonesia kelompok Cina, hanya bermodalkan keahlian menyogok dan menyuap para pejabat. Tidak ada yang lain. Maka pejabat mulai dari atas sampai bawah sudah terbiasa makan 'sogok dan suap' Cina.

Lihat semua kasus korupsi yang terjadi di Republik ini. Mulai dari kelas teri sampak kakap pasti melibatkan Cina. Mulai dari BLBI, Bank Centuri, import daging, sampai kelas teri semuanya melibatkan Cina. Sekarang hanya dengan jalan 'sogok dan suap', Cina sudah menguasai Indonesia.

Dibagian lain, rakyat dihancurkan dengan cara-cara kotor. Seperti melalui pelacuran, hiburan dan narkoba, dan minuman semua milik Cina. Lihat pusat-pusat pelacuran dan hiburan. Di mana tempat bisnis pelacuran dan hiburan sudah menjadi tempat peredaran narkoba di Jakarta. Siapa pemiliknya?

Pelacuran, hiburan malam, judi, narkoba semua mereka kontrol. Sampai-sampai penjara pun menjadi pusat bisnis narkoba. Gembong-gembong narkoba di penjara semua Cina. Ini sangat jelas. Proyek menghancurkan kaum pribumi dan rakyat Indonesia mereka jalankan dengan menggunakan pelacur, hiburan, narkoba, dan minuman.

Ahok saat sejumlah orang menolak pelacuran, dia ingin membuat lokalisasi pelacuran, dan bahkan akan membuat sertifikasi pelacur, dan menolak larangan minuman keras di Jakarta. Semua tujuannya menghancurkan kaum pribumi dan rakyat Indonesia. Persis seperti di Bangkok.

Tanah-tanah di Jakarta menurut mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, sudah 80 persen tanah di Jakarta di kuasai oleh Cina. Orang pribumi dan Betawi sudah digusur, dan digantikan oleh Cina. Lihat mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, sampai Tangerang, serta adanya apartemen yang menjamur, semuanya penghuninya Cina pendatang.

Jakarta yang menjadi pusat perputaran ekonomi dan keuangan yang hampir 85 persen, semuanya sudah berada di tangan Cina. Pusat bisnis, seperti Glodok, Mangga Dua, Kelapa Gading, Mall Ciputra, dan Mall Taman Anggrek, semuanya menjadi pusat ekonomi Cina. Bahkan, Tanah Abang dahulunya menjadi pusat ekonomi pribumi, sekarang milik Cina.

Semua asset dan sumber daya alam Indonesia menjadi milik Cina. Semua di mulai dengan ‘suap dan sogok’. Akhirnya Republik ini menjadi milik Cina. Seperti diungkapkan oleh DR.Sri Bintang Pamungkas, dari mulai dari Suharto, Abdurrahman Wahid, Mega, SBY, dan kemudian dikokohkan oleh Jokowi. Indonesia sudah menjadi milik Cina. Begitulah nasib Indoensia.

Anak keturunan pribumi bersiap-siaplah menjadi budak dan kuli Cina, bukan menjadi majikan, berdaulat dan berkuasa di negeri sendiri. Nasib mereka lebih hina dari apapun. Mereka dikejar-kejar seperti penjahat. Lihat nasib pedagang kaki lima. Mereka diperlakukan tidak beradab mirip penjahat.

Lebih menyakitkan lagi, orang-orang Cina itu, eksklusif dan tidak mau bergaul dengan rakyat pribumi. Karena, mereka melihat rakyat pribumi golongan kelas 'tiga'. Seperti barang najis terhadap pribumi.Sungguh ironi.

Bangkitlah rakyat dan kaum pribumi bebaskan negerimu dari penjajahan dan perbudakan Cina. Jangan dibiarkan negeri ini menjadi jajahan Cina.

Kemiskinan dan kemelaratan bukan lah takdir, tapi ada kondisi yang menciptakannya, yaitu para 'taoke' Cina yang sudah berhasil menggulung para pejabat dari pusat sampai daerah. Anehnya ada Cina yang sekarang membuat partai dan berpura-pura membela rakyat jelata?

Indonesia di Kacungi Malaysia, Apa Reksi TNI..?

Sembilan pesawat asing tercatat memasuki wilayah Indonesia selama bulan Januari hingga Mei 2015.

Pesawat-pesawat itu bukan hanya pesawat penerbangan sipil tanpa identitas, tetapi juga pesawat-pesawat militer milik negara tetangga dan pesawat tanpa awak.

Seluruh aktivitas pelanggaran zona terbang itu terekam dalam pantauan radar milik TNI, yang terpasang di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di sebuah bukit di kawasan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

"Semua pesawat yang melintas itu masuk semua datanya, termasuk kode dan tujuannya," kata Komandan Satuan Radar 225 Tarakan, Mayor Elektronik Suwarna Hasal kepada VIVA.co.id, Kamis 11 Juni 2015..

"Sembilan pesawat yang melanggar itu tujuannya tidak jelas, maka simbol di monitor langsung berwarna merah, artinya asing," tambahnya.

Aktivitas pesawat-pesawat asing di langit Indonesia itu semua secara langsung dilaporkan ke Markas Besar TNI AU di Jakarta, dan markas pertahanan TNI AU di Makassar, Sulawesi Selatan.

Tak satu pun burung besi asing yang dapat lolos dari pantauan radar TNI, karena radar buatan Inggris tahun 1990 ini masih dalam kondisi baik dan bisa menangkap sinyal sejauh 450 kilometer dan dioperasikan selama 24 jam tanpa henti.

Radar yang dimiliki TNI di Tarakan ini, termasuk dalam golongan Kelas II. Artinya, kategori siaga, sebab masih dalam pengawasan Ambalat.

Lalu, pesawat asing dari negara mana saja yang berani masuk ke Indonesia itu?

"Dari data yang kami peroleh, kebanyakan memang pesawat Malaysia yang sering melanggar," ujar Suwarna.

Dari hasil evaluasi TNI, diduga memang ada unsur kesengajaan bagi pesawat asal Malaysia itu untuk masuk dan melihat wilayah Indonesia, sekaligus memantau wilayah sengketa Ambalat.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Tarakan, Letkol PNB, Tiopan Hutapea, mengatakan sembilan pesawat yang tertangkap radar itu mengeluarkan alasan dan modus yang beragam, saat dikonfirmasi TNI perihal pelanggaran terbang itu.

"Modusnya beragam. Ada yang sengaja melintas, dengan alasan patroli dan ada juga yang melenceng dari jalur seharusnya dan dibelokan ke Ambalat," ujar Tiopan di Lanud Tarakan, Kalimantan Utara.

Selanjutnya... Upaya Mengusir Mata-mata...

Jalaluddin Rahmat dan Ijazah Palsunya

Salah persepsi bahwa Jalaluddin Rakhmat telah menyelesaikan doktoralnya, menguntungkan posisinya di tengah komunitas Syiah. “Wrongly perceived to have completed his PhD a mistake which beneficial his position with him in the shi’is community”, tulis Zulkifli, Ph.D., dalam disertasinya “The Struggle of Shi’is in? Indonesia” di Universitas Leiden Belanda.

Bukan sekadar kesalahan biasa sebab selama ini ketika menyebut nama “Jalaluddin Rakhmat” maka embel-embel titel, “Prof. Dr.” Selalu melekat dan disebut pada forum-forum resmi nasional maupun internasional.

Bahkan penyebutan gelar bergengsi itu dilakukan oleh orang-orang akademisi dan intelektual terpandang, dengan gelar itu pula Jalaluddin diberi kesempatan untuk mengambil doktoral di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nampaknya, tidak sedikit yang terperangkat dalam kebohongan yang dilakukan Jalaluddin baik perorangan maupun institusi. Misalnya saja ketika Prof. Dr. H. Ahmad Sewang dan Prof. Dr. H.M. Qasim Mathar yang selalu menyebut Jalaluddin dengan gelar, Prof. Dr., bahkan tidak jarang dengan tambahan kiyai, sehingga nama lengkapnya tertulis, “Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat”, seperti pada spanduk acara “Kajian Terbatas Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat” di ruang sidang promosi PPs UIN Alauddin, 24 Februari 2011.

Jalaluddin Rakhmat sendiri mengakui bahwa dirinya sebagai lulusan S2 dari IOWA State University (1982), S3 Australian National University (ANU) serta dikukuhkan sebagai guru besar UNPAD Bandung pada Oktober 2001. (Rosyidi MA, ‘Dakwah Sufistik Kang Jalal’, 2004, hal. 31, 32, dan 41).

Begitu pula, UIN Alauddin Makassar dalam profil UIN tahun 2009, tentang PPs UIN Alauddin, menampilkan gambar JR sedang memberi kuliah dengan keterangan: Kuliah Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat MSc. (Profil UIN Alauddin 2009, hal.52.).

Media-media mainstream di Makassar pun seperti Harian Fajar, selalu menulis nama Jalaluddin Rakhmat dengan gelar Prof. Dr. (25-11-2009; 26-2-2011; 27-2-2011; 17-72011). Atau, Harian Tribun Timur (27-7-2011; 18-7-2011).

Bahkan, dalam biodata Jalaluddin yang kami dapatkan dari Universitas Paramadina disebutkan: Education Background: S1, Unpad (tanpa tahun); S2 IOWA State University 1981; S3 Australian National University 1997; S3 UIN Alauddin Makassar (tanpa tahun). Prof. Ahmad Sewang berkata, Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat adalah dosen PPs UIN Alauddin Makassar. (rekaman kajian terbatas, Membedah Pemikiran Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, 24 Feb. 2011).

Padahal penjelasan dan klarifikasi Rektor Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran.

Padahal penjelasan dan klarifikasi Rektor Unpad Bandung, tanggal 23 April. No Surat: 9586/UN6.RKT/KU/2012, tertulis: Bapak Jalaluddin Rakhmat, belum memiliki gelar Guru Besar di Universitas Padjadjaran; Untuk gelar Doktor (Dr), secara administratif kami belum menerima ijazahnya. Dikokohkan dengan keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) tanggal 14 Juni 2012, dengan nomor surat: 1061/E3.2/2012, terkait permohonan LPPI terhadap klarifikasi Ijazah Sdr. H. Jalaluddin Rakhmat lulusan Iowa State University (Master) dan Australian National University (ANU) (Doktor), bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan penyetaraan ijazah baik Master maupun Doktornya di Dikti, maka Dikti tidak mempunyai data tentang yang bersangkutan.

Namun, lagi-lagi, para pengikut Jalaluddin Rakhmat tetap percaya jika tokoh panutannya itu benar-benar bergelar guru besar dan doktor sebagaimana yang disampaikan oleh ketua IJABI Sulawesi Selatan sebagai penyambung lidah Jalaluddin Rakhmat pada tanggal 21 Mei 2012 di Harian Fajar, “Rektor Unpad hanya menyebutkan bahwa Bapak Jalaludin Rakhmat belum memiliki gelar Guru Besar di Unpad, bukan berarti beliau belum bergelar professor (dari Perguruan Tinggi lain). Karena seseorang yang menjadi dosen di sebuah PT tertentu bisa diangkat menjadi guru besar di PT lain, dan untuk gelar Doktor (Dr) secara administratif pihak Unpad belum menerima ijazahnya bukan berarti beliau belum doktor, tapi karena memang beliau belum menyerahkan ijazahnya.”

Pada waktu dan kesempatan lainnya, Ketua IJABI Sulsel Syamsuddin Baharuddin di Masjid Raya Makassar dalam acara bedah buku pada Bulan Ramadhan 1433 H yang disaksikan oleh Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus dan para peserta, “Mengenai ijazah Jalaludin Rakhmat, silahkan tanyakan ke UIN Alauddin Makassar. Tidak mungkin UIN Alauddin sebagai PT yang terkenal menerima JR dalam program doktoral by research tanpa persyaratan yang lengkap.” (5 Agustus 2012).

Selama saya aktif di Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar dari tahun 2011-2013, masalah Jalaluddin Rakhmat adalah salah satu agenda kerja LPPI dengan serius dan penuh perjuangan kami, terutama KH. M Said Abd Shamad telah menelusuri ke berbagai pihak tentang kepalsuan ijazah pendiri IJABI itu.

Dan ternyata memang benar adanya, karena itu, yang bersangkutan tidak pernah lagi menggunakan gelar palsunya. Tentang kebohongan suami Emilia Renita ini, antara lain kami dapat dari keterangan Prof. Dr. Utang Ranuwijaya dan Ust. Bukhari Lc., MA., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, ‘kepada penulis’ di Kantor MUI Pusat. Jln. Proklamasi 51, Jakarta, 7 Desember 2012 ba’da Jumat, “Menurut Prof. Dr. H. Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN) bahwa Kang Jalal pernah mengajar di PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka diminta kepadanya untuk memasukkan ijazah doktornya, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi maka JR diberhentikan sebagai dosen PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”

Juga, salah seorang tokoh ICMI Sulsel mengatakan kepada penulis bahwa salah seorang pengelola Jurnal Al-Qurba menyatakan bahwa ijazah doktor JR telah ditelusuri dan ternyata tidak ada. (17 Des 2012). *** Imam Syafi’i rahimahullah (W. 204 H) berkata, “Lam ara ahadan min ashabil ahwa’i akdzaba fid da’waa wa la asyhada biz-zur min ar-rafidhah.

Saya belum pernah melihat dari pengikut hawa nafsu ‘Islam sempalan’ yang paling lebih suka berdusta pada pengakuannya dan paling suka bersaksi palsu, tidak ada yang sama dengan Rafidhah-Syiah. (Al-Intishar lish Shahbi wal Al, hal. 129-130).

Wal hasil, telah terjadi keterangan yang saling kontradiksi tentang gelar guru besar dan ijazah doktoral Jalaludin Rakhmat dan yang bisa memberi keterangan lebih jelas tentang masalah gelar dan Ijazah Jalaluddin Rakhmat hanya UIN Alauddin dan Syamsuddin Baharuddin, ketua IJABI Sulsel.

Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rakhmat telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya Dari keterangan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rakhmat telah berdusta dan tidak jujur dalam masalah ijazah dan gelarnya. Ia sendiri mengaku telah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad Bandung, Oktober 2001, namun karena dibantah oleh Rektor Unpad, maka Jalaludin Rakhmat melalui surat Syamsuddin Baharuddin berkelit dengan menulis bahwa gelar guru besarnya bisa saja dari perguruan tinggi lain.

Sejatinya, gelar guru besar yang legal di Indonesia itu hanya dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi tempat seseorang sebagai dosen tetap. Jadi pendiri IJABI itu telah menambah kedustaan baru atawa dusta di atas dusta demi menutup dusta lamanya.

Kini, Jalaluddin Rakhmat telah menyelesaikan program doktoral by research-nya karena awalnya diyakini telah bergelar guru besar di Unpad dan sudah merampungkan doktoralnya di Australian National University padahal itu hanya trik belaka agar mudah menggondol gelar di UIN Alauddin.

LPPI Makassar sudah bertahun-tahun mempermalasahkan ijazah dan gelar palsu itu, namun kasus ini seakan menguap begitu saja. Tapi kini ceritanya beda sebab, sebagai anggota DPR Pusat, semestinya harus steril dari prilaku buruk dan tukang palsu.

Kasus ini kembali mencuat, bahkan Jalaludin Rahmat dilaporkan ke Mahkamah Dewan karena menggunakan gelar Master dan Doktoral palsu serta ijazahnya yang ternyata belum ada legalisir dari Dikti.

Kabarnya, Mahkamah Kehormatan Dewan sudah memanggil Jalaluddin Rakhmat untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai pemalsuan ijazah dan gelar yang ia lakukan, dan anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat.

Ini penting sebab jika tokoh dan intelektual nasional dengan seenaknya menggunakan gelar dan ijazah palsu maka bagaimana rakyat biasa, padahal untuk mendapat gelar akademik setingkat doktor bukanlan pekerjaan mudah sebab harus menyita waktu yang panjang, dibarengi dengan ketekunan dan keuletan, plus kemampaun dana dan intelektual.

Selain itu, alasan utama mempermasalahkan Jalaluddin Rakhmat karena ia adalah tokoh utama penyebar ajaran Syiah di Indonesia, sebagai Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi yang berfaham dan getol menyebarkan ajaran Syiah.

Sedang Syiah telah dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Jatim sebagai ajaran yang perlu diwaspadai, yang ditolak dan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dan sebagai ajaran yang sesat lagi menyesatkan.

Wallahu A’lam

Bukan Jokowi Kalau Tidak Salah

Bukan Jokowi Kalau Tidak Salah?

JAKARTA (voa-islam.com) - Bukan Jokowi kalau tidak salah. Salah ucap, salah tanda tangan, dan salah lainnya. Beberapa waktu lalu, dia salah menandatangani, kemudian diralat.

Salah ucap, bilang mau keluar dari IMF, World Bank, ADB, dan PBB, kemudian diralat. Memang, barangkali pemimpin baru ini, kelasnya 'KW'?

Sepertinya, Presiden Jokowi tidak mengerti apa yang ditandatanganinya, mungkin stafnya juga tidak menjelaskan. Kemudian, salah ucap saat pidato, dan dengan retorika yang tinggi, bilang mau keluar dari IMF, World Bank, ADB, dan PBB, tapi kemudian malah ngutang IMF lagi?

Sekarang, Jokowi mendapatkan kritikan dari politikus PDIP Effendi Simbolon menilai pidato Presiden Jokowi yang menyebut Bung Karno lahir di Kota Blitar merupakan kesalahan fatal.

"Mudah-mudahan ini sebuah kesalahan yang manusiawi, ada kealpaan, slip tongeu (salah ucap), nanti kalau kita lihat teksnya menuliskan Proklamator Soekarno lahir di Blitar, itu kesalahan fatal," kata Effendi di Gedung DPR, Kamis (4/6/2015).

Menurut dia, seharusnya Jokowi langsung mengoreksi hal tersebut di hadapan khalayak jika teks pidato salah. "Lebih fatal lagi dibacakan Presiden yang bersangkutan tanpa dikoreksi," ujarnya.

"I dont read I sign (tidak membaca yang ditandatangani), mulai dari Kepres (mobil pejabat), teks pidato tidak di baca, kayak gini jadinya," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi dalam pidatonya menyambut hari Pancasila di Kota Blitar menyebut bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Padahal, Bung Karno lahir di Kota Surabaya Jawa Timur. Antara Blitar dan Surabya, jaraknya cukup jauh, meskipun kedua kota masih di Jawa Timur.

Nasib bangsa Indonesia yang menjadi korban penggiringan opini media mainstream yang menjadi 'begundal' Asing dan A Seng, menyesatkan rakyat, digiring memilih model pemimpin kelas 'KW'.

Anehnya mereka tidak ada yang bertanggungjawab secara moral. Diam sribu bahasa. Malah masih ada media di Jakarta yang membuat survei, bahwa Jokowi masih Ok. Bagaimana ini.